Jawaban:
1. Contohnya Isu Reformasi Kebijakan Publik
2. Cara mengatasi isu tersebut yaitu Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh sektor swasta, LSM, dan masyarakat sendiri.
Kedua, pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan agar aspirasi mereka dapat terungkap (desentralisasi dan customer-driven).
Ketiga, kebijakan-kebijakan itu harus mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat makin lama semakin berdaya.
Keempat, kebijakan yang dirumuskan juga harus berorientasi pada pasar, termasuk pasar sosial (social marketing), yaitu tidak lain dari pada kebutuhan masyarakat.
kelima, kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif perlu dilakukan, dan hasil atau kinerja kebijakan harus diutamakan. Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan seringkali tidak diarahkan untuk mencegah masaiah publik dan tidak dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga sering berbenturan dalam hal implementasi dan hasil.
Partisipasi masyarakat dalam sharing pendapat, dialog bebas, penekanan pada kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi, hams mewarnai kebijakan publik.
1. Contohnya Isu Reformasi Kebijakan Publik
2. Cara mengatasi isu tersebut yaitu Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh sektor swasta, LSM, dan masyarakat sendiri.
Kedua, pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan agar aspirasi mereka dapat terungkap (desentralisasi dan customer-driven).
Ketiga, kebijakan-kebijakan itu harus mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat makin lama semakin berdaya.
Keempat, kebijakan yang dirumuskan juga harus berorientasi pada pasar, termasuk pasar sosial (social marketing), yaitu tidak lain dari pada kebutuhan masyarakat.
kelima, kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif perlu dilakukan, dan hasil atau kinerja kebijakan harus diutamakan. Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan seringkali tidak diarahkan untuk mencegah masaiah publik dan tidak dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga sering berbenturan dalam hal implementasi dan hasil.
Partisipasi masyarakat dalam sharing pendapat, dialog bebas, penekanan pada kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi, hams mewarnai kebijakan publik.