Nama: Reza Tio Saputra
Npm: 2216041069

Dedy Hermawan selaku akademisi FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG menjadi narasumber dalam artikel yang berjudul “Peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana Dalam Pilwakot 2024.” Beliau mengungkapkan bahwa dalam memenangkan kontestasi Pilwakot, faktor individu seperti kinerja dan tingkat popularitas seseorang menjadi penentu tertinggi seseorang dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung.

Pemilihan walikota adalah proses demokrasi yang diatur oleh undang-undang administrasi negara yang umumnya diatur oleh undang-undang dan peraturan pemilihan umum di Indonesia. Dalam hal ini, Hukum Administrasi Negara mengurusi segala hal yang berkaitan dengan proses pemilihan walikota, antara lain: persyaratan calon, tahapan pemilihan, pelaksanaan kampanye pemilihan, etika  berkampanye dan pengumuman hasil pemilihan. Undang-undang administrasi negara juga membatasi penggunaan kekuasaan dan sumber daya publik oleh kandidat selama kampanye pemilu.

Dalam pemilihan walikota, Hukum Administrasi Negara juga menekankan pentingnya asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil selama proses pemilu termasuk dalam pelaporan dana kampanye. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara berperan penting dalam proses pemilu guna menjaga kepercayaan seluruh masyarakat.

Nama: Reza Tio Saputra
Npm: 2216041069

Dalam Sosialisasi dan Pembinaan pelayanan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 di Hotel Springhill Golden Tulip, Bandar Lampung. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berhenti memberikan sambutan dan meminta wartawan mematikan rekaman dan menghapus video yang diambil. Sang Gubernur mengaku pusing sebab diirinya selalu viral di mesia sosial.

Alih-alih menghindari keviralan diberbagai media, kejadian tersebut malah menjadi sorotan publik. Tindakan Arinal Djunaidi merupakan tindakan yang kurang tepat dan tidak pantas untuk dilakukan. Arinal Djunaidi selaku pejabat publik (Gubernur Lampung) seharusnya tidak perlu melarang akses publik untuk tahu apa yang ingin ia sampaikan dan amanahkan untuk masyarakat. Sebab, tindakan Arinal meminta wartawan mematikan rekaman saat kegiatan berlangsung merupakan tindakan yang salah. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya mempunyai kontrol sosial bagi aparatur negara yang telah dijelaskan sesuai UU No.40/1999 tentang pers dilindungi haknya.

Sudah menjadi kewajiban wartawan untuk mencari, menyimpan, mengolah, menyusun, dan menyampaikan berita kepada publik. Sikap Arinal Djunaidi inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia semakin rendah. Arinal Djunaidi seharusnya selalu ingat bahwa menjadi pejabat publik, transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat diperlukan guna terciptanya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Nama: Reza Tio Saputra
Npm: 2216041069
.
Kasus suap yang sekarang menimpa sekretaris MA sekaligus Guru Besar Universitas Lampung bukan suatu hal yang mengagetkan bagi saya. Ada ungkapan lama mengatakan “Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar, tetapi Indonesia kekurangan orang yang jujur” adalah tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Banyak sekali pejabat pemerintah yang terlena dengan gelar dan jabatan yang dimiliki. Para pejabat seakan lupa dengan kewajiban yang harus dijalankan. Guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memperbaiki sistem kinerja politik di Indonesia, dan memberantas seluruh praktek” kejahatan, nyatanya tidak sedikit dari mereka yang terlibat menjadi pelaku kejahatan. Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.,i menjadi tersangka setelah ditetapkan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Mahkamah Agung.

Dalam hal ini, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa dalam setiap penanganan perkara korupsi yang sedang KPK selesaikan, akan selalu dikembangkan sampai tuntas sehingga siapapun yang terbukti dengan bukti yang jelas maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pasti dibawa pada proses pengadilan. Harapan besar saya terkait kasus suap yang menimpa Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.,i  KPK harus terus menindaklanjuti kasus ini secara tuntas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Transparansi dalam proses penyelidikan menjadi proses penting untuk menguak kasus ini sampai tuntas. KPK harus bekerja secara profesional tanpa ada campur tangan dari kelompok tertentu maupun pengaruh politik lain yang dapat memengaruhi proses penyelidikan. 

