Nama : Dwi Cahya Maulani
NPM : 2211021140
Kelas : PKN (EP B)
Judul Jurnal : Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia

Hasil Analisis:
Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Di dalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat Negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Namun dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut. Bentuk dari partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi terdapat dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik saat ini tidak mencermikan asas demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan mekanisme penujukan secara langsung.

Harapannya Pancasila sila keempat terdapat perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama: Dwi Cahya Maulani
NPM: 2211021140
Kelas: PKN (EP B)

Nama: Dwi Cahya Maulani
NPM: 2211021140
Kelas: PKN (EP B)

Nama: Dwi Cahya Maulani
NPM: 2211021140
Kelas: PKN (EP B)

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab: Menurut saya setuju dengan tanggapan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bahwasannya anak-anak tidak seharusnya dilibatkan dalam aksi demonstrasi. Karena selain dianggap sebagai sebuah eksploitasi hal itu juga melanggar undang-undang, mereka juga belum cukup dewasa dan belum sepenuhnya memahami apa yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Hal positif yang dapat diambil dari berita tersebut adalah adanya kesadaran yang timbul tentang perlunya menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak dalam situasi apapun, termasuk dalam aksi demonstrasi. Karena jika membawa anak-anak akan membahayakan keselamatan mereka.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab: Solusi yang dapat saya usulkan yaitu sebaiknya para demonstran melakukan aksi demonstrasi yang tertib, tidak terbawa emosi saat menyalurkan aspirasinya, serta menghindari tindakan kekerasan atau merusak fasilitas umum yang ada. Selain itu, perlunya kerjasama dengan pihak keamanan dan pemerintah setempat guna memastikan agar keamanan dan kenyamanan terjamin pada semua pihak yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Selain itu masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi harus memahami hak mereka untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, tetapi mereka juga harus memastikan bahwa hak tersebut tidak menggangu hak orang lain.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab: Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia meliputi hakikat keberadaan manusia, hak asasi manusia, kewajiban sosial, dan kewajiban moral. Kewajiban dasar manusia juga dapat dilihat sebagai tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.
Kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak-hak manusia dibatasi, tapi justru memastikan bahwa hak-hak tersebut digunakan dengan bertanggung jawab dan tidak merugikan banyak orang. Karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan.

Dwi Cahya Maulani 2211021140 (EP B)