NAMA :PANDYA FISATAMA PUTRA
NPM : 2218011048
KELAS : B GENAP
PRODI : PENDIDIKAN DOKTER
NPM : 2218011048
KELAS : B GENAP
PRODI : PENDIDIKAN DOKTER
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Pandya Fisatama Putra 2218011048
NAMA : Pandya Fisatama Putra
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Tanggapan saya terhadap konten artikel tersebut adalah bahwa konflik komunal di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste merupakan suatu isu yang signifikan dan memerlukan penanganan yang efektif. Satu hal positif yang dapat disimpulkan setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran akan pentingnya mencari solusi yang berkelanjutan terhadap perselisihan perbatasan dan menjaga hubungan yang baik antara kedua negara. Adanya konflik komunal ini juga dapat membangkitkan kritisisme dan kepedulian di kalangan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sehingga insiden serupa tidak terulang di berbagai wilayah Indonesia di masa mendatang.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Menurut saya, tanpa adanya pemahaman tentang konsep wawasan nusantara, wilayah luas Indonesia dapat dengan mudah diambil alih secara sepihak tanpa mempertimbangkan batas-batas wilayah Indonesia. Hal ini berpotensi mengakibatkan Indonesia kembali mengalami penjajahan secara tidak langsung, oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki konsep wawasan nusantara guna menjaga wilayah dan kedaulatan Indonesia. Tanpa adanya konsep wawasan nusantara, risiko konflik dapat meningkat di berbagai tempat karena masyarakat tidak saling memahami perbedaan antar wilayah, termasuk perbedaan bahasa, agama, suku bangsa, budaya, dan sebagainya. Selain itu, konsep kedaulatan dalam konteks bangsa juga akan terancam, dan semangat nasionalisme terhadap negara akan hilang karena masing-masing individu memiliki pemikiran yang berbeda.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Konsep wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mencegah konflik, seperti yang dijelaskan dalam artikel di atas. Konsep ini memberikan pemahaman tentang keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Hal ini membuka mata kita terhadap keberagaman tersebut dan mendorong kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Tujuan wawasan nusantara adalah memastikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, untuk mencegah disintegrasi bangsa dan mempertahankan persatuan.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik. Pertama, pemerintah harus berkomitmen dan negara-negara yang terlibat harus mencapai kesepakatan yang kuat, terutama dalam hal aturan mengenai batas wilayah. Kedua, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya jiwa bela negara dalam mempertahankan keutuhan Indonesia. Ketiga, kita perlu menerapkan semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika" tidak hanya terhadap negara sendiri, tetapi juga terhadap perbedaan dengan negara lain. Tiga langkah ini perlu diambil untuk menciptakan harmoni dalam bermasyarakat dan bernegara.
Dengan demikian, konsep wawasan nusantara dapat berperan dalam mencegah konflik antarwilayah dan mempromosikan perdamaian serta kerjasama di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga seperti Timor Leste.
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Tanggapan saya terhadap konten artikel tersebut adalah bahwa konflik komunal di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste merupakan suatu isu yang signifikan dan memerlukan penanganan yang efektif. Satu hal positif yang dapat disimpulkan setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran akan pentingnya mencari solusi yang berkelanjutan terhadap perselisihan perbatasan dan menjaga hubungan yang baik antara kedua negara. Adanya konflik komunal ini juga dapat membangkitkan kritisisme dan kepedulian di kalangan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sehingga insiden serupa tidak terulang di berbagai wilayah Indonesia di masa mendatang.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Menurut saya, tanpa adanya pemahaman tentang konsep wawasan nusantara, wilayah luas Indonesia dapat dengan mudah diambil alih secara sepihak tanpa mempertimbangkan batas-batas wilayah Indonesia. Hal ini berpotensi mengakibatkan Indonesia kembali mengalami penjajahan secara tidak langsung, oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki konsep wawasan nusantara guna menjaga wilayah dan kedaulatan Indonesia. Tanpa adanya konsep wawasan nusantara, risiko konflik dapat meningkat di berbagai tempat karena masyarakat tidak saling memahami perbedaan antar wilayah, termasuk perbedaan bahasa, agama, suku bangsa, budaya, dan sebagainya. Selain itu, konsep kedaulatan dalam konteks bangsa juga akan terancam, dan semangat nasionalisme terhadap negara akan hilang karena masing-masing individu memiliki pemikiran yang berbeda.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Konsep wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mencegah konflik, seperti yang dijelaskan dalam artikel di atas. Konsep ini memberikan pemahaman tentang keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Hal ini membuka mata kita terhadap keberagaman tersebut dan mendorong kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Tujuan wawasan nusantara adalah memastikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, untuk mencegah disintegrasi bangsa dan mempertahankan persatuan.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik. Pertama, pemerintah harus berkomitmen dan negara-negara yang terlibat harus mencapai kesepakatan yang kuat, terutama dalam hal aturan mengenai batas wilayah. Kedua, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya jiwa bela negara dalam mempertahankan keutuhan Indonesia. Ketiga, kita perlu menerapkan semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika" tidak hanya terhadap negara sendiri, tetapi juga terhadap perbedaan dengan negara lain. Tiga langkah ini perlu diambil untuk menciptakan harmoni dalam bermasyarakat dan bernegara.
