NAMA : INTRISTA SARAH ASHIILA
NPM : 2255012011
KELAS A
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi untuk mewujudkannya diperlukan proses panjang dan tahapan penting seperti konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi melibatkan aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil yang mengedepankan tindakan demokratis. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik, dan semakin pesat setelah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses demokrasi di tingkat nasional menunjukkan arah yang tidak mudah dalam membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi. Pelaksanaan pilpres adalah tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik, dan juga sebagai instrumen pendalaman demokrasi di tingkat nasional untuk menciptakan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan maksimal. Pemilu, sebagai pilar penting demokrasi, memerlukan prasyarat unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum kurang memadai. Beberapa masalah selama tahapan-tahapan pilpres belum mendapatkan solusi yang memadai seperti politisasi identitas, sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan stakeholders terkait pemilu yang belum mampu memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, dan kentalnya politisasi birokrasi. Trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Proses pendalamandemokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Civil society perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
NPM : 2255012011
KELAS A
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi untuk mewujudkannya diperlukan proses panjang dan tahapan penting seperti konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi melibatkan aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil yang mengedepankan tindakan demokratis. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik, dan semakin pesat setelah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses demokrasi di tingkat nasional menunjukkan arah yang tidak mudah dalam membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi. Pelaksanaan pilpres adalah tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik, dan juga sebagai instrumen pendalaman demokrasi di tingkat nasional untuk menciptakan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan maksimal. Pemilu, sebagai pilar penting demokrasi, memerlukan prasyarat unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum kurang memadai. Beberapa masalah selama tahapan-tahapan pilpres belum mendapatkan solusi yang memadai seperti politisasi identitas, sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan stakeholders terkait pemilu yang belum mampu memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, dan kentalnya politisasi birokrasi. Trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Proses pendalamandemokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Civil society perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.