Kiriman dibuat oleh Intrista Sarah Ashiila

PKN Arsitektur A, Rabu 08.40-09.30 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh Intrista Sarah Ashiila -
Nama: Intrista Sarah Ashiila
NPM: 2255012011
Kelas: A

Perkembangan Revolusi di Indonesia

1. Masa Revolusi (1945-1949)
Demokrasi yang sangat terbatas.

2. Masa Parlementer (1949-1959)
Disebut sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Meski demikian, demokrasi ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dominannya politik aliran yang membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, basis sosial ekonomi yang masih lemah, dan persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan Angkatan Darat yang sama-sama tidak suka dengan proses politik yang berjalan.

3. Masa Terpimpin (1959-1965)
Terdapat tolak ukur yang kuat antara tiga kekuatan politik utama, yaitu ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI.

4. Masa Orde Lama (1965-1998)
Pada masa Orde Lama, Indonesia mengadopsi sistem politik yang lebih otoriter di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah menekankan pentingnya stabilitas politik dan ekonomi serta melakukan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, pada masa ini juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik.

5. Masa Orde Baru (1966-1998)
Demokrasi pancasila (orde baru) 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Setelah itu dominanya peranan abri, birokratisasi dan sentralisasi pengambilam keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintahan dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah.

6. Masa Reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi ini adalah Demokrasi Pancasila yang mirip dengan Demokrasi Parlementer, memiliki karakteristik antara lain:
a. Pemilu (1999-2004) lebih demokratis dari yang sebelumnya.
b. Kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa.
c. Hak dasar bisa terjamin.
d. Perekrutan pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.