NAMA : JEFRI FARHAN
NPM : 2215031100
KELAS : PSTE B
PRODI : TEKNIK ELEKTRO
NPM : 2215031100
KELAS : PSTE B
PRODI : TEKNIK ELEKTRO
Posts made by Jefri Farhan 2215031100
NAMA : JEFRI FARHAN
NPM : 2215031100
KELAS : PSTE B
PRETEST PERTEMUAN 6
Analisis Soal
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
2. Bagaimana solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawaban :
1. Menurut Pendapat saya mengenai Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa dalam unjuk rasa yang akan datang, maka ini merupakan tindakan yang benar. Melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa dapat menempatkan mereka dalam bahaya dan juga dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk tujuan politik atau sosial tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan anak dalam situasi seperti ini.
Beberapa hal positif yang dapat diambil dari berita Risma Minta Jangan Libatkan Anak-anak Saat Demo Besok di Surabaya adalah:
A. Pemimpin yang peduli: Pernyataan Risma menunjukkan bahwa sebagai pemimpin kota, ia peduli terhadap kesejahteraan anak-anak dan mempertimbangkan dampak dari aksi demonstrasi terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka.
B. Kesadaran akan hak anak: Melarang anak-anak ikut dalam aksi unjuk rasa juga menunjukkan kesadaran akan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan bahaya. Tindakan ini juga dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak anak dalam setiap situasi.
C. Menghindari kekerasan: Dengan membatasi batasan anak-anak dalam aksi unjuk rasa, dapat membantu mencegah kekerasan dan pengendalian yang mungkin terjadi dalam situasi yang dapat memicu emosi yang tinggi.
D. Pembelajaran yang positif: Pernyataan Risma dapat menjadi peluang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dan menghindari eksploitasi dalam situasi apapun, termasuk dalam aksi demonstrasi atau pergerakan sosial.
Dalam hal ini, tindakan Risma dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya dalam menangani situasi yang melibatkan hak asasi manusia dan kesejahteraan anak-anak, serta mengajak masyarakat untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan mereka terhadap kepentingan dan hak orang lain, khususnya anak-anak.
2. Solusi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat :
Pastikan bahwa tindakan Anda sah dan aman: Sebelum melakukan aksi atau unjuk rasa, pastikan bahwa tindakan Anda sah dan aman. Pastikan bahwa Anda tidak melanggar hukum atau merusak properti publik atau swasta.
A. Tetap tenang dan terorganisir: Menjaga ketenangan dan tetap terorganisir dalam situasi seperti ini sangat penting. Pastikan bahwa Anda memiliki rencana dan strategi yang baik untuk menyampaikan aspirasi Anda secara efektif.
B. Jangan melakukan kekerasan: Kekerasan tidak akan membantu menyampaikan pesan Anda, bahkan dapat merusak citra gerakan Anda. Hindari melakukan tindakan kekerasan, dan pastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam aksi atau unjuk rasa juga mengekang diri mereka dari tindakan kekerasan.
C. Lindungi diri sendiri dan orang lain: Pastikan bahwa Anda melindungi diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam aksi atau unjuk rasa. Jangan memaksakan orang untuk berpartisipasi dalam tindakan yang dapat membahayakan mereka.
D. Gunakan media sosial: Media sosial dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat. Dengan menggunakan media sosial, Anda dapat menyampaikan pesan Anda secara efektif tanpa perlu berpartisipasi dalam aksi atau unjuk rasa yang mungkin berisiko.
E. Berkomunikasi dengan aparat keamanan: Berkomunikasi dengan aparat keamanan sebelum melakukan aksi atau unjuk rasa juga dapat membantu menghindari situasi yang tidak diinginkan. Berbicara dengan polisi setempat atau pihak keamanan dapat membantu Anda memahami batasan dan aturan-aturan tertentu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.
3. Kewajiban dasar manusia adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai manusia yang beradab. Kewajiban dasar ini mencakup hal-hal seperti menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia, menghormati kebebasan dan martabat manusia, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan hidup, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Sementara hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa pandang bulu atas agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berseikat dan berkumpul, hak atas kesehatan dan hak atas kesetaraan.
Kewajiban dasar manusia tidak secara langsung menjadikan hak asasi manusia dibatasi. Hak asasi manusia diakui sebagai hak-hak yang mendasar dan tidak dapat dipertanyakan, dan setiap individu berhak untuk menuntut hak-hak ini. Namun, dalam situasi tertentu, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh pemerintah atau otoritas lainnya, jika ada kepentingan umum atau keamanan negara yang terancam.
