Nama : Ibra Maulana
NPM : 2251031030
Kelas : MKU B
NPM : 2251031030
Kelas : MKU B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ibra Maulana 2251031030
Nama : Ibra Maulana
NPM : 2251031030
Kelas : MKU B
1. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memiliki jiwa yang bijaksana ia tidak ingin anak-anak ikut campur dalam demo penolakan Ominibus Law. Ia tidak ingin anak-anak menjadi korbannya.
Hal positif yang dapat diambil yakni jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan bijaksana.
2. -Memikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan disampaikan di depan umum
-Pendapat tersebut didasarkan pada akal sehat dan dapat dimengerti
-Mengutamakan kepentingan umum
-Menyampaikan pendapat secara sopan
3. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar yang dimiliki setiap orang. Dalam undang-undang, disebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
Menurut saya tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan.
NPM : 2251031030
Kelas : MKU B
1. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memiliki jiwa yang bijaksana ia tidak ingin anak-anak ikut campur dalam demo penolakan Ominibus Law. Ia tidak ingin anak-anak menjadi korbannya.
Hal positif yang dapat diambil yakni jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan bijaksana.
2. -Memikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan disampaikan di depan umum
-Pendapat tersebut didasarkan pada akal sehat dan dapat dimengerti
-Mengutamakan kepentingan umum
-Menyampaikan pendapat secara sopan
3. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar yang dimiliki setiap orang. Dalam undang-undang, disebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
Menurut saya tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan.
Nama : Ibra Maulana
NPM : 2251031030
Kelas : MKU B
NPM : 2251031030
Kelas : MKU B
Nama : Ibra Maulana
Npm : 2251031030
Kelas : B
Dari video tersebut pendapat Jimly Asshidiqie, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, dapat berupa hukum dasar tertulis, dapat pula berbentuk tidak tertulis. Indonesia mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini :
a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.
b. Periopde 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).
c. Periode 17 Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
d. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang
menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.
Npm : 2251031030
Kelas : B
Dari video tersebut pendapat Jimly Asshidiqie, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, dapat berupa hukum dasar tertulis, dapat pula berbentuk tidak tertulis. Indonesia mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini :
a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.
b. Periopde 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).
c. Periode 17 Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
d. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang
menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.
Nama : Ibra Maulana
Npm : 2251031030
Pendidikan Kewarganegaraan B
1. Hal positif yang dapat diambil adalah peradaban yang lebih baik dihasilkan dari kebijakan yang baik pula, agar apa yang diharapkan mampu dirasakan bersama. Pembuatan kebijakan publik sebaiknya tidak terlepas dari nilai kearifan. Sebab sejatinya seorang ketika telah diberikan konstituen oleh rakyatnya mutlak mengupayakan hal itu dapat tercapai. Konstitusi yang dilanggar seperti aparat sipil dan keamanan dalam menindak pelanggar PSBB dinilai telah keluar dari nilai hak azasi manusia (HAM), perlu kiranya, sebelum melakukan penindakan, terlebih dahulu memberikan edukasi terkait dampak baik dari PSBB yang diterapkan.
2. Konstitusi adalah suatu sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Negara tidak berkonstitusi berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisan masing-masing. Konstitusi penting adanya karena berfungsi juga sebagai mata angin dimana sebuah negara tersebut akan dibawa untuk sebuah tujuan yang jelas.
3. Tantangan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bernegara saat ini adalah beredarnya berita bohong atau hoax di media sosial. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak semakin maraknya berita hoax yang bertebaran di media sosial yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Menurut saya pasal tersebut sudah tepat, tetapi kurangnya penerapan yang dilakukan oleh pemerintah karena masih banyak berita hoax yang bertebaran.
4. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI karena hal tersebut terkait dengan keragaman bangsa Indonesia. Jadi kita perlu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan dapat hidup berdampingan.
Npm : 2251031030
Pendidikan Kewarganegaraan B
1. Hal positif yang dapat diambil adalah peradaban yang lebih baik dihasilkan dari kebijakan yang baik pula, agar apa yang diharapkan mampu dirasakan bersama. Pembuatan kebijakan publik sebaiknya tidak terlepas dari nilai kearifan. Sebab sejatinya seorang ketika telah diberikan konstituen oleh rakyatnya mutlak mengupayakan hal itu dapat tercapai. Konstitusi yang dilanggar seperti aparat sipil dan keamanan dalam menindak pelanggar PSBB dinilai telah keluar dari nilai hak azasi manusia (HAM), perlu kiranya, sebelum melakukan penindakan, terlebih dahulu memberikan edukasi terkait dampak baik dari PSBB yang diterapkan.
2. Konstitusi adalah suatu sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Negara tidak berkonstitusi berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisan masing-masing. Konstitusi penting adanya karena berfungsi juga sebagai mata angin dimana sebuah negara tersebut akan dibawa untuk sebuah tujuan yang jelas.
3. Tantangan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bernegara saat ini adalah beredarnya berita bohong atau hoax di media sosial. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak semakin maraknya berita hoax yang bertebaran di media sosial yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Menurut saya pasal tersebut sudah tepat, tetapi kurangnya penerapan yang dilakukan oleh pemerintah karena masih banyak berita hoax yang bertebaran.
4. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI karena hal tersebut terkait dengan keragaman bangsa Indonesia. Jadi kita perlu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan dapat hidup berdampingan.