NAMA : KANDITA PRAHASANTI A.P
NPM : 2216041043

Berdasarkan apa yang saya baca pada bahan diskusi yang kedua terkait tentang Unila Kukuhkan Putra Terbaik Lampung sebagai Guru Besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam.

Pengukuhan Prof. Dr. Hasbi Hasan, SH, MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam oleh Senat Universitas Lampung (Unila) merupakan suatu prestasi yang penting dan menunjukkan pengakuan atas kontribusi akademik yang telah dia berikan dalam bidang tersebut. Prof. Hasbi Hasan adalah seorang dosen terbang di Fakultas Hukum Unila dan juga menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Orasi hukum yang dibacakan oleh Prof. Hasbi Hasan dengan judul "Perbankan Syariah Digital di Era Industri 4.0" menunjukkan fokusnya pada perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi tantangan era digital saat ini. Dalam orasinya, beliau membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam dan menggambarkan dua pendekatan filosofis dalam melihat perbankan syariah di Indonesia.

Pertama, beliau mengatakan bahwa perbankan syariah sesuai dengan ideologi Pancasila, yang menggambarkan kesesuaian sistem keuangan syariah dengan nilai-nilai dasar Indonesia. Kedua, beliau menyatakan bahwa perbankan syariah diatur secara rinci dalam Alquran dan Alhadis, yang melarang riba dan maisir (perjudian) dalam perekonomian.

Prof. Hasbi Hasan juga menekankan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Beliau mengutip Surah Al-Furqan ayat 67 yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dalam memberikan dan menerima.

Selanjutnya, Prof. Hasbi Hasan menganalisis perbankan syariah dari perspektif Al Maqashid Al Syariah (tujuan-tujuan syariat Islam). Beliau berpendapat bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya bisa diregulasi oleh lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Dalam roadmap perbankan syariah 2020-2025, Prof. Hasbi Hasan merujuk pada Restricted Intermediary Account (SRIA) Syariah sebagai salah satu arah pengembangan perbankan syariah. SRIA adalah produk investasi yang terikat pada perbankan syariah dan memberikan kesempatan kepada investor untuk memilih aset produktif yang akan dibiayai melalui mekanisme bagi hasil sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkan.

Prof. Hasbi Hasan juga menyebutkan akselerasi sistem transaksi konvensional ke digital dalam perbankan syariah, yang mendorong penggunaan layanan perbankan melalui perangkat elektronik. Mobile banking Islam telah diperkenalkan sejak tahun 2014 oleh BCA Syariah dan diikuti oleh bank-bank lainnya.

Pengukuhan Prof. Hasbi Hasan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam oleh Unila menandai penghargaan terhadap kontribusinya dalam pengembangan perbank-an.

NAMA : KANDITA PRAHASANTI A.P
NPM : 2216041043

Berdasarkan hasil dari apa yang saya baca terkait laporan dari materi pertama yang CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) bernama Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara di MA. Selain Hasbi, KPK juga menetapkan Dadan Tri Yudianto yang merupakan seorang swasta sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Status hukum mereka diperoleh oleh KPK dalam gelar perkara atau ekspose yang digelar pada awal pekan tersebut.

Hakim agung Suharto, juru bicara MA, mengaku belum mengetahui status tersangka Hasbi dan menyatakan bahwa mereka akan menunggu siaran pers resmi dari KPK terkait penetapan tersangka tersebut. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, memberi kode bahwa ada tersangka baru yang akan diproses hukum dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

KPK menyatakan bahwa Hasbi Hasan diduga menerima uang terkait pengurusan perkara di MA, dan mereka telah mendalami hal tersebut. Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah ruang kerja Hasbi dan menyita sejumlah dokumen terkait putusan yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang diusut.

Dalam upaya memulihkan aset dari hasil tindak pidana korupsi, KPK berkomitmen untuk mengembangkan setiap penanganan perkara korupsi yang sedang mereka selesaikan hingga tuntas. Mereka juga berupaya untuk mengoptimalkan materi perkara dengan penerapan Pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) agar efek jera dapat tercipta.

Sebelumnya, KPK telah memproses hukum 15 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka termasuk hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho, Elly Tri Pangestu, Edy Wibowo, serta beberapa PNS dan pengacara terkait kasus tersebut.

Namun, perlu ditekankan bahwa pendapat ini berdasarkan laporan yang diberikan oleh CNN Indonesia, dan belum ada tanggapan resmi dari KPK terkait proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto.

Analisis saya terkait materi tersebut ialah :
Berdasarkan laporan yang diberikan oleh CNN Indonesia, terdapat beberapa informasi yang dapat dianalisis secara detail:
1. Tersangka dalam Kasus Suap Perkara di MA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Tersangka pertama adalah Sekretaris MA, Hasbi Hasan, sedangkan tersangka kedua adalah Dadan Tri Yudianto yang merupakan seorang swasta. Tidak dijelaskan secara rinci peran dan keterlibatan keduanya dalam kasus tersebut.

2. Keterangan yang bersumber dari CNNIndonesia.com yang Ibh berikan linknya : Informasi mengenai penetapan tersangka berasal dari sumber yang mengetahui penanganan kasus tersebut. Meskipun belum ada tanggapan resmi dari KPK terkait proses hukum, berita tersebut memberikan gambaran bahwa proses penyidikan telah dilakukan dan hasilnya menyebabkan penetapan tersangka.

