Nama : PAIDEL BONA TUA NABABAN
NPM : 2255012013
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur

Hubungan antara pergerakan hukum dan perlindungan negara sangatlah erat dan saling terkait. Hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat, sedangkan perlindungan negara merupakan tugas pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan warga negaranya. Pergerakan hukum berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan menjamin bahwa negara beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, sedangkan perlindungan negara berfungsi sebagai pemenuhan hak dasar warga negara.

Dalam hal pergerakan hukum, pengawasan dan pengawalan hukum merupakan tugas utama. Pergerakan hukum memiliki peran penting dalam memperkuat supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Pengawasan hukum yang ketat memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak warga negara, sedangkan pengawalan hukum membantu menjamin bahwa negara beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Pergerakan hukum juga dapat membantu melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan serta mendukung penegakan hukum yang adil dan merata untuk semua warga negara.

Di sisi lain, perlindungan negara memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan warga negara. Perlindungan negara dilakukan melalui kebijakan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keselamatan serta penegakan hukum dan keamanan. Negara harus memberikan perlindungan yang memadai untuk semua warga negara, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang-orang dengan disabilitas. Namun, seringkali perlindungan negara menjadi kontroversial ketika pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menindas kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan publik atau pemerintahannya. Hal ini dapat mengancam kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pergerakan hukum harus mengawasi dan memastikan bahwa perlindungan negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Secara keseluruhan, pergerakan hukum dan perlindungan negara saling mendukung untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjaga stabilitas negara. Pergerakan hukum harus melakukan pengawasan dan pengawalan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa negara beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Di sisi lain, perlindungan negara harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

NAMA : PAIDEL BONA TUA NABABAN
NPM : 2255012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, supremasi hukum merupakan upaya untuk menempatkan hukum pada posisi tertinggi sehingga menjadi perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari penyelenggara negara. Hukum muncul dalam berbagai variasi sebagai lembaga yang dipercayai untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat. Jika kehidupan dalam masyarakat sederhana dan diatur oleh hukum alam yang sederhana selama ratusan tahun, maka negara dan masyarakat modern tidak akan dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada costumary law/interactional law. Costumary law adalah hukum adat yang berasal dari kebiasaan serta melekat di komunitas tertentu. Adat yang diterima di masyarakat sudah berlaku secara luas sehingga dapat diterima secara hukum.

Kehidupan modern dengan segala kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern memegang peran penting dalam aspek sosial politik dan menjadi hal yang dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi diperlukan agar tercipta negara yang mampu membahagiakan rakyatnya. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, karena cara berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis, reformasi yang tertulis sejak tahun 1998, membuka babak baru hukum yang ada di Indonesia. Slogan reformasi antara lain yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani atau civil society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan serta kontrol dari masyarakat. Kemudian terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

jawaban di atas mengandung beberapa poin yang penting tentang supremasi hukum dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat modern. Terutama, bahwa supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan meletakkan hukum pada posisi yang paling tinggi dalam masyarakat, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk oleh penyelenggara negara. Selain itu, bahwa hukum modern menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks dan membutuhkan struktur hukum yang baru.

Terkait dengan konteks Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bahwa negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi dapat membahagiakan rakyatnya. Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam sejarah hukum Indonesia dengan memberikan dorongan bagi demokratisasi dan desentralisasi. Dalam hal ini, lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI juga menjadi penting dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan hukum agar tidak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat.

Secara keseluruhan, tanggapan tersebut memberikan pandangan yang cukup komprehensif tentang konsep supremasi hukum dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam konteks Indonesia.

NAMA: PAIDEL BONA TUA NABABAN

NPM: 225501203

KELAS: A

PRODI: S1 ARSITEKTUR

Nama : Paidel Bona Tua Nababan
Npm : 2255012013
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur

Nama : Paidel Bona Tua Nababan
NPM : 2255012013
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur

prinsip supremasi hukum sangat penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Dengan prinsip ini, setiap orang, baik itu pemerintah maupun warga negara biasa, tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Prinsip ini membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak individu dan masyarakat dihormati dan dilindungi.

Penting juga untuk dicatat bahwa pengadilan yang independen dan netral sangat penting dalam menjaga prinsip supremasi hukum. Pengadilan harus dapat memutuskan sengketa hukum tanpa adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun. Keputusan pengadilan juga harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Dalam sistem hukum yang berprinsip supremasi hukum, kebebasan dan keadilan dapat terwujud karena semua orang tunduk pada aturan yang sama. Prinsip ini juga membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan menjamin investasi serta perdagangan yang sehat. Dengan demikian, prinsip supremasi hukum menjadi pondasi yang kuat bagi negara yang demokratis dan berkeadilan.