Nama: Devan Farid Hidayat
Npm: 2216041064

Dalam pandangan Dedy Hermawan, seorang akademisi dari FISIP Unila, faktor individu memiliki peran yang dominan dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun 2024, dibandingkan dengan peranan partai politik. Dedy menekankan bahwa kinerja dan popularitas seorang kandidat menjadi penentu utama dalam meraih kemenangan, sedangkan partai politik hanya berfungsi sebagai akses menuju kesuksesan. Selain itu, Dedy juga menyoroti bahwa popularitas dan elektabilitas Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPD Gerindra Lampung, tidak sepenuhnya tergantung pada dukungan partainya. Ia juga menganggap hasil survei politik berperan penting dalam menentukan peluang kemenangan, termasuk untuk Eva Dwiana yang disebut-sebut tidak akan maju sebagai calon walikota dari PDI Perjuangan. Dedy mendorong setiap kandidat untuk memperoleh dukungan yang tinggi dalam hal popularitas dan elektabilitas, dan berharap agar Pilwalkot 2024 menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan yang bebas dari praktik politik uang.

Dalam konteks perspektif hukum administrasi negara, penting bagi mahasiswa untuk menyoroti perlunya pelaksanaan Pilwalkot dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik serta menjaga integritas dan moralitas kepemimpinan menjadi aspek penting yang harus ditekankan. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur Pemilihan Walikota menjadi faktor krusial dalam memastikan terlaksananya proses yang adil dan merata bagi semua peserta

Nama: Devan Farid Hidayat
NPM: 2216041064

Tindakan seorang gubernur yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita sangat tidak tepat. Ini melanggar kebebasan pers karena wartawan memiliki tugas untuk memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat, menghalangi transparansi dan akuntabilitas karena dengan adanya berita masyarakat dapat dan mampu mengakses informasi yang relevan, jika tak ada berita maka masyarakat akan sulit mendapatkan transparansi dari pemerintah, menghambat dialog publik, dan melanggar etika jurnalistik karena keluar darti standar jurnalistik yang benar.. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, penting untuk menjunjung tinggi kebebasan pers, transparansi, dan partisipasi publik. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita adalah langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. saya menganggapnya sebagai tindakan yang tidak sesuai dan harus diperjuangkan untuk menjaga kebebasan pers dan akses informasi yang adil bagi masyarakat.

Nama: Devan Farid Hidayat
NPM: 2216041064

Berdasarkan berita yang saya baca, KPK telah menetapkan sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang juga Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Lampung Hasbi Hasan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini seorang guru besar di fakultas hukum yang juga menjabat sebagai sekretaris Mahkamah Agung yang melakukan tindak pidana korupsi, telah melakukan pelanggaran yang sangat serius dan melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan kekuasaan, penerimaan suap, penggelapan dana, dan pelanggaran etika profesi. Tindakan korupsi oleh seorang pejabat publik, terutama yang berhubungan dengan sistem peradilan, merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Sungguh sangat ironis jika seorang guru besar hukum sekaligus sekretaris mahkamah agung terbukti bersalah, Hasbi Hasan akan dihadapkan pada sanksi pidana dan kemungkinan kehilangan jabatan di fakultas hukum dan Mahkamah Agung. Penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum yang tegas dan adil dilakukan untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di kalangan pejabat publik.

Setelah membaca artikel tersebut, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai hal ini. perbaikan infrasturkur atau jalanan rusak adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan publik, terlepas dari kunjungan Presiden Joko Widodo atau tidak. jika perbaikan jalanan hanya dilakukan dikarenakan kunjungan Presiden, maka hal ini dapat menimbulkan dugaan bahwa perbaikan tersebut hanya dilakukan untuk memperlihatkan kinerja dari pemerintah daerah saja, bukan murni untuk memperbaiki jalanan yang sudah seharusnya dilakukan.
Apabila perbaikan hanya dilakukan sebelum kunjungan Presiden, maka bisa jadi kualitas pekerjaan tidak optimal dan hanya dilakukan dengan cara yang terburu-buru. Hal ini dapat mengakibatkan jalan-jalan tersebut kembali rusak dalam waktu yang relatif singkat, dan uang yang dikeluarkan untuk perbaikan tersebut menjadi sia-sia.
Maka dari itu sebagai pejabat publik yang baik, sudah seharusnya melakukan pembangunan infrastruktur secara berkala untuk menjaga kualitas jalan tersebut demi kenyaman publik, dengan itu maka pemerintah akan mendapat apresiasi dari masyarakat, bukannya kekecewaan yang menimbulkan kritik pada masyarakat. Di era sekarang partisipasi publik yang dilakukan bima tempo hari melalui platform media sosial akan memenculkan berbagai teori baru dalam pelaksanaan kepemerintahan.

Devan Farid Hidayat
2216041064

Setelah membaca dan menonton berita yang diberikan pada materi pertemuan 7, perihal ketua komite TPPU Mahfud MD yang menggertak anggota komisi III DPR RI Arteria Dahlan karena dianggap telah menghalangi penyidikan. Diketahui bahwa terdapat temuan transaksi yang patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di kementrian keuangan (kemenkeu). Mahfud meminta agar anggota komisi III DPR RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat, khususnya kepada tiga orang yang lantang dan ingin mengetahui kejelasan soal transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun yang terdiri dari Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP. Mahfud dianggap tidak berwenang membahas kasus ini dan dianggap melanggar undang-undang tentang TPPU oleh anggota komisi hukum. akan tetapi ia menyangkal dan mengatakan bahwa tidak berwenang bukan berarti dilarang. ia juga membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kepala BIN, yang memberikan laporan kepada pimpinan berdasarkan informasi dari intelejennya. Mahfud menegaskan akan membeberkan semua transaksi mencurigakan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum. Disini Arteria Dahlan menggertak Mahfud MD seolah olah menghalangi. Tentu saja ini akan mempersulit keberlangsungan penyidikan kasus ini karena anggota DPR malah menutupi dan bersikap seolah tak terjadi apa apa, padahal sudah ada bukti yang kuat yang diungkapkan oleh Mahfud MD. ini akan menjadi senjata balik bagi Mahfud untuk melaporkan pihak pihak yang menghalangi dan patut dicurigai. Menurut saya ini merupakan hal yang sudah sepatutnya dilakukan oleh ketua komite TPPU untuk membongkar semua kebusukan yang tercium dalam pemerintahan, khususnya yang merugikan masyarakat dan negara. perlu adanya transparansi dalam proses hukum untuk mempermudah menegakan keadilan di negeri ini.