NAMA : GUSTINA WULAN SARI
NPM : 2218011050
KELAS : B (GENAP)
PRODI : PENDIDIKAN DOKTER
NPM : 2218011050
KELAS : B (GENAP)
PRODI : PENDIDIKAN DOKTER
Posts made by Gustina Wulan Sari
Nama : Gustina Wulan Sari
NPM : 2218011050
Kelas : B (Genap)
Prodi : Pend. Dokter
NPM : 2218011050
Kelas : B (Genap)
Prodi : Pend. Dokter
Nama : Gustina Wulan Sari
NPM : 2218011050
Kelas B (Genap)
Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste merujuk pada perselisihan atau ketegangan antara kelompok-kelompok yang tinggal di daerah perbatasan kedua negara tersebut. Konflik tersebut terjadi karena terdapat perselisihan atau ketegangan terkait klaim teritorial atau perbatasan antara kedua negara, yang dapat memicu konflik antara penduduk di wilayah perbatasan. Penyelesaian konflik komunal membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan antara lain:
a. Memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik melalui jalur diplomatik maupun forum-forum lokal, dan menggunakan mediasi untuk mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian yang adil.
b. Meningkatkan pendidikan dan pemahaman lintas budaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman antara komunitas yang berkonflik tentang keanekaragaman budaya, agama, dan adat istiadat masing-masing, serta mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.
c. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah perbatasan untuk mengurangi ketegangan dan persaingan atas sumber daya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
d. Mengadakan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam menangani isu-isu yang mendasari konflik, seperti keamanan perbatasan, pengelolaan sumber daya, dan kerjasama lintas sektor.
Setelah membaca artikel ini, beberapa hal positif yang dapat diambil, seperti:
a. Peningkatan kesadaran tentang kompleksitas konflik dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di perbatasan tersebut.
b. Pemahaman tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam mengatasi konflik, serta pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut.
c. Apresiasi terhadap pentingnya kerjasama antarnegara dan kolaborasi dalam menangani konflik komunal yang melibatkan perbatasan.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban:
Konsepsi Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis yang menggarisbawahi pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kepulauan Indonesia yang luas. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan, keutuhan, dan kesatuan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau, etnis, budaya, dan agama. Tanpa konsepsi Wawasan Nusantara, ada beberapa implikasi yang mungkin terjadi terhadap wilayah dan bangsa Indonesia, antara lain pengabaian potensi wilayah, ketimpangan regional, tantangan keamanan dan pertahanan serta keharmonisan multikultural. Konsepsi Wawasan Nusantara berfungsi sebagai kerangka pemikiran strategis yang memandu upaya pemerintah dalam mengelola wilayah kepulauan Indonesia secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, diharapkan wilayah dan bangsa Indonesia dapat berkembang secara harmonis dan menyeluruh.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Jawaban :
Konsepsi Wawasan Nusantara dapat memainkan peran penting dalam mencegah timbulnya konflik komunal seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, serta dalam upaya penyelesaiannya. Berikut adalah beberapa cara di mana konsepsi Wawasan Nusantara dapat membantu:
a. Konsepsi Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Dalam konteks konflik komunal, pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan toleransi antar kelompok.
b. Konsepsi Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan memastikan bahwa semua wilayah, termasuk wilayah perbatasan, mendapatkan perhatian dan investasi yang memadai, konflik yang mungkin timbul akibat ketimpangan pembangunan dapat dikurangi.
c. Konsepsi Wawasan Nusantara mendorong dialog dan mediasi sebagai cara untuk mengatasi konflik. Dalam konteks konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, pendekatan dialog dan mediasi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara kelompok-kelompok yang berselisih dan mencapai pemahaman bersama serta penyelesaian yang adil.
d. Konsepsi Wawasan Nusantara mengakui pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara Indonesia dan negara tetangga, termasuk Timor Leste. Dalam mengatasi konflik komunal di perbatasan, kerjasama antara kedua negara dalam bidang keamanan perbatasan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian sengketa wilayah dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama antarkelompok.
e. Konsepsi Wawasan Nusantara mengakui pentingnya pendidikan dan pemahaman lintas budaya. Dalam konteks konflik komunal, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran antara komunitas yang berkonflik tentang keanekaragaman budaya, agama, dan adat istiadat masing-masing dapat membantu mengurangi prasangka dan konflik yang mungkin timbul.
Dengan menerapkan konsepsi Wawasan Nusantara dalam penanganan konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih harmonis, mengurangi ketegangan antarkelompok, dan mendorong kerjasama yang lebih baik antara kedua negara tersebut.
