Posts made by Chery Andhika Basri

NAMA:CHERY ANDHIKA BASRI
NPM:2255012002
KELAS:B
PRODI:S1 ARSITEKTUR

Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang.
Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana dicantumkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia adalah negara hukum,dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Reformasi pada tahun 1998,membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Demokratisasi
Yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi
Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Lembaga Swadaya Masyarakat
-Indonesia Corruption Watch / ICW
-Indonesia Police Watch / Police Watch
-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia / MAPPI.
NAMA:CHERY ANDHIKA BASRI
NPM:2255012002
KELAS:B

Pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, di Indonesia, sistem demokrasi tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Kehadiran Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Sila Keempat Pancasila sangat penting bagi Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Pemilihan umum di Indonesia tercantum dalam Pancasila pada Sila Keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permufakatan dan Perwakilan. Masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah nilai-nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia, serta pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum di Indonesia.

Pemilihan umum daerah memiliki banyak permasalahan seperti kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat yang dapat diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu, penerapan nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia. Partai politik juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah. Namun, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, pengadilan domestik dan internasional harus memberikan perhatian pada perilaku demokrasi internal partai politik.