Nama : Intrista Sarah Ashiila
Npm : 2255012011
Kelas : A
Prodi : S1 arsitektur
Npm : 2255012011
Kelas : A
Prodi : S1 arsitektur
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Intrista Sarah Ashiila
Nama: Intrista Sarah Ashiila
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
WAWASAN NUSANTARA
Wawasan berasal dari kata "Wawas" (Bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan, atau pengertian indrawi. Selanjutnya kata "Mawas" yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Dapat diartikan juga bahwa Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politik dan pantangan yang harus dihindari adalah tindakan yang merespon norma moral etis nilai-nilai luhur atau tindakan anarkis yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia.
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, keputusan, tindakan dan tindakan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan neget Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia.
Dalam rumusan GBHN 1998 "Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”. Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi Wawasan Nusantara mengajak warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada sebagai satu-kesatuan. Jadi, kesatuan sosial budaya akan mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersatu padu secara harmonis tanpa membedakan suku, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan satu sosial. Terwujudnya Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
WAWASAN NUSANTARA
Wawasan berasal dari kata "Wawas" (Bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan, atau pengertian indrawi. Selanjutnya kata "Mawas" yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Dapat diartikan juga bahwa Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politik dan pantangan yang harus dihindari adalah tindakan yang merespon norma moral etis nilai-nilai luhur atau tindakan anarkis yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia.
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, keputusan, tindakan dan tindakan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan neget Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia.
Dalam rumusan GBHN 1998 "Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”. Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi Wawasan Nusantara mengajak warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada sebagai satu-kesatuan. Jadi, kesatuan sosial budaya akan mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersatu padu secara harmonis tanpa membedakan suku, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan satu sosial. Terwujudnya Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
Nama: Intrista Sarah Ashiila
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menjelaskan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat kemacetan dalam proses keadilan dan akuntabilitas terkait pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama juga terjadi, mengakibatkan kemunduran dalam mutu HAM. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih menjadi masalah yang mengakar. Pemerintah gagal dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM di Papua meningkat. Meskipun demikian, terdapat perkembangan baik seperti langkah reformasi, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan upaya memperkuat perlindungan HAM serta supremasi hukum. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tetap menjadi kontrol sosial dalam memperjuangkan kebebasan dan HAM. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, isu Papua, rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses.
Setelah membaca artikel tersebut, beberapa hal positif yang saya dapatkan, antara lain :
- Kesadaran tentang tantangan dan masalah dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019.
- Peningkatan kepedulian terhadap perlindungan HAM dan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- Pengakuan terhadap langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
- Penghargaan terhadap peran masyarakat sipil, terutama gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat, dalam memperjuangkan kebebasan, HAM, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
- Pemahaman tentang pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- Perlunya tindakan konkret untuk mengatasi tantangan yang masih ada dalam penegakan HAM, termasuk isu Papua, rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki kaitan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang kaya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal telah memberikan kontribusi dalam membentuk sistem demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan mengakui pentingnya harmoni sosial. Namun, pendapat tentang prinsip ini dapat bervariasi. Demokrasi Indonesia harus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip demokrasi universal untuk memastikan keberhasilan dan inklusivitas demokrasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Tantangan yang perlu diatasi meliputi kurangnya representasi yang inklusif, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki praktik demokrasi, seperti memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Komitmen pemerintah dan masyarakat penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan anggota parlemen yang jujur, transparan, dan memiliki integritas untuk memastikan pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem pengawasan, pemantauan, dan akuntabilitas yang kuat juga penting untuk mengatasi masalah tersebut.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul, harus dijunjung tinggi. Penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, penerapan hukum yang adil, dan pengawasan yang efektif. Konsep hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan pihak-pihak yang memanipulasi emosi rakyat harus diawasi agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memantau pemerintah, menyuarakan ketidakpuasan, dan terlibat dalam pengawasan publik. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, serta melawan diskriminasi.
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menjelaskan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat kemacetan dalam proses keadilan dan akuntabilitas terkait pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama juga terjadi, mengakibatkan kemunduran dalam mutu HAM. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih menjadi masalah yang mengakar. Pemerintah gagal dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM di Papua meningkat. Meskipun demikian, terdapat perkembangan baik seperti langkah reformasi, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan upaya memperkuat perlindungan HAM serta supremasi hukum. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tetap menjadi kontrol sosial dalam memperjuangkan kebebasan dan HAM. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, isu Papua, rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses.
Setelah membaca artikel tersebut, beberapa hal positif yang saya dapatkan, antara lain :
- Kesadaran tentang tantangan dan masalah dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019.
- Peningkatan kepedulian terhadap perlindungan HAM dan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- Pengakuan terhadap langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
- Penghargaan terhadap peran masyarakat sipil, terutama gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat, dalam memperjuangkan kebebasan, HAM, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
- Pemahaman tentang pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- Perlunya tindakan konkret untuk mengatasi tantangan yang masih ada dalam penegakan HAM, termasuk isu Papua, rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki kaitan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang kaya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal telah memberikan kontribusi dalam membentuk sistem demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan mengakui pentingnya harmoni sosial. Namun, pendapat tentang prinsip ini dapat bervariasi. Demokrasi Indonesia harus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip demokrasi universal untuk memastikan keberhasilan dan inklusivitas demokrasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Tantangan yang perlu diatasi meliputi kurangnya representasi yang inklusif, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki praktik demokrasi, seperti memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Komitmen pemerintah dan masyarakat penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan anggota parlemen yang jujur, transparan, dan memiliki integritas untuk memastikan pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem pengawasan, pemantauan, dan akuntabilitas yang kuat juga penting untuk mengatasi masalah tersebut.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul, harus dijunjung tinggi. Penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, penerapan hukum yang adil, dan pengawasan yang efektif. Konsep hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan pihak-pihak yang memanipulasi emosi rakyat harus diawasi agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memantau pemerintah, menyuarakan ketidakpuasan, dan terlibat dalam pengawasan publik. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, serta melawan diskriminasi.
Nama: Intrista Sarah Ashiila
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Nama: Intrista Sarah Ashiila
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur