Nama : Melinda Maharani
NPM. : 2218011010
Kelas : B (Genap)
Prodi : Pendidikan Dokter
NPM. : 2218011010
Kelas : B (Genap)
Prodi : Pendidikan Dokter
Posts made by Melinda Maharani
Nama : Melinda Maharani
NPM. : 2218011010
Analisis kasus
1. 1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Hal positif yang bisa diambil dari konflik tersebut ialah drngan adanya konflik tersebut menjadikan sekuruh elemen bangsa Indonesia lebih kritis dan peduli untuk membuat langkah antisipasi sehingga hal serupa tidak dapat terulang di berbagai daerah Indonesia di masa yang akan datang.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab :
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, dampaknya dapat signifikan terhadap wilayah dan bangsa Indonesia. Wawasan nusantara merupakan pandangan strategis yang melibatkan pemahaman, penghormatan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa dampak:
1. Ketidakseimbangan pembangunan
2. Kurangnya pengembangan potensi loka
3. Kerawanan terhadap ancaman eksterna
4. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
5. Konflik antarwilayah.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawab :
Konsepsi wawasan Nusantara adalah sebuah pandangan yang dianut oleh Indonesia dalam mengelola keragaman sosial, budaya, dan agama di dalam negeri. Tujuan utamanya adalah mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kebhinekaan dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks mencegah timbulnya konflik komunal, konsepsi wawasan Nusantara dapat memainkan peran penting, diantaranya yaitu :
1. Menghargai kebhinekaan: Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat.
2. Dialog dan partisipasi: Wawasan Nusantara mendorong terciptanya dialog yang konstruktif antara kelompok-kelompok komunal yang berbeda.
3.Penegakan hukum dan keadilan: Upaya mencegah konflik komunal juga memerlukan penegakan hukum yang adil dan efektif.
NPM. : 2218011010
Analisis kasus
1. 1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Hal positif yang bisa diambil dari konflik tersebut ialah drngan adanya konflik tersebut menjadikan sekuruh elemen bangsa Indonesia lebih kritis dan peduli untuk membuat langkah antisipasi sehingga hal serupa tidak dapat terulang di berbagai daerah Indonesia di masa yang akan datang.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab :
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, dampaknya dapat signifikan terhadap wilayah dan bangsa Indonesia. Wawasan nusantara merupakan pandangan strategis yang melibatkan pemahaman, penghormatan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa dampak:
1. Ketidakseimbangan pembangunan
2. Kurangnya pengembangan potensi loka
3. Kerawanan terhadap ancaman eksterna
4. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
5. Konflik antarwilayah.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawab :
Konsepsi wawasan Nusantara adalah sebuah pandangan yang dianut oleh Indonesia dalam mengelola keragaman sosial, budaya, dan agama di dalam negeri. Tujuan utamanya adalah mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kebhinekaan dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks mencegah timbulnya konflik komunal, konsepsi wawasan Nusantara dapat memainkan peran penting, diantaranya yaitu :
1. Menghargai kebhinekaan: Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat.
2. Dialog dan partisipasi: Wawasan Nusantara mendorong terciptanya dialog yang konstruktif antara kelompok-kelompok komunal yang berbeda.
3.Penegakan hukum dan keadilan: Upaya mencegah konflik komunal juga memerlukan penegakan hukum yang adil dan efektif.
Nama: Melinda Maharani
NPM. : 2218011010
Kelas.: B (Genap)
Prodi : Pendidikan dokter
NPM. : 2218011010
Kelas.: B (Genap)
Prodi : Pendidikan dokter
NAMA: Melinda Maharani
NPM: 2218011010
KELAS: Genap (B)
PRODI: Pendidikan Dokter
NPM: 2218011010
KELAS: Genap (B)
PRODI: Pendidikan Dokter
Nama : Melinda Maharani
NPM : 2218011010
Kelas : B (Genap)
"Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia"
Pemilu merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji didalam jurnal tersebut berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila
Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila
dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, seharusnya sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh pula prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan
nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu "kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan"
Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai
dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu
disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir merupakan suatu tanda bahwa Pemilihan kepada daerah secara langsung belum mencerimkan sifat Pancasila sila keempat.. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM : 2218011010
Kelas : B (Genap)
"Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia"
Pemilu merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji didalam jurnal tersebut berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila
Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila
dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, seharusnya sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh pula prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan
nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu "kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan"
Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai
dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu
disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir merupakan suatu tanda bahwa Pemilihan kepada daerah secara langsung belum mencerimkan sifat Pancasila sila keempat.. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.