NAMA: Fatima Surya Luthfia
NPM: 2218011152
KELAS: Genap (B)
PRODI: Pendidikan Dokter
NPM: 2218011152
KELAS: Genap (B)
PRODI: Pendidikan Dokter
Posts made by Fatima Surya Luthfia
Nama : Fatima Surya Luthfia
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Demokrasi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adil dan demokratis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Demokrasi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adil dan demokratis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Nama : Fatima Surya Luthfia
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)
Nama : Fatima Surya Luthfia
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)
Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Untuk mewujudkan makna tersebut memerlukan proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Perkembangan Demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Pendalaman demokrasi belum tercapai dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguatan demokrasi belum efektif. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Dan Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Pemerintahan yang efektif diperlukan untuk memperkuat demokrasi, dan membangun kepercayaan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dalam proses demokrasi.
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)
Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Untuk mewujudkan makna tersebut memerlukan proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Perkembangan Demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Pendalaman demokrasi belum tercapai dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguatan demokrasi belum efektif. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Dan Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Pemerintahan yang efektif diperlukan untuk memperkuat demokrasi, dan membangun kepercayaan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dalam proses demokrasi.
Nama : Fatima Surya Luthfia
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)