གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Jonggi Pangramo

NAMA : JONGGI PANGRAMO
NPM : 2215012055
KELAS : A
PRODI : S1-ARSITEKTUR

Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara.

Macam-Macam Teori Geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Konsep wawasan Nusantara sebagai Geopelitik Indonesia wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Hakikat dari Wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia

Cara Pandang Bangsa Indonesia
A Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

Konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 yang isinya: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik"
NAMA : JONGGI PANGRAMO
NPM : 2215012055
KELAS : A

Kasus penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengomentari sebuah ayat Al-Quran dalam sebuah kampanye yang disiarkan secara online. Komentar tersebut dianggap oleh sejumlah pihak sebagai penghinaan terhadap agama Islam dan menyebabkan Ahok dituduh melakukan penistaan agama.

Proses hukum dilakukan terhadap Ahok, dan dia akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Keputusan ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Dari segi hukum, penistaan agama adalah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Indonesia dan dapat dihukum dengan pidana penjara. Namun, kasus Ahok menunjukkan betapa sensitifnya isu agama di Indonesia dan pentingnya menjaga toleransi dan menghindari tindakan atau kata-kata yang dapat menimbulkan ketegangan atau konflik antar umat beragama.

Dalam hal ini, saya menyarankan agar kita semua harus menghormati keyakinan dan agama orang lain serta menjaga toleransi dan persatuan di tengah perbedaan.
NAMA : JONGGI PANGRAMO
NPM : 2215012055
KELAS : A

Hukum berfungsi untuk mengatur dan menata negara juga masyarakat. Hukum dibuat dengan selalu mengikuti perkembangan zaman.
Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang.
Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana dicantumkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia adalah negara hukum,dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Reformasi pada tahun 1998,membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Demokratisasi
Yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi
Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.