Nama : Anggun Merlyana
NPM : 2211021114
Kelas : PKB B-Ekonomi Pembangungan
Judul Jurnal : Demokrasi sebagai wujud nilai nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di indonesia

Hasil Analisis Jurnal :
Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasai dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari salah sila ke-4 yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan " yang mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. memiliki lambang kepala banteng. Simbol ini memiliki makna bahwa laiknya banteng yang merupakan hewan sosial dan suka berkumpul, rakyat Indonesia berdiskusi dan bermusyawarah untuk melahirkan sebuah keputusan. Pemilihan Umum di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.

jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi adalah wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dan memiliki peran penting dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Proses demokrasi harus dilakukan dengan baik dan bijaksana untuk memastikan hasil yang terbaik bagi rakyat namun, untuk mewujudkan nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui demokrasi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut Pertama, dalam hal korupsi pemilu yang menjadi tantangan terbesar adalah penerimaan dana illegal partai politik dan dana kampanye pemilu. Tantangan kedua, dalam hal integritas penyelenggara pemilu menyoal keterbukaan penyelenggara Pemilu terhadap data dan proses pelaksanaan tahapan serta dukungan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci atas keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Tantangan untuk isu konflik dan kekerasan. Keempat, proses Pemilu 2014 menghasilkan media yang terbelah antara yang pro pemerintah, oposisi dan yang independen serta partisipasi warga yang meningkat secara signifikan dalam isu demokrasi melalui teknologi internet. Untuk mengatasinya yaitu Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat (khususnya kaum minoritas) karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi.

NAMA : ANGGUN MERLYANA
NPM : 2211021114
KELAS : PKN EP B

Nama : Anggun Merlyana
Npm : 2211021114
Kelas : PKn EP B

Anggun Merlyana
2211021114
PKn EP B

1. Saya setuju dengan walikota Surabaya Tri Rismaharini agar tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya karena tugas anak-anak atau pelajar itu adalah sekolah dan belajar, mereka tentu memiliki hak atau kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat namun cara menyampaikannya Harus tetap sopan dan beretika. Kemudian kebanyakan pelajar belum memahami dan mengetahui dinamika demonstrasi serta regulasi aksi yang berlaku, pemahaman tentang bagaimana menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa. Lalu, Para pelajar juga dipandang belum cukup dewasa terutama dalam menentukan keputusan sehingga kemungkinan dapat terprovokasi. Hal positif yang dapat saya ambil yaitu karena anak merupakan potensi yang sangat berharga, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia, dan akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk itu, menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen mulai dari keluarga, masyarakat, sampai pemerintah, dengan melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terkena pelanggaran hukum.

2. •Menghindari opini yang dapat menyulut perpecahan, sebuah statement/pernyataan adalah hal yang sangat sakral, kita tidak tahu apa yang kita sampaikan belum tentu bisa di terima semua kalangan.
•mengetahui terlebih dahulu dalam informasinya agar beropini dapat dengan jelas dan terarah.
•memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang disampaikan. perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk meminimalisir terjadinya konflik
•Menyampaikan dengan Sopan dan Santun

3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi? Jawabannya Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidakdapat dipisahkan.

Anggun Merlyana 2211021114 PKn B