NAMA : Ahmad Auli Revonadi
NPM : 2218011054
KELAS : Genap (B)
PRODI : Pend.Kedokteran
NPM : 2218011054
KELAS : Genap (B)
PRODI : Pend.Kedokteran
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ahmad Auli Revonadi
Nama : Ahmad Auli Revonadi
NPM : 2218011054
Kelas : Genap (B)
Berdasarkan jurnal yang saya baca,pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini sebagian sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Hal ini disebabkan munculnya berbagai kontradiksi dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, berbagai kecurangan terjadi selama tahun politik yang menyebabkan keruntuhan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam implementasi regulasi hak pilih universal yang tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Walau bagaimanapun, sila keempat Pancasila tetap menjadi lambang demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Perlindungan demokrasi dengan demikian juga berarti perlindungan terhadap posisi minoritas, dalam hal ini para calon kepala daerah yang berjuang sesuai amanat nilai-nilai demokrasi Orde Keempat Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengaturan pemilihan kepala daerah harus diperjelas secara hukum dan menghindari multitafsir untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
NPM : 2218011054
Kelas : Genap (B)
Berdasarkan jurnal yang saya baca,pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini sebagian sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Hal ini disebabkan munculnya berbagai kontradiksi dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, berbagai kecurangan terjadi selama tahun politik yang menyebabkan keruntuhan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam implementasi regulasi hak pilih universal yang tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Walau bagaimanapun, sila keempat Pancasila tetap menjadi lambang demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Perlindungan demokrasi dengan demikian juga berarti perlindungan terhadap posisi minoritas, dalam hal ini para calon kepala daerah yang berjuang sesuai amanat nilai-nilai demokrasi Orde Keempat Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengaturan pemilihan kepala daerah harus diperjelas secara hukum dan menghindari multitafsir untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Nama : Ahmad Auli Revonadi
NPM : 2218011054
Kelas : Genap (B)
Berdasarkan yang saya baca, jurnal ini membahas mengenai demokrasi Indonesia melalui fenomena pemilihan presiden 2019. Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam konteks Indonesia, berlangsungnya proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku para aktor dan kekuatan politik. Demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih berkarakter prosedural ketimbang material. Persoalannya, kepastian sosial politik terasa jauh seiring dengan gejolak, gejolak, penodaan agama, intoleransi, isu keberagaman yang menimbulkan konflik, perselisihan dan pendapat yang saling bertentangan serta berita bohong yang tiada henti. Selain itu, konsolidasi demokrasi Indonesia cenderung goyah dan belum berjalan teratur karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berjalan efektif dan belum maksimal.
Sebagai salah satu pilar terpenting demokrasi, pemilu diperlukan untuk memeriksa dan mengoreksi dari kinerja pemerintahan, memperbaiki efisiensi pemerintahan, dan menerapkan pemerintahan yang efektif. Pemilu juga membutuhkan kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Kondisi penciptaan ini membutuhkan prasyarat dan komitmen dari seluruh bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika melihat dinamika politik menjelang Pemilu 2019, isu politisasi agama di Pilpres 2019 menjadi salah satu isu yang paling mengemuka di Pemilu 2019, seiring dengan kecurangan dan ujaran kebencian. selama kampanye. Pilkada 2019 yang kompleks, dengan tingkat yang agak rumit dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilihan yang berkualitas membutuhkan partai politik dan koalisi partai yang berkualitas. Hal ini penting, karena pemilu bukan hanya sarana untuk mencari suksesi kepemimpinan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi kontribusi bagi jaminan sosial rakyat dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendalaman demokrasi berasal dari negara dan masyarakat yang saling mempengaruhi.
NPM : 2218011054
Kelas : Genap (B)
Berdasarkan yang saya baca, jurnal ini membahas mengenai demokrasi Indonesia melalui fenomena pemilihan presiden 2019. Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam konteks Indonesia, berlangsungnya proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku para aktor dan kekuatan politik. Demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih berkarakter prosedural ketimbang material. Persoalannya, kepastian sosial politik terasa jauh seiring dengan gejolak, gejolak, penodaan agama, intoleransi, isu keberagaman yang menimbulkan konflik, perselisihan dan pendapat yang saling bertentangan serta berita bohong yang tiada henti. Selain itu, konsolidasi demokrasi Indonesia cenderung goyah dan belum berjalan teratur karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berjalan efektif dan belum maksimal.
Sebagai salah satu pilar terpenting demokrasi, pemilu diperlukan untuk memeriksa dan mengoreksi dari kinerja pemerintahan, memperbaiki efisiensi pemerintahan, dan menerapkan pemerintahan yang efektif. Pemilu juga membutuhkan kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Kondisi penciptaan ini membutuhkan prasyarat dan komitmen dari seluruh bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika melihat dinamika politik menjelang Pemilu 2019, isu politisasi agama di Pilpres 2019 menjadi salah satu isu yang paling mengemuka di Pemilu 2019, seiring dengan kecurangan dan ujaran kebencian. selama kampanye. Pilkada 2019 yang kompleks, dengan tingkat yang agak rumit dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilihan yang berkualitas membutuhkan partai politik dan koalisi partai yang berkualitas. Hal ini penting, karena pemilu bukan hanya sarana untuk mencari suksesi kepemimpinan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi kontribusi bagi jaminan sosial rakyat dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendalaman demokrasi berasal dari negara dan masyarakat yang saling mempengaruhi.
NAMA : Ahmad Auli Revonadi
NPM : 2218011054
KELAS : Genap (B)
NPM : 2218011054
KELAS : Genap (B)
NAMA : Ahmad Auli Revonadi
NPM : 2218011054
KELAS : GENAP (B)