Achmad Abinazal Keanu Fradith
2215071057
Kelas B
S1 Teknik Geodesi

Geopolitik adalah ilmu administrasi pemerintahan yang kebijakannya terkait dengan permasalahan daerah.

Ada enam teori geopolitik yaitu teori geopolitik dari Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan dan (guilio Dauhet, William Mitchell, Saversky dan Jfc Fuller).

Konsep geopolitik Indonesia
Teori Geopolitik Rakyat Indonesia mengklaim bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai titik tolak dasar untuk menentukan kebijakan nasional dengan kondisi dan status wilayah geografis Indonesia.

Teori geopolitik Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

Prinsip Geopolitik Indonesia
Prinsip geopolitik Indonesia bukan tentang persoalan kawasan, tetapi tentang membangun persatuan bangsa di suatu kawasan.

Konsep Pandangan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia Pandangan Nusantara merupakan pandangan kebangsaan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inti pandangan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Perspektif bangsa Indonesia yang pertama pembentukan nusantara sebagai entitas politik, kedua pembentukan nusantara sebagai entitas ekonomi, ketiga pembentukan nusantara sebagai entitas sosial budaya, dan keempat. adalah pembentukan negara nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan.

Kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. .

Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, keutuhan wilayah Indonesia meliputi, pertama, kesatuan politik, hukum, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Kesimpulan Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta antara benua Asia dan Australia.

Masyarakat Indonesia memiliki banyak kelebihan, berikut akan kami rangkum kelebihannya, yang pertama adalah jumlah penduduk yang besar dan potensial, yang kedua adalah keragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya, yang ketiga adalah wilayah yang strategis dan masih banyak lagi.

Achmad Abinazal Keanu Fradith
2215071057
Kelas B
S1 Teknik Geodesi

Demokrasi dan demokratisasi dengan dinamika yang mencapai puncaknya pada masa reformasi memberikan banyak pekerjaan rumah bagi kita. Demokrasi ini tidak dapat hidup sesuai dengan hukum masa lalu di bawah pemerintahan yang otoriter dan terpusat. Membutuhkan partisipasi publik dan pengawasan badan dan lembaga pemerintah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menguatkan tuntutan itu. Di masa lalu, sentralisme otoriter mencekik keragaman ini. Dari sinilah terlihat pluralitas hukum. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan roda perekonomian. Oleh karena itu, peran hukum dalam bentuk berbagai peraturan tidak dapat diabaikan. Hukum harus menjadi tulang punggung perekonomian dan tidak boleh menjadi penghambat

Nama :Achmad Abinazal Keanu Fradith
NPM :2215071057
Kelas :B
Prodi : S1 Teknik Geodesi

Nama : Achmad Abinazal Keannu Fradith
NPM : 2215071057
Kelas : B

Achmad Abinazal Keanu Fradith
2215071057

DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK EMPAT NILAI DEMOKRATIS PADA PEMILU DAERAH DI INDONESIA
Dari pasal-pasal yang disajikan dapat disimpulkan bahwa pemilihan parlemen di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan Orde Pancasila Keempat, yang mengatur demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam refleksi atau representasi. Meskipun demokrasi diakui sebagai prinsip penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

Artikel ini berfokus pada pentingnya keberadaan nilai-nilai demokrasi dan Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan parlemen Indonesia sebagai negara hukum. Dalam hal ini, negara mengharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip demokrasi ketika menerapkan prinsip-prinsip negara hukum.

Meskipun artikel ini mengkritisi implementasi demokrasi dalam pemilihan parlemen Indonesia, namun tidak ada informasi mengenai metode penelitian dan data yang digunakan untuk menganalisisnya. Oleh karena itu, informasi yang dimuat dalam majalah ini dapat dianggap sebagai opini atau opini penulis tanpa adanya data atau fakta empiris yang kuat.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemikiran penting tentang eksistensi nilai-nilai demokrasi dan sila keempat Pancasila dalam pemilu Indonesia sebagai negara hukum. Namun, penelitian lebih lanjut dengan metodologi penelitian yang kuat diperlukan untuk mendukung pandangan kritis yang diungkapkan dalam jurnal ini.