Nama : Muhammad Dary Hakiim
NPM : 2215012039
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
NPM : 2215012039
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Kiriman dibuat oleh Dary Hakiim
Nama: Muhammad Dary Hakiim
NPM: 2215012039
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2215012039
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Nama : Muhammad Dary Hakiim
NPM : 2215012039
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste telah berlangsung sejak sebelum Timor Leste merdeka pada tahun 1999 dan semakin rumit setelah kemerdekaannya pada tahun 2002. Salah satu contohnya adalah konflik antara suku Oecussi di Timor Leste dan suku Mambai di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Konflik ini dipicu oleh perselisihan mengenai tanah dan batas wilayah, yang berujung pada tindakan kekerasan dan pembunuhan.
Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah berupaya mengatasi konflik ini melalui berbagai cara, termasuk dengan mendirikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna memperkuat hubungan bilateral, memfasilitasi perdagangan, dan memudahkan pergerakan penduduk di perbatasan. Selain itu, dialog antara pihak-pihak yang terlibat serta kerja sama dalam bidang keamanan, pariwisata, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan juga telah dilakukan.
Namun, upaya penyelesaian konflik ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti masalah keamanan terkait terorisme dan perdagangan narkoba yang melintasi perbatasan, serta perbedaan budaya dan agama yang tetap menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan, dialog antarbudaya, serta ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan.
Untuk menyelesaikan konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, beberapa langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kualitas sistem hukum dan keamanan, memberikan pelatihan dan informasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan, serta meningkatkan akses pendidikan dan informasi bagi mereka. Penting bagi pemerintah untuk mengirimkan tenaga keamanan dan kepolisian yang memadai, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas keamanan, memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hak-hak masyarakat dan peraturan yang berlaku, serta membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan memperluas akses internet dan media massa. Dengan melakukan ini, diharapkan konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste dapat diatasi secara efektif.
NPM : 2215012039
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste telah berlangsung sejak sebelum Timor Leste merdeka pada tahun 1999 dan semakin rumit setelah kemerdekaannya pada tahun 2002. Salah satu contohnya adalah konflik antara suku Oecussi di Timor Leste dan suku Mambai di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Konflik ini dipicu oleh perselisihan mengenai tanah dan batas wilayah, yang berujung pada tindakan kekerasan dan pembunuhan.
Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah berupaya mengatasi konflik ini melalui berbagai cara, termasuk dengan mendirikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna memperkuat hubungan bilateral, memfasilitasi perdagangan, dan memudahkan pergerakan penduduk di perbatasan. Selain itu, dialog antara pihak-pihak yang terlibat serta kerja sama dalam bidang keamanan, pariwisata, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan juga telah dilakukan.
Namun, upaya penyelesaian konflik ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti masalah keamanan terkait terorisme dan perdagangan narkoba yang melintasi perbatasan, serta perbedaan budaya dan agama yang tetap menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan, dialog antarbudaya, serta ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan.
Untuk menyelesaikan konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, beberapa langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kualitas sistem hukum dan keamanan, memberikan pelatihan dan informasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan, serta meningkatkan akses pendidikan dan informasi bagi mereka. Penting bagi pemerintah untuk mengirimkan tenaga keamanan dan kepolisian yang memadai, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas keamanan, memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hak-hak masyarakat dan peraturan yang berlaku, serta membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan memperluas akses internet dan media massa. Dengan melakukan ini, diharapkan konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste dapat diatasi secara efektif.
Nama : Muhammad Dary Hakiim
NPM : 2215012039
Kelas A
Prodi : S1 Arsitektur
Geopolitik Indonesia adalah bidang studi yang mencakup analisis mengenai posisi geografis, kekuatan ekonomi dan politik, serta hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki lokasi geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, yang memberikan dampak signifikan dalam hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara dan di dunia.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, bijih timah, tembaga, emas, dan hasil pertanian. Sumber daya alam ini berperan penting dalam kekuatan ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir yang penting di kawasan.
