Nama: Khalimatus Sa'adah
NPM: 2211031132
Kelas: MKU PKN Akuntansi B
NPM: 2211031132
Kelas: MKU PKN Akuntansi B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Khalimatus Saadah 2211031132
Nama: Khalimatus Sa'adah
NPM: 2211031132
Kelas: MKU PKN Akuntansi B
NPM: 2211031132
Kelas: MKU PKN Akuntansi B
Nama: Khalimatus Sa'adah
NPM: 2211031132
Kelas: PKN B
1. Saya kurang setuju dengan pernyataan yang tertulis di atas, karena aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan hak asasi manusia bagi seluruh warga, tidak terkecuali pelajar.
Hal positif yang dapat diambil adalah menjadi pelajaran bagi seluruh warga negara, jika melakukan aksi unjuk rasa hendaknya dilakukan dengan baik, seperti tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dll.
2. Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan pendapat di depan umum:
- pendapat yang disampaikan logis
- memikirkan dengan matang pendapat yang akan disampaikan
- menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan
3. Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya hak asasi manusia.
Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang selalu berdampingan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harmonisasi antara hak dan kewajiban diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara bangsa dan negara.
NPM: 2211031132
Kelas: PKN B
1. Saya kurang setuju dengan pernyataan yang tertulis di atas, karena aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan hak asasi manusia bagi seluruh warga, tidak terkecuali pelajar.
Hal positif yang dapat diambil adalah menjadi pelajaran bagi seluruh warga negara, jika melakukan aksi unjuk rasa hendaknya dilakukan dengan baik, seperti tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dll.
2. Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan pendapat di depan umum:
- pendapat yang disampaikan logis
- memikirkan dengan matang pendapat yang akan disampaikan
- menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan
3. Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya hak asasi manusia.
Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang selalu berdampingan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harmonisasi antara hak dan kewajiban diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara bangsa dan negara.
Nama: Khalimatus Sa'adah
NPM: 2211031132
Kelas: B
1. Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB, karena dengan diberlakukannya PSBB maka dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak covid-19.
Tidak ada konstitusi yang dilanggar, karena penerapan PSBB merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penularan covid-19.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka sistem pemerintahan dan kehidupan negara akan runtuh, dan akhirnya negara dapat hancur.
Konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, karena konstitusi diperlukan untuk mengatur dan menjadi pedoman bagi negara.
3. Banyak sekali tantangan kehidupan bernegara saat ini, salah satunya adalah masuknya budaya westernisasi, dengan masuknya budaya ini banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan, antara lain lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa, meluncurkan cinta akan budaya sendiri, dll.
Yang dapat dijadikan panduan dalam menyelesaikan tantangan tersebut yaitu pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang berisi " negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".
4. Menurut saya konsep bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan konsep yang sangat baik, karena dengan dijunjung tingginya nilai persatuan dan kesatuan, negara kita tidak mudah terpecah belah, terhindar dari konflik, dan dapat hidup berdampingan.
NPM: 2211031132
Kelas: B
1. Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB, karena dengan diberlakukannya PSBB maka dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak covid-19.
Tidak ada konstitusi yang dilanggar, karena penerapan PSBB merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penularan covid-19.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka sistem pemerintahan dan kehidupan negara akan runtuh, dan akhirnya negara dapat hancur.
Konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, karena konstitusi diperlukan untuk mengatur dan menjadi pedoman bagi negara.
3. Banyak sekali tantangan kehidupan bernegara saat ini, salah satunya adalah masuknya budaya westernisasi, dengan masuknya budaya ini banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan, antara lain lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa, meluncurkan cinta akan budaya sendiri, dll.
Yang dapat dijadikan panduan dalam menyelesaikan tantangan tersebut yaitu pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang berisi " negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".
4. Menurut saya konsep bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan konsep yang sangat baik, karena dengan dijunjung tingginya nilai persatuan dan kesatuan, negara kita tidak mudah terpecah belah, terhindar dari konflik, dan dapat hidup berdampingan.
Nama: Khalimatus Sa'adah
NPM:2211031132
Kelas: B
Setelah menonton video tersebut, video tersebut menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie.
Dan dijelaskan tentang adanya 4 republik.
1. Republik pertama yang di proklamasilan 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus.
2. Republik kedua RIS
3. Republik ketiga negara kesatuan
4. Republik keempat, yaitu diberlakukannya kembali UUD 1945 tetapi dengan perubahan.
Secara singkatnya konstitusi di Indonesia mengalami beberapa perubahan, antara lain UUD 1945, UU RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 hingga diubah sebanyak 4 kali dan berlaku sampai sekarang.
NPM:2211031132
Kelas: B
Setelah menonton video tersebut, video tersebut menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie.
Dan dijelaskan tentang adanya 4 republik.
1. Republik pertama yang di proklamasilan 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus.
2. Republik kedua RIS
3. Republik ketiga negara kesatuan
4. Republik keempat, yaitu diberlakukannya kembali UUD 1945 tetapi dengan perubahan.
Secara singkatnya konstitusi di Indonesia mengalami beberapa perubahan, antara lain UUD 1945, UU RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 hingga diubah sebanyak 4 kali dan berlaku sampai sekarang.