NPM : 2218011050
Kelas B (Genap)
Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste merujuk pada perselisihan atau ketegangan antara kelompok-kelompok yang tinggal di daerah perbatasan kedua negara tersebut. Konflik tersebut terjadi karena terdapat perselisihan atau ketegangan terkait klaim teritorial atau perbatasan antara kedua negara, yang dapat memicu konflik antara penduduk di wilayah perbatasan. Penyelesaian konflik komunal membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan antara lain:
a. Memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik melalui jalur diplomatik maupun forum-forum lokal, dan menggunakan mediasi untuk mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian yang adil.
b. Meningkatkan pendidikan dan pemahaman lintas budaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman antara komunitas yang berkonflik tentang keanekaragaman budaya, agama, dan adat istiadat masing-masing, serta mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.
c. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah perbatasan untuk mengurangi ketegangan dan persaingan atas sumber daya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
d. Mengadakan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam menangani isu-isu yang mendasari konflik, seperti keamanan perbatasan, pengelolaan sumber daya, dan kerjasama lintas sektor.
Setelah membaca artikel ini, beberapa hal positif yang dapat diambil, seperti:
a. Peningkatan kesadaran tentang kompleksitas konflik dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di perbatasan tersebut.
b. Pemahaman tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam mengatasi konflik, serta pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut.
c. Apresiasi terhadap pentingnya kerjasama antarnegara dan kolaborasi dalam menangani konflik komunal yang melibatkan perbatasan.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban:
Konsepsi Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis yang menggarisbawahi pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kepulauan Indonesia yang luas. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan, keutuhan, dan kesatuan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau, etnis, budaya, dan agama. Tanpa konsepsi Wawasan Nusantara, ada beberapa implikasi yang mungkin terjadi terhadap wilayah dan bangsa Indonesia, antara lain pengabaian potensi wilayah, ketimpangan regional, tantangan keamanan dan pertahanan serta keharmonisan multikultural. Konsepsi Wawasan Nusantara berfungsi sebagai kerangka pemikiran strategis yang memandu upaya pemerintah dalam mengelola wilayah kepulauan Indonesia secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, diharapkan wilayah dan bangsa Indonesia dapat berkembang secara harmonis dan menyeluruh.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Jawaban :
Konsepsi Wawasan Nusantara dapat memainkan peran penting dalam mencegah timbulnya konflik komunal seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, serta dalam upaya penyelesaiannya. Berikut adalah beberapa cara di mana konsepsi Wawasan Nusantara dapat membantu:
a. Konsepsi Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Dalam konteks konflik komunal, pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan toleransi antar kelompok.
b. Konsepsi Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan memastikan bahwa semua wilayah, termasuk wilayah perbatasan, mendapatkan perhatian dan investasi yang memadai, konflik yang mungkin timbul akibat ketimpangan pembangunan dapat dikurangi.
c. Konsepsi Wawasan Nusantara mendorong dialog dan mediasi sebagai cara untuk mengatasi konflik. Dalam konteks konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, pendekatan dialog dan mediasi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara kelompok-kelompok yang berselisih dan mencapai pemahaman bersama serta penyelesaian yang adil.
d. Konsepsi Wawasan Nusantara mengakui pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara Indonesia dan negara tetangga, termasuk Timor Leste. Dalam mengatasi konflik komunal di perbatasan, kerjasama antara kedua negara dalam bidang keamanan perbatasan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian sengketa wilayah dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama antarkelompok.
e. Konsepsi Wawasan Nusantara mengakui pentingnya pendidikan dan pemahaman lintas budaya. Dalam konteks konflik komunal, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran antara komunitas yang berkonflik tentang keanekaragaman budaya, agama, dan adat istiadat masing-masing dapat membantu mengurangi prasangka dan konflik yang mungkin timbul.
Dengan menerapkan konsepsi Wawasan Nusantara dalam penanganan konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih harmonis, mengurangi ketegangan antarkelompok, dan mendorong kerjasama yang lebih baik antara kedua negara tersebut.
Nama : Gustina Wulan Sari
NPM : 2218011050
KELAS : B (Genap)
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini. perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
Artikel ini membahas tentang Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Terlepas dari permasalahan yang sedang dihadapi Ahok, namun yang menjadi sorotan adalah, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui hingga menjadi pemimpin yang ideal. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sistem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
NPM : 2218011050
KELAS : B (Genap)
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini. perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
Artikel ini membahas tentang Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Terlepas dari permasalahan yang sedang dihadapi Ahok, namun yang menjadi sorotan adalah, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui hingga menjadi pemimpin yang ideal. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sistem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
Nama : Gustina Wulan Sari
NPM : 2218011050
Kelas : B (Genap)
Prodi: Pend. Dokter
NPM : 2218011050
Kelas : B (Genap)
Prodi: Pend. Dokter