Nama : Dian magista maharani
Npm : 2216041070

Setelah saya mengamati berita dan video tersebut. Menko polhukam Mahfud MD menggertak arteria dahlan dikarenakan menghalangi penyidikan. Hal tersebut diucapkan saat rapat dengar pendapat antara komisi III DPR dengan menkopolhukam yaitu Mahfud Md.

Mahfud Md mencurigai temuan transaksi sebesar Rp.349 triliun di kementrian keuangan. Tindakan tesebut merupakan pencucian uang bukan korupsi. Dalam permasalahan ini, Mahfud Md meminta penjelasan terhadap beberapa oknum yang menghalangi dalam mengungkapkan kasus transaksi ini.

Menurut saya dalam kasus ini seharusnya seorang masyarakat maupun pejabat pemerintah dilarang untuk melakukan hal yang berkaitan dengan menghalangi penegakan untuk keadilan dan ketertiban negara. Dalam pasal 221 KUHP juga telah mengatur hukum tentang suatu tindak pindana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupata menghalangi suatu proses hukum. Diperlukannya penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu atau membeda-bedakan agar bangsa indonesia ini dapat bersih dari segala permasalahan sosial yang berupa kecurangan seperti korupsi,pencucian uang,pemalsuan.dan penggelapan.

Nama : Dian magista maharani
Npm : 2216041070

Dalam artikel tersebut membahas mengenai pendapat dedy hermawan mengenai peluang rahmat mirzani djausal dan eva dwiana dalam pilwakot 2024. Beliau mengungkapkan bahwa faktor individu seperti kinerja dan popularitas menjadi penentu dibandingankan faktor partai politik.

Dalam hukum administrasi negara terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peluang persiangan , seperti :

1. Persyaratan Kelayakan: Biasanya, ada persyaratan kelayakan yang harus dipenuhi oleh calon wali kota. Ini dapat mencakup persyaratan usia, kewarganegaraan, pendidikan, pengalaman kerja, dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Jika seorang individu memenuhi persyaratan tersebut, mereka dapat bersaing untuk menjadi wali kota.

2.Proses Pemilihan: Proses pemilihan wali kota dapat bervariasi, mulai dari pemilihan langsung oleh rakyat hingga pemilihan oleh lembaga legislatif atau dewan kota.

3. Persaingan Politik: Persaingan politik dalam konteks pemilihan wali kota sangat penting. Calon perlu membangun dukungan politik dari partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat umum untuk meningkatkan peluang mereka dalam memenangkan pemilihan. Faktor-faktor seperti popularitas, visi kepemimpinan, rekam jejak, dan kemampuan untuk memobilisasi dukungan politik dapat mempengaruhi peluang persaingan.

4. Penilaian Publik: Opini dan penilaian publik terhadap calon wali kota juga dapat mempengaruhi peluang persaingan. Citra publik, kepercayaan masyarakat, dukungan pemilih,

Nama : Dian magista maharani
NPM : 2216041070

Penetapan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah yang diambil oleh KPK berdasarkan bukti dan alat bukti yang mereka peroleh dalam penyelidikan mereka. Penetapan tersangka merupakan langkah awal dalam proses hukum yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, dan proses pengadilan.

Penetapan tersangka dilakukan ketika ada dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi. Keputusan tersebut didasarkan pada bukti dan fakta yang ada, serta harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Namun,penetapan tersangka hanyalah langkah awal, dan proses hukum yang adil dan transparan harus diikuti untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Nama : Dian magista maharani
NPM : 2216041070

Pendapat saya mengenai gubernur lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suaru acara yang viral di media sosial adalah sama aja membatasi kebijakan pers. Kebijakan pers merupakan prinsip demokratis dalam menjaga transparansi,akuntabilitas,dan kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Padahal dengan adanya liputan berita yang viral tersebut juga dapat memperlihatkan keterbukaan dan akuntabilitas dari seorang pejabat pemerintahan. Karena pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara terbuka kepada masyarakat. Dan dengan berita viral tersebut dapat menjadi bagiab dari dinamika demokratis yang melibatkan partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintahan.

Nama : Dian magista maharani
NPM : 2216041070

Menurut saya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistem kebut semalam bukan penyelesaian yang baik. Karena perbaikan tersebut hanya menguras APBD dan menggunakan bahan yang tidak berkualitas , sehingga akhirnya jalan yg dibuat tersebut tidak bertahan lama dan bisa saja dalam 1 minggu langsung rusak kembali.Dan perbaikan jalan yang dilakukan dadakan akibat datangnya presiden jokowi, dapat membuat masyarakat sadar bahwa perbaikan jalan tersebut hanya dilakukan karena datangnya presiden saja. Bukan karena gubernur dan bupati mendengar opini masyarakat yang sudah memberikan keluh kesah dari lama.

Menurut saya , seharusnya pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat dapat melihat sistem kerja pemerintah daerah yang kurang bagus bukan hanya tau leeat sosial media saja. Dan pemerintahan daerah seharusnya lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi dalam fasilitas pemerintahan dan tanggap memperbaikinya sehingga tidak membuat masyarakat harus mengkritik dahulu baru ditanggapi.