Nama : Akbar Rahul Putra Pamungkas
NPM : 2258011020
Kelas : Genap
Prodi : Pendidikan Dokter
Analisis Jurnal
Pemimpin yang terkenal dengan kecerdasan dan keberanian dalam berbicara, tanpa memperdulikan lawan bicara atau kesalahan bawahannya. Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini berisiko, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi saat ini. Kebijakan dalam bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi telah menyatakan melalui media cetak dan elektronik bahwa tidak akan campur tangan atau mengintervensi masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk mengurangi praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih tingginya tingkat kriminalitas, narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam menjalankan
tugas serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu masalah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kewibawaan negara. Negara bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi semua warga negara, serta menjamin hak-hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia.