Nama. :Ipan Jeremia Manik
NPM. : 2218011112
Kelas. : B(Genap)

Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila, di antaranya adalah sila keempat yang menjunjung tinggi demokrasi.
Demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila memiliki tiga elemen penting, yaitu partisipasi masyarakat, persamaan hak, dan pengambilan keputusan yang adil. Ketiga elemen ini menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas dan integritas pemilihan umum daerah di Indonesia.Pemilihan umum merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Beberapa bentuk dari demokratisasi yang tidak sepenuhnya mengontrol proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya dapat dilihat dari peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini.
Yusdiyanto menyebutkan bahwa telah terjadi “pergeseran demokrasi Pancasila pada saat ini, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Pemilihan umum menurut sudut pandang teori merupakan sarana penting bagi demokrasi. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen.

Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Permasalahan tersebut diatas, dua hal penting yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah: “1. Adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih; 2. Implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada

Nama. : Ipan Jeremia Manik
NPM. : 2218011112
Kelas. : B (Genap)

Nama. : Ipan Jeremia Manik
NPM. : 2218011112
Kelas. : B (Genap)

Artikel ini membahas tentang proses pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Dalam artikel ini, penulis menyajikan pemahaman yang sangat baik tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan.
Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyatoleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan konsolidasi. Konsolidasi dapat meningkatkan komitmen seluruh level lembaga dan level masyarakat pada aturan main demokrasi mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, sedangkan fenomena pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.
Sepanjang pelaksanaan pemilu 2019 sejak tahun 2018 menurut data menyebutkan bahwa terdapat 53 kasus hoax (berita bohong) dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. Lalu terdapat pula isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Selain penanda suksesi kepemimpinan pemmilu juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy. Pada pilpres 2019 sepertinya tidak semua pihak pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia. Di mana saat pilres 2019 Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa serta penggunaan politisasi identitas (SARA).
Selain itu, jurnal tersebut juga dapat memberikan analisis terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilu serentak 2019. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial-politik Indonesia, serta memprediksi arah pergerakan politik di masa yang akan datang.