Kholda Nur Falahi
2216041042
2216041042
Posts made by Kholda Nur Falahi
PDA -> PERKENALAN -> PERKENALAN -> Re: PERKENALAN
by Kholda Nur Falahi -
Izin memperkenalkan diri, Prof.
Nama: Kholda Nur Falahi
NPM: 2216041042
Kelas: Reguler B
Alasan saya memilih mata kuliah "Pengembangan Desa Adat" karena ingin lebih paham tentang budaya dan tradisi di desa-desa adat, serta ingin membantu mengembangkan desa-desa tersebut agar lebih maju, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Selain itu, mata kuliah ini berguna bagi yang tertarik bekerja di bidang pembangunan komunitas atau pelestarian budaya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saya berharap bisa menerapkan ilmu yang didapat dalam pekerjaan nyata, ikut serta dalam upaya memajukan desa adat, membangun relasi dengan masyarakat adat, dan memiliki pandangan yang lebih luas tentang peran penting desa adat dalam skala nasional dan global.
Nama: Kholda Nur Falahi
NPM: 2216041042
Kelas: Reguler B
Alasan saya memilih mata kuliah "Pengembangan Desa Adat" karena ingin lebih paham tentang budaya dan tradisi di desa-desa adat, serta ingin membantu mengembangkan desa-desa tersebut agar lebih maju, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Selain itu, mata kuliah ini berguna bagi yang tertarik bekerja di bidang pembangunan komunitas atau pelestarian budaya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saya berharap bisa menerapkan ilmu yang didapat dalam pekerjaan nyata, ikut serta dalam upaya memajukan desa adat, membangun relasi dengan masyarakat adat, dan memiliki pandangan yang lebih luas tentang peran penting desa adat dalam skala nasional dan global.
HAN REG.B -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Kholda Nur Falahi -
Nama: Kholda Nur Falahi
NPM: 2216041042
Kelas: Reguler B
Artikel tersebut membahas peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pemilihan Walikota tahun 2024. Akademisi dari Fisip Universitas Lampung, Dedy Hermawan sebagai narasumber mengatakan, faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pemilihan Walikota jika dibandingkan dengan faktor lain seperti faktor partai politik pengusung.
Dalam hukum administrasi negara, pemilihan walikota adalah aspek penting dalam proses demokrasi. Pemilihan walikota biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku di suatu negara atau wilayah.
Proses pemilihan walikota umumnya melibatkan partisipasi publik melalui pemilihan umum. Pemilihan umum ini memberikan kesempatan kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih calon walikota yang dianggap paling sesuai untuk memimpin pemerintahan daerah tersebut. Prosedur pemilihan walikota dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, namun ada syarat umum yang biasanya berlaku.
Berikut adalah syarat umum dalam pemilihan walikota di dalam hukum administrasi negara:
1. Kelayakan dan syarat calon: Undang-undang atau peraturan daerah biasanya mengatur persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon walikota. Hal ini dapat mencakup persyaratan kewarganegaraan, usia, pendidikan, dan pengalaman.
2. Penentuan calon: Biasanya ada mekanisme untuk menentukan calon yang akan berpartisipasi dalam pemilihan walikota. Hal ini dapat melibatkan partai politik, kelompok masyarakat, atau perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Kampanye dan pendanaan: Calon walikota memiliki hak untuk mengadakan kampanye politik agar dapat memperoleh dukungan dari pemilih. Namun, terdapat juga aturan yang mengatur tentang pendanaan kampanye, transparansi, dan batasan-batasan tertentu untuk mencegah praktik korupsi atau kecurangan.
4. Proses pemilihan: Proses pemilihan walikota meliputi registrasi pemilih, penentuan tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara. Biasanya, ada lembaga pemilihan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses ini dan memastikan kelancaran serta keadilan pemilihan.
5. Pengawasan dan penyelesaian sengketa: Setelah pemilihan, terdapat mekanisme pengawasan untuk memastikan keabsahan dan keadilan pemilihan. Jika terdapat sengketa atau keluhan terkait proses pemilihan, biasanya ada badan atau lembaga yang ditunjuk untuk menangani hal tersebut.
Pemilihan walikota dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk menciptakan pemerintahan lokal yang stabil, transparan, dan akuntabel. Proses pemilihan yang adil dan demokratis merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan yang berbasis pada demokrasi.
NPM: 2216041042
Kelas: Reguler B
Artikel tersebut membahas peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pemilihan Walikota tahun 2024. Akademisi dari Fisip Universitas Lampung, Dedy Hermawan sebagai narasumber mengatakan, faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pemilihan Walikota jika dibandingkan dengan faktor lain seperti faktor partai politik pengusung.
Dalam hukum administrasi negara, pemilihan walikota adalah aspek penting dalam proses demokrasi. Pemilihan walikota biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku di suatu negara atau wilayah.
Proses pemilihan walikota umumnya melibatkan partisipasi publik melalui pemilihan umum. Pemilihan umum ini memberikan kesempatan kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih calon walikota yang dianggap paling sesuai untuk memimpin pemerintahan daerah tersebut. Prosedur pemilihan walikota dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, namun ada syarat umum yang biasanya berlaku.
Berikut adalah syarat umum dalam pemilihan walikota di dalam hukum administrasi negara:
1. Kelayakan dan syarat calon: Undang-undang atau peraturan daerah biasanya mengatur persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon walikota. Hal ini dapat mencakup persyaratan kewarganegaraan, usia, pendidikan, dan pengalaman.
2. Penentuan calon: Biasanya ada mekanisme untuk menentukan calon yang akan berpartisipasi dalam pemilihan walikota. Hal ini dapat melibatkan partai politik, kelompok masyarakat, atau perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Kampanye dan pendanaan: Calon walikota memiliki hak untuk mengadakan kampanye politik agar dapat memperoleh dukungan dari pemilih. Namun, terdapat juga aturan yang mengatur tentang pendanaan kampanye, transparansi, dan batasan-batasan tertentu untuk mencegah praktik korupsi atau kecurangan.
4. Proses pemilihan: Proses pemilihan walikota meliputi registrasi pemilih, penentuan tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara. Biasanya, ada lembaga pemilihan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses ini dan memastikan kelancaran serta keadilan pemilihan.
5. Pengawasan dan penyelesaian sengketa: Setelah pemilihan, terdapat mekanisme pengawasan untuk memastikan keabsahan dan keadilan pemilihan. Jika terdapat sengketa atau keluhan terkait proses pemilihan, biasanya ada badan atau lembaga yang ditunjuk untuk menangani hal tersebut.
Pemilihan walikota dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk menciptakan pemerintahan lokal yang stabil, transparan, dan akuntabel. Proses pemilihan yang adil dan demokratis merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan yang berbasis pada demokrasi.