Dengan demikian, konsep wawasan nusantara dapat berperan dalam mencegah konflik antarwilayah dan mempromosikan perdamaian serta kerjasama di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga seperti Timor Leste.
NAMA : Pandya Fisatama Putra
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
ANALISIS JURNAL (POST TEST)
A. IDENTITAS JURNAL
1. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
2. Volume : VII
3. Nomor : I
4. Halaman : 10
5. Tahun Terbit : Juni 2017
6. Judul Jurnal : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
7. Nama Penulis : M. Husein Maruapey
B. ISI JURNAL
1. Masalah Penelitian : Gaya Kepemimpinan yang keras
2. Metode Penelitian : Metode Kualitatif
3. Hasil Penelitian : Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah
C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
1. Kelebihan
Penulisan dan pembahasan dalam jurnal cukup bagus karena penjelasannya jelas dan menggunakan sumber dari jurnal-jurnal yang terpercaya dan kompeten.
2. Kekurangan
Bahasa terkadang sulit dipahami dan rancu
D. ISI JURNAL
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dituduh melakukan penistaan agama dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan hukum bukan tekanan publik. Terlepas dari risikonya, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintahan saat ini di bawah Presiden Jokowi. Kebijakan hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan supremasi hukum. Presiden Jokowi telah menyatakan melalui berbagai media bahwa dirinya tidak akan mencampuri atau mencampuri urusan hukum yang ditangani oleh lembaga penegak hukum dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk memberantas praktik korupsi dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Tingginya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, pelecehan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar dalam pelayanan publik terus melanda negeri ini. Karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang dianggap tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, serta ketidakpuasan terhadap pendapatannya, menjadi penyebab utama tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). dan masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan yang menimbulkan keprihatinan di kalangan pencari keadilan merupakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kredibilitas negara. Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi segenap warga negara serta menjamin hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
ANALISIS JURNAL (POST TEST)
A. IDENTITAS JURNAL
1. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
2. Volume : VII
3. Nomor : I
4. Halaman : 10
5. Tahun Terbit : Juni 2017
6. Judul Jurnal : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
7. Nama Penulis : M. Husein Maruapey
B. ISI JURNAL
1. Masalah Penelitian : Gaya Kepemimpinan yang keras
2. Metode Penelitian : Metode Kualitatif
3. Hasil Penelitian : Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah
C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
1. Kelebihan
Penulisan dan pembahasan dalam jurnal cukup bagus karena penjelasannya jelas dan menggunakan sumber dari jurnal-jurnal yang terpercaya dan kompeten.
2. Kekurangan
Bahasa terkadang sulit dipahami dan rancu
D. ISI JURNAL
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dituduh melakukan penistaan agama dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan hukum bukan tekanan publik. Terlepas dari risikonya, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintahan saat ini di bawah Presiden Jokowi. Kebijakan hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan supremasi hukum. Presiden Jokowi telah menyatakan melalui berbagai media bahwa dirinya tidak akan mencampuri atau mencampuri urusan hukum yang ditangani oleh lembaga penegak hukum dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk memberantas praktik korupsi dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Tingginya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, pelecehan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar dalam pelayanan publik terus melanda negeri ini. Karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang dianggap tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, serta ketidakpuasan terhadap pendapatannya, menjadi penyebab utama tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). dan masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan yang menimbulkan keprihatinan di kalangan pencari keadilan merupakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kredibilitas negara. Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi segenap warga negara serta menjamin hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
NAMA : Pandya Fisatama Putra
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
NAMA : Pandya Fisatama Putra
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter