Posts made by Shakira Shafa Namira

MKU PKN -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Shakira Shafa Namira -
Nama: Shakira Shafa Namira
NPM: 2258011038
Kelas: B (genap)

Berdasarkan artikel tersebut, dapat diketahui bahwa secara terminologi, voting adalah “proses memilih orang untuk diisiposisi politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tanpa paksaan) melalui retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi dan kegiatan lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang didalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat dipahami sebagai pemerintahan rakyat. Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan tahun 2014, bangsa Indonesia mengadakan 11 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014. pemilihan umum lebih diistimewakan daripada pemilihan umum lainnya. Sila keempat Pancasila mewujudkan demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi mencita-citakan partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Mempertahankan demokrasi juga melindungi yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon-calon pimpinan daerah yang berjuang sesuai dengan amanat nilai-nilai kerakyatan yang menguasai sila keempat Pancasila.

MKU PKN -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Shakira Shafa Namira -
Nama: Shakira Shafa Namira
NPM: 2258011038
Kelas: B (genap)

Berdasarkan dari artikel tersebut, demokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Namun mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan langkah-langkah penting yang harus diambil, seperti konsolidasi demokrasi. Proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali pemilihan presiden langsung) menunjukkan arah yang sulit, terutama dalam hal peningkatan kualitas pemilihan presiden dan pendalaman tambah atau penguatan demokrasi. Proses ini penting karena semua langkah yang diambil dalam pemilihan presiden akan mempengaruhi kualitas pemerintahan. Kedalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa juga berasal dari masyarakat. Dari sudut pandang suatu negara, memperkuat demokrasi bisa masuk akal, dengan mengembangkan mekanisme kepercayaan yang dilembagakan untuk semua.
Dengan aktor-aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik, dan birokrasi (aparat negara), telah terbentuk pembangunan peningkatan kapasitas administratif dan teknokratis yang disertai dengan pelembagaan. Sejak era reformasi, isu reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia menjadi isu sentral dan perdebatan publik. Inti persoalan reformasi administrasi tidak lepas dari tuntutan masyarakat yang semakin meningkat
kuat bagi aparatur publik untuk menjadi “pelayan rakyat”. Sulit dipungkiri, buruknya kualitas birokrasi menjadi salah satu sumber backlog di Indonesia. Keyakinan di antara beberapa anggota masyarakat dalam netralitas administratif masih sedikit, demikian pula kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan lembaga penegak hukum. Padahal, membangun kepercayaan merupakan keniscayaan dalam proses deepening demokratisasi/konsolidasi demokratisasi. Meningkatkan rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat merupakan syarat utama untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan membantu tercapainya stabilitas politik dan keamanan di masyarakat. Secara teoretis, konflik atau sengketa pemilu dapat dikurangi jika peserta pemilu (partai politik), penyelenggara pemilu, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menunjukkan profesionalisme dan independensinya, tidak berafiliasi dengan pihak mana pun, dan berkomitmen kuat untuk mensukseskan pemilu.