Terkait kasus suap menyuap seperti ini, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan KPK dalam mencegah terulangnya kasus- kasus yang sama, seperti melakukan pencegahan sistem secara rutin, serta meningkatkan penegakkan hukum yang profesional dan akuntabel. Tidak pandang buluh, siapapun yang melakukan kejatahan (merugikan berbagai pihak tertentu) dan terbukti bersalah maka wajib untuk ditangani dan diberi hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Baik rakyat biasa sampai pejabat negara sekalipun.

Nama: Reza Tio Saputra
Npm: 2216041069

Dilakukannya perbaikan jalan di sejumlah daerah di provinsi Lampung. Bermula saat Bima Yudho, seorang pemuda asal Lampung Timur yang tinggal di Australia mengkritik masalah infrastruktur seperti jalan yang rusak di provinsi Lampung. Video yang ia unggah di akun Tiktok pribadinya menjadi viral dan menuai perhatian publik karena banyak masyarakat yang menyetujui dan mendukung pendapat yang disampaikan oleh Bima. Bima Yudho yang berani melakukan kritikan keras atas kekecewaan nya terhadap kinerja pejabat daerah Lampung melalui media sosial, membuat Presiden RI, Joko Widodo mengadakan kunjungan langsung untuk melihat potret infrastruktur Lampung yang memprihatinkan.

Dari artikel detikfinance yang menyatakan ”Poles Jalan Sistem Kebut Semalam ala Pemprov Lampung Jelang Kedatangan Jokowi.” Saya berspekulasi, bisa saja cara yang dilakukan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk melakukan perbaikan jalan jelang kedatangan jokowi adalah sebuah kepentingan politik semata untuk mendapatkan simpati perhatian publik atas kepekaannya terkait viralnya kritikan yang dilakukan oleh Bima.

Sebenarnya, masalah infrastruktur seperti jalan yang rusak bukanlah suatu hal baru. Hampir disetiap provinsi di Indonesia mengalami kendala tersebut salah satunya Provinsi Lampung. Tersedianya anggaran untuk pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan provinsi Lampung yang besar, seharusnya pejabat daerah Provinsi Lampung sudah lama melakukan perbaikan infrastruktur jalan jauh dari viralnya kritikan yang dilakukan oleh Bima. Pejabat daerah Provinsi Lampung seharusnya sudah lebih peduli dan peka terhadap masalah-masalah tersebut. Harapan dengan adanya kritikan keras yang dilakukan oleh Bima Yudho dan Kunjungan langsung yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo, membuat para pejabat daerah di Indonesia khususnya Provinsi Lampung lebih sadar akan tugas dan wewenangnya untuk mensejahterakan masyarakat.

Nama: Reza Tio Saputra
2216041069

Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 345 T.

Rapat memanas ketika Mahfud MD akan mengungkap kasus transaksi mencurigakan tersebut kepada publik. Tetapi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP (Arteri Dahlan) berusaha menutupi penyidikan dengan mengatakan bahwa Mahfud MD tidak berwenang untuk mengungkapkan transaksi mencurigakan tersebut kepada publik. Dari sumber berita dan video terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI yang dihadiri Mahfud MD. Saya berpendapat bahwa pertanyaan maupun pernyataan yang dikeluarkan oleh anggota DPR tidak relevan dari substansi. DPR sebagai dewan perwakilan rakyat yang seharusnya mendukung dan menguak kasus seperti ini,  nyatanya enggan untuk mau menggubrisnya dan terkesan acuh seakan-akan menutupinya.

Indonesia memerlukan penegakan supremasi hukum di segala bidang sebagi upaya penting untuk mencegah terjadinya kasus-kasus seperti ini. Sebuah kebaikan, kebenaran dan keberanian yang dilakukan oleh Mahfud MD untuk menguak kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Pemerintah yang transparanlah yang dibutuhkan rakyat Indonesia untuk menyelamatkan bangsa dan generasi mendatang dari maraknya korupsi di Indonesia. Pepatah lama mengatakan “sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga.” Begitupun dengan kebohongan dan kecurangan yang dilakukan oleh suatu oknum. Suatu saat akan terbongkar.