NAMA: DIVA KAMILA
NPM: 2215012011
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Penegak hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum sungguh terjadi ataupun pervuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Dalam pemilihan penegak hukum, negara tidak boleh memilih berdadarkan agama ataupun suku. Bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan. Seperti halnya yang terjadi pada Ahok. Sejak masa orde baru, komunitas tionghoa menghadapu deskriminasi. Mereka harus bejuang untuk mendapatkan haknya sebagai warna negara termssuk hal berpolitik. Contoh pihak tiongkok yang berhadil masuk ke ranah politik sebagai gubernur jakarta, yaitu Ahok.
Pada tahun 2017, Ahok terjerat kasus penistaan agama yang dianggap bahwa ia menistakan agama islam melalui pidatonya dan berakhir ia tetap diadili dan divonis sesuai hukum. Dalam menjalankan penegakkan hukum, negara harus dapan memperhatikan prinsip kebenasan sipil dan hak asasi. Seringkali tindakkan penegakan hukum uang berlebihan dapat merugikan hak-hak individu dan kebebasan sipil. Adapun faktor yang memengarygi lemahnya hukum adalah berasal dari aparat hukum yang berthgas mulai dari kurangnya pemahaman, proses pemilihan yang menggunakan orang dalam dan sebagainya.
NPM: 2215012011
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Penegak hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum sungguh terjadi ataupun pervuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Dalam pemilihan penegak hukum, negara tidak boleh memilih berdadarkan agama ataupun suku. Bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan. Seperti halnya yang terjadi pada Ahok. Sejak masa orde baru, komunitas tionghoa menghadapu deskriminasi. Mereka harus bejuang untuk mendapatkan haknya sebagai warna negara termssuk hal berpolitik. Contoh pihak tiongkok yang berhadil masuk ke ranah politik sebagai gubernur jakarta, yaitu Ahok.
Pada tahun 2017, Ahok terjerat kasus penistaan agama yang dianggap bahwa ia menistakan agama islam melalui pidatonya dan berakhir ia tetap diadili dan divonis sesuai hukum. Dalam menjalankan penegakkan hukum, negara harus dapan memperhatikan prinsip kebenasan sipil dan hak asasi. Seringkali tindakkan penegakan hukum uang berlebihan dapat merugikan hak-hak individu dan kebebasan sipil. Adapun faktor yang memengarygi lemahnya hukum adalah berasal dari aparat hukum yang berthgas mulai dari kurangnya pemahaman, proses pemilihan yang menggunakan orang dalam dan sebagainya.