Dalam hal politik, Indonesia merupakan negara demokratis yang stabil. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan di tingkat internasional.
Dalam hubungan internasional, Indonesia mempunyai hubungan yang baik dengan banyak negara, termasuk ASEAN, China, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan anggota pendiri ASEAN dan berperan penting dalam hubungan antar-negara di kawasan.
Namun, geopolitik Indonesia juga memiliki tantangan, seperti masalah keamanan maritim, terorisme, dan konflik di wilayah perbatasan. Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan hubungan dengan negara tetangga yang memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa masalah politik dan ekonomi.
Secara keseluruhan, studi geopolitik Indonesia sangat penting untuk memahami peran dan posisi Indonesia di tingkat regional dan internasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.
NPM : 2215012039
Kelas A
Prodi : S1 Arsitektur
Geopolitik Indonesia adalah bidang studi yang mencakup analisis mengenai posisi geografis, kekuatan ekonomi dan politik, serta hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki lokasi geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, yang memberikan dampak signifikan dalam hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara dan di dunia.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, bijih timah, tembaga, emas, dan hasil pertanian. Sumber daya alam ini berperan penting dalam kekuatan ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir yang penting di kawasan.
Dalam hal politik, Indonesia merupakan negara demokratis yang stabil. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan di tingkat internasional.
Dalam hubungan internasional, Indonesia mempunyai hubungan yang baik dengan banyak negara, termasuk ASEAN, China, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan anggota pendiri ASEAN dan berperan penting dalam hubungan antar-negara di kawasan.
Namun, geopolitik Indonesia juga memiliki tantangan, seperti masalah keamanan maritim, terorisme, dan konflik di wilayah perbatasan. Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan hubungan dengan negara tetangga yang memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa masalah politik dan ekonomi.
Secara keseluruhan, studi geopolitik Indonesia sangat penting untuk memahami peran dan posisi Indonesia di tingkat regional dan internasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.
NAMA : MUHAMMAD DARY HAKIIM
NPM : 2215012039
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM yang masih buruk di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan ganti rugi bagi pelanggaran HAM di masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penghukuman tanpa pengadilan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kemajuan positif seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan upaya reformasi. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga masih aktif dalam memperjuangkan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang menekankan pada keberagaman dan semangat gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam membimbing tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia. Prinsip ini mengakui pluralitas agama dan keyakinan dan mendorong dialog dan kerjasama antara agama. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan HAM harus tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.
C. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan perlindungan HAM yang tinggi. Meskipun ada kerangka hukum yang melindungi HAM, pelanggaran HAM masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas. Untuk memastikan praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan tingginya perlindungan HAM, diperlukan upaya berkelanjutan, seperti penguatan lembaga dan mekanisme penegak hukum yang independen, meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang HAM, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan LSM dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.
D. Menurut saya, ketika anggota parlemen mengesampingkan kepentingan masyarakat dan memprioritaskan agenda politik mereka sendiri, hal ini merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai perwakilan suara rakyat, mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.
E. Menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi yang matang, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
NPM : 2215012039
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM yang masih buruk di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan ganti rugi bagi pelanggaran HAM di masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penghukuman tanpa pengadilan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kemajuan positif seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan upaya reformasi. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga masih aktif dalam memperjuangkan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang menekankan pada keberagaman dan semangat gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam membimbing tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia. Prinsip ini mengakui pluralitas agama dan keyakinan dan mendorong dialog dan kerjasama antara agama. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan HAM harus tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.
C. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan perlindungan HAM yang tinggi. Meskipun ada kerangka hukum yang melindungi HAM, pelanggaran HAM masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas. Untuk memastikan praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan tingginya perlindungan HAM, diperlukan upaya berkelanjutan, seperti penguatan lembaga dan mekanisme penegak hukum yang independen, meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang HAM, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan LSM dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.
D. Menurut saya, ketika anggota parlemen mengesampingkan kepentingan masyarakat dan memprioritaskan agenda politik mereka sendiri, hal ini merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai perwakilan suara rakyat, mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.
E. Menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi yang matang, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.