3. Tanggapan dari Juru Bicara MA: Juru Bicara MA, Suharto, mengaku belum mengetahui status tersangka Hasbi Hasan dan menyatakan bahwa mereka akan menunggu siaran pers resmi dari KPK terkait penetapan tersangka tersebut. Ini menunjukkan bahwa pihak MA belum memiliki informasi resmi mengenai status hukum Hasbi.

4. Komitmen KPK dalam Penanganan Perkara Korupsi: Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menyatakan komitmen KPK dalam menangani perkara korupsi secara menyeluruh dan memulihkan aset negara yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Mereka juga mengupayakan penerapan Pasal TPPU untuk mencapai efek jera dan memberantas korupsi secara lebih efektif.

5. Penyelidikan dan Pemeriksaan: Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Hasbi Hasan dan menyita sejumlah dokumen terkait putusan yang diduga terkait kasus yang sedang diusut. Selain itu, Hasbi juga telah diperiksa sebagai saksi dalam beberapa persidangan terkait perkara korupsi di MA.

6. Tersangka Lain dalam Kasus Suap Perkara di MA: Sebelumnya, KPK telah memproses hukum 15 orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka termasuk hakim agung nonaktif, hakim yustisial, staf MA, PNS MA, pengacara, debitur KSP Intidana, dan Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar.

NAMA : KANDITA.PRAHASANTI A.P
NPM : 2216041043

Sebagai sebuah tindakan, mengebut perbaikan jalan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo sebenarnya tidaklah etis. Tindakan tersebut terkesan sebagai upaya untuk menutupi kekurangan dan menampilkan citra yang lebih baik dari daerah tersebut.

Namun, sebagai seorang mahasiswa, saya dapat mempertimbangkan beberapa hal. Pertama-tama, kita dapat menelaah lebih dalam tentang bagaimana kondisi jalan di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah kunjungan Presiden. Apakah perbaikan jalan yang dilakukan benar-benar signifikan dan berdampak positif bagi masyarakat, atau hanya sekadar upaya kosmetik belaka?
Dan seperti yang kita tahu, sebelumnya jalanan di Lampung tidak ada perubahan secara signifikan tetapi setelah ada suara dari salah satu rakyat sipil yaitu Bima barulah semua pembangunan infrastruktur di Lampung mulai diperhatikan bahkan sampai didatangi oleh Presiden untuk meninjau pergerakan infrastruktur tersebut.

Kedua, saya dapat mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengebut perbaikan jalan demi menampilkan citra yang baik kepada publik. Seharusnya, pemerintah harus menjalankan tugasnya secara optimal dan konsisten, tidak hanya ketika ada kunjungan penting.

Terakhir, sebagai mahasiswa yang peduli dengan isu lingkungan, saya dapat menelaah dampak dari perbaikan jalan yang cepat ini terhadap lingkungan. Apakah perbaikan jalan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, seperti penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan? Apakah perbaikan jalan ini juga memperhatikan dampak terhadap keberlangsungan lingkungan di sekitar jalan yang diperbaiki?

Sebagai mahasiswa, saya harus berpikir kritis dan tidak hanya mengambil pandangan dari satu sisi saja. Saya harus melihat isu ini dari berbagai sudut pandang untuk dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan akurat.

NAMA : KANDITA PRAHASANTI A.P
NPM : 2216041043

Berdasarkan kedua sumber yang ibu berikan Mahfud, terkait temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun namun diduga bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu atau perusahaan lain. Hal yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Arteria Dahlan untuk tidak menggertak saudaranya dan menghalangi proses penyidikan kasus yang sedang berjalan.
Pernyataan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan paket proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan yang melibatkan anggota DPR RI dari Partai Golkar. Arteria Dahlan yang juga anggota DPR dari Partai Golkar dianggap memiliki kaitan dengan kasus ini.

Mahfud MD menekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara adil dan tidak ada yang dikecualikan dari proses penyidikan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

Dalam kesempatan ini, Mahfud MD juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan integritas antara sesama anggota partai politik dalam menanggapi kasus hukum yang sedang berjalan.

Kesimpulan dari berita tersebut adalah bahwa Mahfud MD menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara adil dan tidak memandang siapa pelakunya, bahkan jika pelakunya adalah anggota DPR RI atau pejabat publik lainnya. Mahfud juga mengingatkan bahwa lembaga penegak hukum harus bebas dari tekanan politik dan semua pihak harus menghormati independensi lembaga tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan integritas antara sesama anggota partai politik dalam menanggapi kasus hukum yang sedang berjalan. Pernyataan Mahfud terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan yang melibatkan anggota DPR RI dari Partai Golkar.

NAMA : KANDITA PRAHASANTI A.P
KELAS : REG B
NPM : 2216041043

Berdasarkan analisis kasus korupsi yg terjdi dalam makalah tsb, kualitas SDM tidak hanya dalam hal edukasi yang hrs diperhatikan tpi bisa juga dalam pelatihan sikap dan keimanan seseorang juga harus menyertai agar orng yg memiliki wewenang bisa menjalankan alokasi dana kepada tempat yang seharusnya tanpa mengambil keuntungan pribadi.