Marcho Dwiputra
2216041098

Nama: Marcho Dwiputra
NPM: 2216041098

Dalam pandangan hukum administrasi negara, Dedi Hermawan menyampaikan beberapa poin penting terkait kemungkinan terpilihnya Rahmat Mirzani Jausal dan Eva Dwyana pada Pilkada Bandar Lampung 2024. Pertama, individulah yang paling berperan dalam menentukan pemenang Pilwakot, dan hanya tiket partai politik yang tersedia. . Itu didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menekankan hak warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka anggap cocok. Kedua, popularitas dan dukungan masyarakat merupakan faktor penentu kemenangan dalam hal kinerja diakui dan disukai. Prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan menekankan pentingnya pemimpin rakyat. Ketiga, menggunakan data dan penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan yang terukur dan rasional sangatlah penting. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menekankan perlunya membuat keputusan kebijakan berdasarkan bukti dan fakta. Keempat, kepuasan masyarakat merupakan indikator kunci kesesuaian petahana. Prinsip pelayanan sipil dan peradilan administrasi fokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kelima, Pilwakot 2024 diharapkan menjadi ajang adu gagasan dan gagasan, membebaskan mereka dari implementasi kebijakan moneter. Ini mencerminkan semangat demokrasi yang mendorong debat sehat tentang kebijakan publik dan prinsip kejujuran dan keadilan dalam proses politik.

Secara keseluruhan, dari perspektif hukum administrasi negara, ulasan ini menekankan aspek-aspek kunci dari kontes Pilwakot, termasuk peran individu, popularitas dan dukungan masyarakat, penggunaan data dan jajak pendapat, kepuasan masyarakat, dan semangat gagasan dan penolakan. . tentang plutokrasi.

Profesor Dr. Hasbi Hasan, H.H., M.H., Guru Besar Hukum Dagang Islam dan salah satu rekan terbaik Lampung, terbukti menjadi tersangka korupsi hakim agung. Hasbi Hasan yang menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung divonis bersalah melakukan korupsi bersama beberapa orang lainnya.
Menurut saya, fenomena ini marak di Indonesia dan tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi NKRI, apalagi Hasbi Hasan dianggap putra terbaik Lampung dan baru dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Lampung. Ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan merupakan pelanggaran terhadap amanat yang diberikan oleh ilmu pengetahuan dan masyarakat.Kasus-kasus seperti itu harus ditindak tegas agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Seseorang lebih kuat ketika mereka mendapatkan hadiah. Cara seseorang menggunakan reward bisa positif atau negatif. Di sinilah letak peran peneliti dalam memilih individu yang layak mendapatkan gelar atau prestasi. Pada akhirnya, orang yang salah terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini menurut saya sangat disayangkan, yang seharusnya menjadi hal terpenting dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah yang telah memiliki anggaran dari dana negara tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saya pikir kita harus melihat lebih dekat bagaimana caranya. mungkin janji-janji visi misi Gubernur Lampung ketika hendak menjabat, dan ketika terpilih, janji-janji itu tidak terwujud, seiring dengan amnesti kerusakan infrastruktur jalan”, dan sangat disayangkan saat ini. jalan harus diperbaiki, sebagian besar pekerjaan pembangunan baru dilakukan karena takut menyebarkan tekanan tentang kelalaian pemerintah Lampung dalam pembangunan infrastruktur, dan saya berharap itu akan berdampak baik dalam memperkuat kontrol anggaran” pendanaan untuk infrastruktur oleh pengawas. sekian terima kasih