Posts made by 2211021129 Putri Permata Liza

Feb B EP -> FORUM JAWABAN POST TEST

by 2211021129 Putri Permata Liza -
NAMA : PUTRI PERMATA LIZA
NPM : 2211021129
KELAS : PKN EP B
Judul Jurnal : DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA


Hasil Analisis :
Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya.

Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.Pemilihan umum daerah Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Indonesia telah menempuh proses dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila (1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju refromasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu,pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi.

Feb B EP -> PRETEST

by 2211021129 Putri Permata Liza -
Nama : PUTRI PERMATA LIZA
NPM : 2211021129
Kelas : EP (B)

1. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah positif. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya. Menurutnya, anak-anak belum mengerti apapun tentang masalah tersebut dan melibatkan mereka dalam aksi demonstrasi termasuk eksploitasi. Saya menganggap tindakan Risma yang memprotes keras jika ada upaya melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi sangat tepat. Selain itu, ia juga meminta seluruh pihak agar turut menjaga kondusifitas kota dan tidak merusak fasilitas. Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah pentingnya perlindungan anak dalam situasi apapun, termasuk dalam aksi demonstrasi. Kita sebagai masyarakat harus memahami bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi dari eksploitasi dan bahaya fisik maupun psikologis. Selain itu, tindakan Risma sebagai pemimpin kota yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga patut diapresiasi



2. Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum adalah dengan mengedukasi masyarakat mengenai cara yang aman dan damai dalam melakukan demonstrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, atau pengajaran di sekolah. Selain itu, pemerintah dan kepolisian perlu memastikan keamanan dan ketertiban selama aksi demonstrasi. Mereka harus bertindak tegas terhadap pelanggar hukum, baik itu demonstran yang merusak fasilitas umum maupun oknum yang mencoba memanfaatkan aksi demonstrasi untuk kepentingan pribadi. masyarakat juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam melakukan demonstrasi. Mereka harus mematuhi aturan yang berlaku, tidak merusak fasilitas umum, serta menghormati hak dan keselamatan orang lain. Dengan demikian, diharapkan aksi demonstrasi dapat dilakukan dengan aman, damai, dan efektif tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.



3. Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk sosial. Kewajiban dasar ini meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup, kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, kewajiban untuk membantu sesama, dan sebagainya.
Kewajiban dasar manusia tidak secara langsung membatasi hak asasi manusia, karena hak asasi manusia juga merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Namun, dalam prakteknya, hak asasi manusia seringkali dibatasi untuk menjaga kewajiban dasar manusia yang lain, seperti misalnya kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat dalam pembatasan hak untuk berkumpul dan berunjuk rasa di tempat umum, yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, pembatasan ini harus dilakukan dengan proporsional dan tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia yang lain.