NPM : 2215031100
KELAS : PSTE B
PRETEST PERTEMUAN 6
Analisis Soal
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
2. Bagaimana solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawaban :
1. Menurut Pendapat saya mengenai Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa dalam unjuk rasa yang akan datang, maka ini merupakan tindakan yang benar. Melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa dapat menempatkan mereka dalam bahaya dan juga dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk tujuan politik atau sosial tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan anak dalam situasi seperti ini.
Beberapa hal positif yang dapat diambil dari berita Risma Minta Jangan Libatkan Anak-anak Saat Demo Besok di Surabaya adalah:
A. Pemimpin yang peduli: Pernyataan Risma menunjukkan bahwa sebagai pemimpin kota, ia peduli terhadap kesejahteraan anak-anak dan mempertimbangkan dampak dari aksi demonstrasi terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka.
B. Kesadaran akan hak anak: Melarang anak-anak ikut dalam aksi unjuk rasa juga menunjukkan kesadaran akan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan bahaya. Tindakan ini juga dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak anak dalam setiap situasi.
C. Menghindari kekerasan: Dengan membatasi batasan anak-anak dalam aksi unjuk rasa, dapat membantu mencegah kekerasan dan pengendalian yang mungkin terjadi dalam situasi yang dapat memicu emosi yang tinggi.
D. Pembelajaran yang positif: Pernyataan Risma dapat menjadi peluang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dan menghindari eksploitasi dalam situasi apapun, termasuk dalam aksi demonstrasi atau pergerakan sosial.
Dalam hal ini, tindakan Risma dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya dalam menangani situasi yang melibatkan hak asasi manusia dan kesejahteraan anak-anak, serta mengajak masyarakat untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan mereka terhadap kepentingan dan hak orang lain, khususnya anak-anak.
2. Solusi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat :
Pastikan bahwa tindakan Anda sah dan aman: Sebelum melakukan aksi atau unjuk rasa, pastikan bahwa tindakan Anda sah dan aman. Pastikan bahwa Anda tidak melanggar hukum atau merusak properti publik atau swasta.
A. Tetap tenang dan terorganisir: Menjaga ketenangan dan tetap terorganisir dalam situasi seperti ini sangat penting. Pastikan bahwa Anda memiliki rencana dan strategi yang baik untuk menyampaikan aspirasi Anda secara efektif.
B. Jangan melakukan kekerasan: Kekerasan tidak akan membantu menyampaikan pesan Anda, bahkan dapat merusak citra gerakan Anda. Hindari melakukan tindakan kekerasan, dan pastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam aksi atau unjuk rasa juga mengekang diri mereka dari tindakan kekerasan.
C. Lindungi diri sendiri dan orang lain: Pastikan bahwa Anda melindungi diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam aksi atau unjuk rasa. Jangan memaksakan orang untuk berpartisipasi dalam tindakan yang dapat membahayakan mereka.
D. Gunakan media sosial: Media sosial dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat. Dengan menggunakan media sosial, Anda dapat menyampaikan pesan Anda secara efektif tanpa perlu berpartisipasi dalam aksi atau unjuk rasa yang mungkin berisiko.
E. Berkomunikasi dengan aparat keamanan: Berkomunikasi dengan aparat keamanan sebelum melakukan aksi atau unjuk rasa juga dapat membantu menghindari situasi yang tidak diinginkan. Berbicara dengan polisi setempat atau pihak keamanan dapat membantu Anda memahami batasan dan aturan-aturan tertentu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.
3. Kewajiban dasar manusia adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai manusia yang beradab. Kewajiban dasar ini mencakup hal-hal seperti menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia, menghormati kebebasan dan martabat manusia, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan hidup, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Sementara hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa pandang bulu atas agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berseikat dan berkumpul, hak atas kesehatan dan hak atas kesetaraan.
Kewajiban dasar manusia tidak secara langsung menjadikan hak asasi manusia dibatasi. Hak asasi manusia diakui sebagai hak-hak yang mendasar dan tidak dapat dipertanyakan, dan setiap individu berhak untuk menuntut hak-hak ini. Namun, dalam situasi tertentu, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh pemerintah atau otoritas lainnya, jika ada kepentingan umum atau keamanan negara yang terancam.
