Posts made by Mutiara Cheisya Nur Qhaniya

MKU PKN -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Mutiara Cheisya Nur Qhaniya -
NAMA : Mutiara Cheisya Nur Qhaniya
NPM : 2218011084
KELAS: B (Genap)
PRODI: Pendidikan Dokter

Analisis kasus I
1. Tanggapan saya terhadap isi artikel adalah bahwa konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan masalah yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat. Hal positif yang bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran akan pentingnya penyelesaian yang berkelanjutan terhadap sengketa perbatasan dan pentingnya menjaga hubungan baik antara warga kedua negara.

2. Menurut pendapat saya, jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Konsepsi wawasan nusantara merupakan konsep yang mengedepankan persatuan, keutuhan, dan keselarasan antara wilayah, bangsa, dan budaya di Indonesia. Tanpa konsepsi ini, mungkin terjadi fragmentasi, perselisihan, dan konflik antarwilayah di Indonesia. Selain itu, konsepsi wawasan nusantara juga membantu menjaga kedaulatan negara dan mengelola keragaman yang ada di Indonesia.

3. Dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di artikel di atas, konsepsi wawasan nusantara dapat memberikan beberapa kontribusi. Pertama, konsep ini menekankan pentingnya penyelesaian yang damai terhadap sengketa perbatasan. Dengan memahami dan menghormati batas-batas wilayah, negara-negara tetangga dapat menjaga hubungan yang baik dan mencegah konflik. Kedua, konsepsi wawasan nusantara juga mengutamakan kerjasama dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antarnegara. Dengan berkomunikasi dan bernegosiasi secara konstruktif, negara-negara dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ketiga, konsepsi ini mendorong pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah perbatasan, sehingga konflik yang berkaitan dengan perebutan sumber daya dapat diminimalisir.

Dengan demikian, konsepsi wawasan nusantara dapat berperan dalam mencegah timbulnya konflik antarwilayah dan mempromosikan perdamaian serta kerjasama di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga seperti Timor Leste.

MKU PKN -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Mutiara Cheisya Nur Qhaniya -

NAMA : Mutiara Cheisya Nur Qhaniya

NPM : 2218011084

KELAS: B (Genap)

PRODI: Pendidikan Dokter

Analisis jurnal pertemuan 12

Jurnal ini membahas tentang hukum berdasarkan pemimpinnya. Dalam artikel dibahas mulai dari jaman kepemimpinan Soeharto (orde baru) yang dimana masyarakat tionghoa mulai mendapat keadilan. Lalu muncullah pemimpin Bernama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjabat sebagai Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna telah memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur. Karena mendapat banyak tantangan dari masyarakat (terutama forum islam) membuat orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi harus memastikan berbagai langkah dan kebijakan dalam meredam amarah umat islam.

 

Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa memang sudah seharusnya perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah preventif (artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan) dan represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Sesuai pendapat beberapa ahli secara garis besar :

1. Normatif, menggambarkan nilai-nilai sosial

2. Admisistratif, mencakup interaksi aparatur penegak hukum

3. Sistem Sosial, dilihat dari berbagai perspektif masyarakat

 

Melihat gaya kepemimpinan Ahok, beliau adalah prang yang tegas dan realistis. Banyak kebijakannya yang berperan besar dalam DKI Jakarta. Bahkan ia mendapat kepuasan 80% per April 2016. salah satu keunggulan kepemimpinan Ahok adalah soal transparansi khusus dalam anggaran publik dan kinerja. Di bawah kepemimpinan Ahok, orang bisa mengakses informasi pengelolaan anggaran daerah, transparansi dalam penataan organisasi birokrasi sehingga penempatan berdasarkan sistem meritokrasi, penataan infrastruktur dan pelayanan public yang berjalan dengan baik.

Kesimpulannya, Aparat penegak hukum birokrasi yang haruslah amanah dan jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara. Ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Tentunya penegakan hukum akan dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.