Nama : oktavia Anggraini
Npm : 2215012067
Kelas : A
Npm : 2215012067
Kelas : A
Kiriman dibuat oleh Oktavia Anggraini
Nama : oktavia Anggraini
Npm : 2215012067
Kelas : A
Npm : 2215012067
Kelas : A
Nama : oktavia Anggraini
Npm : 2215012067
Kelas : A
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua
kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.Tantangan
Demokrasinya secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.
Menurut Migdal
(1988), negara dan masyarakat seharusnya saling
bersinergi sehingga bisa saling memperkuat
perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya
tersebut negara diharapkan mampu melakukan
penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur
relasi sosial, mengambil sumber daya dan
mengelolanya.
Argumen Smith (1985) dan Arghiros
(2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih
terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan proses
deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Npm : 2215012067
Kelas : A
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua
kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.Tantangan
Demokrasinya secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.
Menurut Migdal
(1988), negara dan masyarakat seharusnya saling
bersinergi sehingga bisa saling memperkuat
perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya
tersebut negara diharapkan mampu melakukan
penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur
relasi sosial, mengambil sumber daya dan
mengelolanya.
Argumen Smith (1985) dan Arghiros
(2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih
terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan proses
deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Nama : Oktavia Anggraini
Npm : 2215012067
Kelas : A
- Demokrasi itu gaduh.
- Demokrasi merupakan tempat gaduh dan berisik asalkan masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural.
- demokrasi dipandang sebagai alat yang efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
- angka keharapan hidup vs rezim publik pada 2015 :
Semakin ke atas semakin tinggi angka harapan hidup.
Semakin ke kanan semakin demokratis
- kalau kita bandingkan negara demokrasi dengan non demokrasi secara umum lebih kaya negara demokrasi. Demokrasi punya angka korupsi yang rendah warga lebih bahagia dan sehat serta lebih banyak menikmati ham.
- beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase yang krisis, turun reng dari full free pada 2013 sampai sekarang drop demokrasi.
Npm : 2215012067
Kelas : A
- Demokrasi itu gaduh.
- Demokrasi merupakan tempat gaduh dan berisik asalkan masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural.
- demokrasi dipandang sebagai alat yang efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
- angka keharapan hidup vs rezim publik pada 2015 :
Semakin ke atas semakin tinggi angka harapan hidup.
Semakin ke kanan semakin demokratis
- kalau kita bandingkan negara demokrasi dengan non demokrasi secara umum lebih kaya negara demokrasi. Demokrasi punya angka korupsi yang rendah warga lebih bahagia dan sehat serta lebih banyak menikmati ham.
- beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase yang krisis, turun reng dari full free pada 2013 sampai sekarang drop demokrasi.
Nama : oktavia Anggraini
Npm : 2215012067
Kelas : A
Npm : 2215012067
Kelas : A