NAMA : JEFRI FARHAN
NPM : 2215031100
KELAS : PSTE B
PRETEST PERTEMUAN 5
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawaban :
1. Setelah membaca artikel mengenai isu Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi permasalahan hangat di masyarakat, beberapa hal positif yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:
a. Memperkuat tenaga kerja tenaga pasar: UU Cipta Kerja mengatur beberapa hal yang terkait dengan tenaga kerja pasar tenaga, seperti menghilangkan beberapa aturan yang mempertimbangkan pelenturan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja dengan memberikan insentif bagi investasi dan perusahaan, serta membuka akses pelatihan dan keterampilan untuk masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pasar tenaga kerja di Indonesia.
B. Mendorong investasi dan pembangunan: UU Cipta Kerja memberikan insentif bagi investasi dan perusahaan untuk beroperasi di Indonesia, seperti kemudahan dalam pengurusan izin dan perizinan serta birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi dan pembangunan di Indonesia, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian.
C. Memperbaiki regulasi yang dianggap tidak efektif: UU Cipta Kerja juga mengatur beberapa hal terkait dengan regulasi, seperti memperbaiki regulasi di bidang lingkungan hidup, memberikan kemudahan pengadaan tanah, dan mengatur hal-hal terkait dengan perlindungan hak cipta. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki regulasi yang dianggap tidak efektif dan menghambat investasi dan perusahaan.
Adapun beberapa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara mengenai isu Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, antara lain: a
. Transparansi dan partisipasi publik: Dalam proses pembentukan undang-undang seperti UU Cipta Kerja, perlu adanya transparansi dan partisipasi publik yang lebih terbuka dan luas. Hal ini penting agar masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih baik.
B. Perlindungan hak tenaga kerja: Dalam konteks UU Cipta Kerja, perlindungan hak tenaga kerja menjadi salah satu aspek yang menjadi sorotan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja terlindungi dengan baik, seperti melalui penegakan hukum yang tegas dan adil serta peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik yang melawan hak tenaga kerja.
C. Perlindungan lingkungan hidup: Salah satu kritik terhadap UU Cipta Kerja terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi terkait dengan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar regulasi tersebut.
2. Hakikat dari konstitusi adalah dokumen tertulis yang berisi aturan-aturan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan negara serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi menjadi dasar hukum bagi sebuah negara dan memberikan kerangka kerja untuk sistem politik dan pemerintahan suatu negara.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangatlah besar karena:
Memberikan dasar hukum yang kuat: Konstitusi menjadi landasan hukum yang kuat bagi sebuah negara. Konstitusi menentukan hak-hak dan kewajiban warga negara, serta menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan.
Menjaga keseimbangan kekuasaan: Konstitusi menetapkan sistem pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa kekuatan tidak dapat disesuaikan pada satu kelompok atau individu, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Mempromosikan keadilan sosial: Konstitusi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak-hak warga negara dan mendorong keadilan sosial. Misalnya, konstitusi dapat menjamin hak-hak buruh atau hak-hak minoritas.
Memberikan stabilitas politik: Konstitusi memberikan kerangka kerja yang stabil bagi pemerintahan dan politik suatu negara. Hal ini membantu menjaga stabilitas dan meminimalkan konflik politik yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan warga negara.
Indonesia memiliki konstitusi bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menjadi dasar hukum dan kerangka kerja bagi pemerintahan dan politik di Indonesia. UUD NRI 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, termasuk sistem pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan adanya UUD NRI 1945, Indonesia dapat menjaga stabilitas politik dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya.
3. Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah:
1. Penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat negara dapat melakukan kejahatan kekuasaan dengan batasan-batasan batasan yang ditetapkan oleh konstitusi. Contohnya adalah memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, melakukan nepotisme atau korupsi, dan mengeksploitasi rakyat.
2. Pembatasan hak-hak warga negara: Pejabat negara dapat melanggar hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan di depan hukum.
3. Pelanggaran kewajiban: Pejabat negara juga dapat melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh konstitusi, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.
4. Pemalsuan atau analisis dokumen konstitusi: Pejabat negara dapat melakukan pemalsuan atau analisis dokumen konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya dengan merevisi konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pejabat tertentu atau menghilangkan kewajiban tertentu yang diatur oleh konstitusi.
Perlu diberi hukuman agar jera, ketika kesalahan dibiarkan salah maka akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan terus menerus.
NPM : 2215031100
KELAS : PSTE B
PRETEST PERTEMUAN 5
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawaban :
1. Setelah membaca artikel mengenai isu Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi permasalahan hangat di masyarakat, beberapa hal positif yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:
a. Memperkuat tenaga kerja tenaga pasar: UU Cipta Kerja mengatur beberapa hal yang terkait dengan tenaga kerja pasar tenaga, seperti menghilangkan beberapa aturan yang mempertimbangkan pelenturan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja dengan memberikan insentif bagi investasi dan perusahaan, serta membuka akses pelatihan dan keterampilan untuk masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pasar tenaga kerja di Indonesia.
B. Mendorong investasi dan pembangunan: UU Cipta Kerja memberikan insentif bagi investasi dan perusahaan untuk beroperasi di Indonesia, seperti kemudahan dalam pengurusan izin dan perizinan serta birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi dan pembangunan di Indonesia, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian.
C. Memperbaiki regulasi yang dianggap tidak efektif: UU Cipta Kerja juga mengatur beberapa hal terkait dengan regulasi, seperti memperbaiki regulasi di bidang lingkungan hidup, memberikan kemudahan pengadaan tanah, dan mengatur hal-hal terkait dengan perlindungan hak cipta. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki regulasi yang dianggap tidak efektif dan menghambat investasi dan perusahaan.
Adapun beberapa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara mengenai isu Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, antara lain: a
. Transparansi dan partisipasi publik: Dalam proses pembentukan undang-undang seperti UU Cipta Kerja, perlu adanya transparansi dan partisipasi publik yang lebih terbuka dan luas. Hal ini penting agar masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih baik.
B. Perlindungan hak tenaga kerja: Dalam konteks UU Cipta Kerja, perlindungan hak tenaga kerja menjadi salah satu aspek yang menjadi sorotan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja terlindungi dengan baik, seperti melalui penegakan hukum yang tegas dan adil serta peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik yang melawan hak tenaga kerja.
C. Perlindungan lingkungan hidup: Salah satu kritik terhadap UU Cipta Kerja terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi terkait dengan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar regulasi tersebut.
2. Hakikat dari konstitusi adalah dokumen tertulis yang berisi aturan-aturan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan negara serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi menjadi dasar hukum bagi sebuah negara dan memberikan kerangka kerja untuk sistem politik dan pemerintahan suatu negara.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangatlah besar karena:
Memberikan dasar hukum yang kuat: Konstitusi menjadi landasan hukum yang kuat bagi sebuah negara. Konstitusi menentukan hak-hak dan kewajiban warga negara, serta menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan.
Menjaga keseimbangan kekuasaan: Konstitusi menetapkan sistem pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa kekuatan tidak dapat disesuaikan pada satu kelompok atau individu, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Mempromosikan keadilan sosial: Konstitusi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak-hak warga negara dan mendorong keadilan sosial. Misalnya, konstitusi dapat menjamin hak-hak buruh atau hak-hak minoritas.
Memberikan stabilitas politik: Konstitusi memberikan kerangka kerja yang stabil bagi pemerintahan dan politik suatu negara. Hal ini membantu menjaga stabilitas dan meminimalkan konflik politik yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan warga negara.
Indonesia memiliki konstitusi bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menjadi dasar hukum dan kerangka kerja bagi pemerintahan dan politik di Indonesia. UUD NRI 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, termasuk sistem pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan adanya UUD NRI 1945, Indonesia dapat menjaga stabilitas politik dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya.
3. Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah:
1. Penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat negara dapat melakukan kejahatan kekuasaan dengan batasan-batasan batasan yang ditetapkan oleh konstitusi. Contohnya adalah memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, melakukan nepotisme atau korupsi, dan mengeksploitasi rakyat.
2. Pembatasan hak-hak warga negara: Pejabat negara dapat melanggar hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan di depan hukum.
3. Pelanggaran kewajiban: Pejabat negara juga dapat melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh konstitusi, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.
4. Pemalsuan atau analisis dokumen konstitusi: Pejabat negara dapat melakukan pemalsuan atau analisis dokumen konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya dengan merevisi konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pejabat tertentu atau menghilangkan kewajiban tertentu yang diatur oleh konstitusi.
Perlu diberi hukuman agar jera, ketika kesalahan dibiarkan salah maka akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan terus menerus.