NAMA : Fairuz Khanza Amalia
NPM : 2258011028
KELAS : Genap
PRODI : Pendidikan Dokter
NPM : 2258011028
KELAS : Genap
PRODI : Pendidikan Dokter
Posts made by Fairuz Khanza Amalia
Nama : Fairuz Khanza Amalia
NPM : 2258011028
Kelas : Genap
Post Test - Analisis Jurnal
Jurnal dengan judul Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia membahas mengenai bahwa Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Selain itu Pancasila juga merupakan alat politik dalam menentukan arag kebijakan distribusi suatu negara. Kegiatan pemilu umum telah tertuang dalam Pancasila sila keempat. Semenjak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pada tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelengakan 11 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 ,2009, 2014. Perkembangan pemilu di Indonesia telah banyak sehingga seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi saebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini.
Dalam mewujudkan demokrasi suatu negara perlu adanya perkembangan dinamika dalam pemilu seperti dalam konteks pemilukada adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Masalah dalam pemilu 2019 di Indonesia adalah Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia dan Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
Menurut Widodo wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah adalah pilkada langsung. Sedangkan arti dan makna sila keempat yaitu :
a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran.
d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
Oleh karena itu, Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
NPM : 2258011028
Kelas : Genap
Post Test - Analisis Jurnal
Jurnal dengan judul Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia membahas mengenai bahwa Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Selain itu Pancasila juga merupakan alat politik dalam menentukan arag kebijakan distribusi suatu negara. Kegiatan pemilu umum telah tertuang dalam Pancasila sila keempat. Semenjak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pada tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelengakan 11 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 ,2009, 2014. Perkembangan pemilu di Indonesia telah banyak sehingga seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi saebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini.
Dalam mewujudkan demokrasi suatu negara perlu adanya perkembangan dinamika dalam pemilu seperti dalam konteks pemilukada adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Masalah dalam pemilu 2019 di Indonesia adalah Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia dan Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
Menurut Widodo wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah adalah pilkada langsung. Sedangkan arti dan makna sila keempat yaitu :
a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran.
d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
Oleh karena itu, Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
Nama : Fairuz Khanza Amalia
NPM : 2258011028
Kelas : Genap
Post Test - Analisis Jurnal
Jurnal demokrasi dengan judul Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 membahas mengenai ketidakmampuan pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu untuk membangun kepercayaan publik.
Demokrasi bermakna singkat 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi ini berlangsung relatif dinamis dimulai dengan adanya Pemilu 2019 serta semakin pesat dengan adanya pemilu presiden sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah sejak 2005. Pelaksanaan pilpres termasuk perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara maupun dari masyarakat. Daris sisi negara yaitu pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik dan pengembangan penguatan kapasitas administratif – teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Sedangkan dari sisi masyarakat merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal din tingkat lokal.
Sepanjang pelaksanaan pemilu 2019 sejak tahun 2018 menurut data menyebutkan bahwa terdapat 53 kasus hoax (berita bohong) dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. Lalu terdapat pula isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Selain penanda suksesi kepemimpinan pemmilu juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy. Pada pilpres 2019 sepertinya tidak semua pihak pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia. Di mana saat pilres 2019 Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa serta penggunaan politisasi identitas (SARA).
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu seperti untuk mempertahankan kekuasaan.
NPM : 2258011028
Kelas : Genap
Post Test - Analisis Jurnal
Jurnal demokrasi dengan judul Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 membahas mengenai ketidakmampuan pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu untuk membangun kepercayaan publik.
Demokrasi bermakna singkat 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi ini berlangsung relatif dinamis dimulai dengan adanya Pemilu 2019 serta semakin pesat dengan adanya pemilu presiden sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah sejak 2005. Pelaksanaan pilpres termasuk perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara maupun dari masyarakat. Daris sisi negara yaitu pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik dan pengembangan penguatan kapasitas administratif – teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Sedangkan dari sisi masyarakat merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal din tingkat lokal.
Sepanjang pelaksanaan pemilu 2019 sejak tahun 2018 menurut data menyebutkan bahwa terdapat 53 kasus hoax (berita bohong) dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. Lalu terdapat pula isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Selain penanda suksesi kepemimpinan pemmilu juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy. Pada pilpres 2019 sepertinya tidak semua pihak pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia. Di mana saat pilres 2019 Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa serta penggunaan politisasi identitas (SARA).
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu seperti untuk mempertahankan kekuasaan.
NAMA : Fairuz Khanza Amalia
NPM : 2258011028
KELAS : Genap
NPM : 2258011028
KELAS : Genap
NAMA : Fairuz Khanza Amalia
NPM : 2258011028
KELAS : Genap