NAMA: Kadek Elvina Kusuma Putri
NPM: 2218011016
KELAS: Genap
PRODI: Pend. Dokter
NPM: 2218011016
KELAS: Genap
PRODI: Pend. Dokter
Posts made by Kadek Elvina Kusuma Putri
NAMA : Kadek Elvina Kusuma Putri
NPM : 2218011016
KELAS : Genap
Pancasila, sebagai norma dasar negara dan ideologi nasional, menciptakan kesadaran bahwa ia mewakili nilai-nilai yang menjadi dasar utama administrasi negara. Salah satu fondasi penting yang mencerminkan administrasi negara, terutama dalam pemilihan umum, terdapat pada prinsip keempat Pancasila, yang menekankan nilai kedaulatan rakyat yang dipandu oleh musyawarah dan perwakilan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip keempat Pancasila adalah bentuk demokrasi. Pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun merupakan implementasi demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum di Indonesia merupakan refleksi dari sistem demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, sistem demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Fokus kajian terkait dengan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dapat diwujudkan. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, di mana sila keempat Pancasila mencerminkan asas demokrasi.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Konflik dan berbagai tafsir yang tidak sesuai dengan kenyataan sering kali muncul. Terlebih lagi, menjelang tahun politik, berbagai hoaks yang dimaksudkan untuk menjatuhkan lawan politik muncul dan memicu disintegrasi bangsa. Di samping itu, aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah dalam undang-undang juga masih kurang jelas dan multi-tafsir. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dalam menegakkan aturan pemilihan umum agar tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Sila keempat Pancasila merupakan wujud dari demokrasi di Indonesia, yang seharusnya melibatkan partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sila keempat sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.
NPM : 2218011016
KELAS : Genap
Pancasila, sebagai norma dasar negara dan ideologi nasional, menciptakan kesadaran bahwa ia mewakili nilai-nilai yang menjadi dasar utama administrasi negara. Salah satu fondasi penting yang mencerminkan administrasi negara, terutama dalam pemilihan umum, terdapat pada prinsip keempat Pancasila, yang menekankan nilai kedaulatan rakyat yang dipandu oleh musyawarah dan perwakilan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip keempat Pancasila adalah bentuk demokrasi. Pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun merupakan implementasi demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum di Indonesia merupakan refleksi dari sistem demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, sistem demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Fokus kajian terkait dengan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dapat diwujudkan. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, di mana sila keempat Pancasila mencerminkan asas demokrasi.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Konflik dan berbagai tafsir yang tidak sesuai dengan kenyataan sering kali muncul. Terlebih lagi, menjelang tahun politik, berbagai hoaks yang dimaksudkan untuk menjatuhkan lawan politik muncul dan memicu disintegrasi bangsa. Di samping itu, aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah dalam undang-undang juga masih kurang jelas dan multi-tafsir. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dalam menegakkan aturan pemilihan umum agar tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Sila keempat Pancasila merupakan wujud dari demokrasi di Indonesia, yang seharusnya melibatkan partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sila keempat sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.
NAMA : Kadek Elvina Kusuma Putri
NPM : 2218011016
KELAS : Genap
NPM : 2218011016
KELAS : Genap
NAMA : Kadek Elvina Kusuma Putri
NPM : 2218011016
KELAS : Genap
Pada jurnal yang berjudul demokrasi dan pemilu presiden 2019 berisikan mengenai demokrasi dapat dijelaskan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dipimpin oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Namun, mencapai arti tersebut tidaklah mudah karena memerlukan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting seperti konsolidasi demokrasi. Menurut Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi dapat meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan main demokrasi.Sejak Pemilu 1999, proses demokrasi di Indonesia berlangsung secara dinamis, terutama setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Pemilihan kepala daerah merupakan langkah penting dalam upaya pendalaman demokrasi dan mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif dalam merespon tuntutan masyarakat lokal.
Meskipun demikian, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional masih menghadapi banyak tantangan dalam membangun kualitas pilpres dan konsolidasi demokrasi. Proses ini penting karena akan mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, dan pilpres yang berkualitas akan berdampak positif pada efektivitas pemerintahan. Secara keseluruhan, sebagai sistem politik yang memberdayakan rakyat, demokrasi seharusnya dapat menjamin kepentingan masyarakat yang kurang beruntung melalui kebijakan publiknya.
Dalam upaya untuk konsolidasi demokrasi, parpol sebagai pelaku utama pemilu seharusnya dapat menjalankan tugasnya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, jika fungsi parpol tidak berjalan dengan maksimal, maka proses konsolidasi demokrasi akan terhambat. Ini terlihat pada pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi dan hanya memperdebatkan soal electoral threshold tanpa banyak mengemukakan ide atau program yang ditawarkan pada rakyat. Sayangnya, perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara, dan aktivitas parpol yang semakin memengaruhi pemerintahan dan parlemen menyebabkan fragmentasi dan ketidak-solidan parpol. Untuk mencapai demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu membutuhkan reformasi birokrasi yang profesional, terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Oleh karena itu, isu politisasi birokrasi menjadi krusial dalam pemilu dan perlu diperhatikan untuk menjaga profesionalitas, independensi, dan netralitas birokrasi. Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan prasyarat dan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk mematuhi aturan yang berlaku.
NPM : 2218011016
KELAS : Genap
Pada jurnal yang berjudul demokrasi dan pemilu presiden 2019 berisikan mengenai demokrasi dapat dijelaskan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dipimpin oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Namun, mencapai arti tersebut tidaklah mudah karena memerlukan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting seperti konsolidasi demokrasi. Menurut Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi dapat meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan main demokrasi.Sejak Pemilu 1999, proses demokrasi di Indonesia berlangsung secara dinamis, terutama setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Pemilihan kepala daerah merupakan langkah penting dalam upaya pendalaman demokrasi dan mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif dalam merespon tuntutan masyarakat lokal.
Meskipun demikian, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional masih menghadapi banyak tantangan dalam membangun kualitas pilpres dan konsolidasi demokrasi. Proses ini penting karena akan mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, dan pilpres yang berkualitas akan berdampak positif pada efektivitas pemerintahan. Secara keseluruhan, sebagai sistem politik yang memberdayakan rakyat, demokrasi seharusnya dapat menjamin kepentingan masyarakat yang kurang beruntung melalui kebijakan publiknya.
Dalam upaya untuk konsolidasi demokrasi, parpol sebagai pelaku utama pemilu seharusnya dapat menjalankan tugasnya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, jika fungsi parpol tidak berjalan dengan maksimal, maka proses konsolidasi demokrasi akan terhambat. Ini terlihat pada pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi dan hanya memperdebatkan soal electoral threshold tanpa banyak mengemukakan ide atau program yang ditawarkan pada rakyat. Sayangnya, perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara, dan aktivitas parpol yang semakin memengaruhi pemerintahan dan parlemen menyebabkan fragmentasi dan ketidak-solidan parpol. Untuk mencapai demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu membutuhkan reformasi birokrasi yang profesional, terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Oleh karena itu, isu politisasi birokrasi menjadi krusial dalam pemilu dan perlu diperhatikan untuk menjaga profesionalitas, independensi, dan netralitas birokrasi. Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan prasyarat dan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk mematuhi aturan yang berlaku.
NAMA : Kadek Elvina Kusuma Putri
NPM : 2218011016
KELAS : Genap
NPM : 2218011016
KELAS : Genap