Nama : Nabila Aulia Safitri
NPM : 2218011108
Dalam jurnal yang berjudul DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA menjelaskan tentang pelanksanaan demokrasi di Indonesia yang merupakan perwujudan nyata dari sila ke empat. Berdasarkan undang – undang Indonesia merupakan negara hkum dan negara demikrasi. Demokrasi Indonesia telah jelas terpampang dalam ideologi yaitu Pancasila sila ke empat. Contoh konkrit penerapan dwmokrasi yaitu pemilu. Pemilu bertujuan secara demokratis untuk menjamin hak hak setiap individu untuk berpartisispasi dalam pemerintahan denga memilih wakil berdasarkan hati Nurani masing – masing.
Beberapa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia tidak mencerminkan Pancasila sila ke empat , berbagai konflik antar paslon, hoaks, hingga ketidakadilan hasil dari pemilu menghiasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain terdapat peraturan peraturan pemilu yang menimbulkan multitafsir menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pemilu. Olehkarena itu perlu dilakukan kepastian dalam penegakkan hukum untk menghilangkan kekacauan serta disintegrasi bangsa.
NPM : 2218011108
Dalam jurnal yang berjudul DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA menjelaskan tentang pelanksanaan demokrasi di Indonesia yang merupakan perwujudan nyata dari sila ke empat. Berdasarkan undang – undang Indonesia merupakan negara hkum dan negara demikrasi. Demokrasi Indonesia telah jelas terpampang dalam ideologi yaitu Pancasila sila ke empat. Contoh konkrit penerapan dwmokrasi yaitu pemilu. Pemilu bertujuan secara demokratis untuk menjamin hak hak setiap individu untuk berpartisispasi dalam pemerintahan denga memilih wakil berdasarkan hati Nurani masing – masing.
Beberapa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia tidak mencerminkan Pancasila sila ke empat , berbagai konflik antar paslon, hoaks, hingga ketidakadilan hasil dari pemilu menghiasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain terdapat peraturan peraturan pemilu yang menimbulkan multitafsir menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pemilu. Olehkarena itu perlu dilakukan kepastian dalam penegakkan hukum untk menghilangkan kekacauan serta disintegrasi bangsa.