NAMA: Adrina Rizka Rahmani

NPM: 2218011052

KELAS: B

PRODI: PSPD

NAMA: ADRINA RIZKA RAHMANI

NPM: 2218011052

KELAS: B (GENAP)

PRODI: PEND. DOKTER

Nama : Adrina Rizka Rahmani
NPM : 2218011052
Kelas : Genap (B)

Pemilihan umum mencerminkan demokrasi, namun Indonesia belum sepenuhnya memiliki ideologi yang disepakati. Kajian ini terkait Demokrasi sebagai Nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia, sesuai amanat konstitusi sebagai Negara hukum dan demokrasi. Pancasila sila keempat menceminkan demokrasi di Indonesia dengan penerapan hukum dan sistem pemilihan umum yang demokratis. Demokrasi penting dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang menegakkan prinsip negara hukum dan perlu melibatkan rakyat dalam pemerintahan dan melindungi hak minoritas, termasuk calon kepala daerah dalam proses demokratisasi.

Pemilu yang sudah berlangsung belum mencerminkan nilai Pancasila keempat karena pemilihan langsung tidak mengikuti permusyawaratan atau perwakilan. Bermacam konflik dan teks palsu muncul selama tahun politik, menyebabkan pemecah-belahan negara. Pengaturan pemilihan kepala daerah masih ambigu dan perlu kepastian untuk mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan membuang stigma bahwa peluang maju sangatlah sulit.

Nama : Adrina Rizka Rahmani
NPM : 2218011052
Kelas : Genap (B)

“Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019. Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjakankan demokrasi dan proses pemilu di Indonesia.

Pemilu merupakan pilar penting demokrasi diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik. Pemerintahan seharusnya mampu membangun public trust melalui pelaksanaan pemilu berbasiskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pembelajaran Pemilu di tahun 2019 bisa menjadi cermin bagi pelaksanaan Pemilu 2024.

NAMA : Adrina Rizka Rahmani
NPM : 2218011052
KELAS : B (Genap)