NAMA: Fitria Laras Hanjani
NPM: 2218011082
KELAS: B (GENAP)
PRODI: PEND. DOKTER
NPM: 2218011082
KELAS: B (GENAP)
PRODI: PEND. DOKTER
Posts made by Fitria Laras Hanjani
Nama : Fitria Laras Hanjani
NPM : 2218011082
Kelas : Genap (B)
Pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan ideologi Pancasila, meskipun Indonesia diakui sebagai negara demokrasi dan hukum. Pancasila sila keempat, yang merupakan pilar demokrasi, harus tercermin dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila sila keempat, seperti musyawarah dan perwakilan rakyat, dipraktikkan dalam pemilihan umum di seluruh Indonesia. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.
Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Hal ini disebabkan oleh beragam konflik dan intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta munculnya berbagai macam hoax yang memicu disintegrasi bangsa. Selain itu, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang juga kurang jelas dan multi tafsir, sehingga perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk mencegah terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa. Meskipun demikian, Pancasila sila keempat tetap merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, yang menginginkan partisipasi aktif dari seluruh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Penting untuk melindungi demokrasi dan memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah yang menjadi minoritas untuk bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM : 2218011082
Kelas : Genap (B)
Pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan ideologi Pancasila, meskipun Indonesia diakui sebagai negara demokrasi dan hukum. Pancasila sila keempat, yang merupakan pilar demokrasi, harus tercermin dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila sila keempat, seperti musyawarah dan perwakilan rakyat, dipraktikkan dalam pemilihan umum di seluruh Indonesia. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.
Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Hal ini disebabkan oleh beragam konflik dan intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta munculnya berbagai macam hoax yang memicu disintegrasi bangsa. Selain itu, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang juga kurang jelas dan multi tafsir, sehingga perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk mencegah terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa. Meskipun demikian, Pancasila sila keempat tetap merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, yang menginginkan partisipasi aktif dari seluruh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Penting untuk melindungi demokrasi dan memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah yang menjadi minoritas untuk bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama : Fitria Laras Hanjani
NPM : 2218011082
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable). Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi Langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya harus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat Ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi.
NPM : 2218011082
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable). Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi Langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya harus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat Ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi.
Nama : Fitria Laras Hanjani
NPM : 2218011082
Kelas. : Genap (B)
NPM : 2218011082
Kelas. : Genap (B)
Nama : Fitria Laras Hanjani
NPM : 2218011082
Kelas : Genap (B)
NPM : 2218011082
Kelas : Genap (B)