Nama: Kamila Nabila Balqis
NPM: 2216041062

Hukum Administrasi negara mengatur interaksi antara pemerintah dan warganya, serta administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran Hukum Administrasi Negara diperlukan dalam negara hukum seperti Indonesia, karena semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus legal. Dari berita tersebut, Akademisi FISIP Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan memaparkan pandapatnya bahwa faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung. dimana peluang pemilihan umum dan hukum administrasi negara memiliki hubungan yang erat karena hukum administrasi negara mencakup aturan dan prosedur yang mengatur proses pemilihan umum serta tata cara pelaksanaannya.

Pemilihan pemimpin, termasuk pemilihan walikota, merupakan salah satu topik penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hukum tata negara. Hukum administrasi negara adalah studi tentang berbagai bidang administrasi pemerintahan, seperti struktur, fungsi, proses, dan peraturan yang mengatur kegiatan pemerintah.

Nama: Kamila Nabila Balqis
NPM: 2216041062

Menurut saya, selain perlunya detail dan pengawasan dari dinas terkait dalam pembangunan proyek jalan m, seerta kontraktor harus dipilih dengan tepat tidak boleh asal-asalan yang penting cepat selesai dan cepat diperbaiki.

Dengan sikap gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita, sudah dapat diketahui bahwa hasil kerja pemimpin-pemimpin ini serta kualitas SDMnya sangat buruk dan mereka masih saja tidak punya malu, masih saja bisa bermain kotor. Maklum saja jika masyarakat mencurigai anggaran setelah melihat hasil kualitas karya pemimpin daerah di Lampung ini. Selanjutnya penting sekali adanya pendekatan seleksi penerut dari Presiden.

Nama: Kamila Nabila Balqis
NPM: 2216041062

Analisis berita pertama dikatakan bahwa dalam berita tersebut membahas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara di MA. Ali menyebutkan bahwasanya materi perkara akan dioptimalkan dengan penerapan pasal TPPU agar efek jera itu ada dan saya berharap pasal TPPU itu benar-benar diiterapkan oleh KPK. Dan menurut saya hukum yang diberikan kepada Budiman (5 tahun penjara) belum cukup untuk membuat pelaku jera.

Analsis berita kedua dikatakan bahwa dalam berita Unila mengukuhkan putra terbaik Lampung sebagai gurus besar peradilan dalan ekonomi islam. Menurut saya ini merupakan kejadian yang sangat disayangkan karena posisi Dr. Hasbi Hasan ini yang dikukuhkan sebagai guru besar ilmi peradilan dalam ekonomi islam juga menjabat sebagai Sekertaris Mahkamah Agung (MA) RI malah tergiur dalam kegiatan suap. Hal ini tentu sangat memalukan bagi Dr. Hasbi Hasan dan juga bagi Unila yang telah memberikan kepercayaannya dalam mengukuhkan beliau menjadi Guru Besar.

Nama: Kamila Nabila Balqis
NPM: 2216041062

Menurut saya, masalah kerusakan jalan ukan merupakan suatu hal yang baru karena hampir di seluruh provinsi Indonesia menunjukkan perlu adanya perbaikan infrastruktur jalan secara menyeluruh. Pada berita dikatakan bahwa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membenarkan pihaknya melakukan perbaikan jalan jelang kunjungan Jokowi. Beliau juga berjanji bakal membangun jalan itu menjadi lebih baik. Seharusnya pemeritah Kota Lampung sudah membuka mata tentang permasalahan infrastruktur jalan ini dari dulu bukan setelah viral dikritik oleh salah satu akun media sosial TikTok dan akan diadakan kunjungan oleh Presiden RI, Joko Widodo sampai membuat pejabat ketar-ketir hingga mengebut perbaikan jalan rusak. Upaya pemerintahan kota Lampung untuk memperbaiki kondisi jalanan yang rusak memang terkesan sangat dipaksakan mengingat jalan-jalan tersebut memiliki tingkat kerusakan yang sangat parah sehingga mustahil jika bisa benar-benar selesai hanya dalam beberapa hari saja sehingga jalan rusak cuma ditimbun tidak atau belum di aspal.

Kamila Nabila Balqis
2216041062

Setelah saya baca berita, bahwa ditemukannya transaksi janggal sebanyak Rp 349 triliun di Kementrian Keuangan. Menurut Mahfud, asal transaksi janggal itu terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun. Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu atau perusahaan lain.

Sedangkan setelah melihat video tersebut, menurut saya Arteria Dahlan menghalangi penegakkan hukum, karena Arteria Dahlan tidak melapor dan menutupi tentang adanya transaksi janggal padahal Mahfud MD berhak mengetahui hal tersebut karena beliau merupakan Ketua Komite TPPU. Tujuan Mahfud MD sangat baik membongkar transaksi janggal sebesar Rp 394 triliun itu, kenapa harus dihalangi, itu bisa membuat masyarakat berasumsi bahwa ada benarnya bahwa mereka menyembunyikan sesuatu.