གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Sarah Salsabila

Nama: Sarah Salsabila
NPM: 2215012064
Kelas: B S1 Arsitektur

Demokrasi merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Dengan demikian, pemilihan umum daerah di Indonesia dapat menjadi wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila. Melalui partisipasi masyarakat, keterbukaan dan transparansi, musyawarah dan perwakilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu penerapan nilai demokrasi sila keempat Pancasila digunakan untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dengan jiwa demokratis maka masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih.

Oleh karena itu, Partai politik sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut.
Nama: Sarah Salsabila
NPM: 2215012064
Kelas: B

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara. Kedua hal ini sangat penting bagi sebuah negara, karena penegakan hukum yang baik dan perlindungan negara yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat serta menjaga keberlangsungan negara dalam jangka panjang.

Pada pasal 27 UUD 1945 mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Ahok disangkakannya belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, karena kasus penistaan Al-Quran yang dilakukan Ahok, kaum muslimin sepakat untuk mengawal proses hukum kembali akan dilakukan melalui demonstarsi.