Nama : Widia Puspita
NPM : 2211021113
Kelas : PKN B Ekonomi Pembangunan
Judul Jurnal : Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia

Hasil analisis :
Demokrasi di Indonesia merupakan sebuah wujud dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila keempat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Melalui pemilihan umum daerah, nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan secara konkret. Terdapat berbagai macam bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah melalui pemilihan langsung. Melalui pemilihan langsung, rakyat Indonesia secara langsung dapat memilih pemimpin yang akan mewakili mereka untuk mengurus daerahnya. Selain itu, terdapat juga bentuk implementasi melalui pemilihan tidak langsung atau pemilihan melalui perwakilan. Melalui bentuk ini, rakyat Indonesia dapat memilih wakil mereka yang akan mewakili mereka dalam mengurus daerahnya.

Pemilihan umum daerah di Indonesia menjadi sebuah ajang untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pemilihan umum daerah, rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Rakyat Indonesia memiliki hak pilih yang harus digunakan secara bijak. Salah satu cara untuk menggunakan hak pilih secara bijak adalah dengan memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Dalam pemilihan umum daerah, rakyat Indonesia juga dapat mengevaluasi pemimpin yang telah mereka pilih. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kritik dan saran kepada pemimpin yang telah dipilih.

Dalam kesimpulannya, pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi dan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Melalui pemilihan umum daerah, rakyat Indonesia dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dan memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Selain itu, rakyat Indonesia juga dapat mengevaluasi pemimpin yang telah mereka pilih melalui memberikan kritik dan saran kepada pemimpin tersebut. Dengan demikian, pemilihan umum daerah menjadi sebuah ajang untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Nama : Widia Puspita
NPM : 2211021113
Kelas : PKN EP B

Nama : Widia Puspita
NPM : 2211021113
Kelas : EP PKN B

Widia Puspita 2211021113, PKN EP B

Nama: Widia Puspita
NPM : 2211021113
Kelas : PKN EP B


1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?

Berita tersebut berisi tentang himbauan yang disampaikan oleh walikota surabaya, Ibu Tri Rismaharani yang menolak keras keterlibatan anak-anak dalam unjuk rasa terkait UU Omnibus Law. Menurut beliau jika ada upaya melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi, hal itu merupakan eksploitasi dan berkaitan dengan UU Perlindungan anak.
Hal positif yang dapat diambil adalah bahwasanya himbauan yang diberikan oleh walikota surabaya tersebut tidak lain adalah untuk mencegah adanya korban saat unjuk rasa/demonstrasi terutama anak-anak.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan pendapat di depan umum dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah menjunjung tinggi etika dan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas maupun melukai orang lain, kita juga harus memikirkan perasaan orang lain agar unjuk rasa bisa dilakukan dengan aman dan nyaman tanpa adanya kekerasan. Selain itu, Kita juga bisa menyampaikan aspirasi kita kepada khalayak umum di media sosial pada masa sekarang ini dengan tetap mempertimbangkan etika dan sopan santun.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?

Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia tidak dapat menjadikan hak dibatasi karena kedua hal tersebut selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan.