Nama: Yolanda Natsya
NPM: 2216041033
Reg A

Tanggapan saya tentang kasus tersebut secara umum, tindakan KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka didasarkan pada bukti yang ada dan merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberantas korupsi. KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk melawan korupsi di Indonesia, dan mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak korupsi di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam sistem hukum yang adil, prinsip praduga tak bersalah berlaku, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil sebaliknya. Penting bahwa proses hukum berlangsung dengan transparansi, keberlanjutan, dan keadilan, sehingga semua pihak terlibat, baik tersangka maupun publik, memiliki kepercayaan terhadap integritas dan objektivitas proses tersebut.

Mohon izin bu sebelumnya, mohon maaf karena akun vclass atas nama Ratu Alifvia sedang gangguan jadi post nya di akun vclass temannya..

Nama : Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma
NPM : 2216041017

Provinsi Lampung sedang disoroti masyarakat karena ada salah satu masyarakat yang menyuarakan kondiri provinsi lampung di media sosial. Ternyata, setelah di telurusi, masih banyak sekali jalan di provinsi lampung yang perlu diperbaiki, apalagi jika jalanan itu sering dilewati.

Kedatangan Presiden Indonesia Pak Joko Widodo sangatlah berpengaruh, selain melihat kondisi jalanan Provinsi Lampung, Pak Joko widodo pun melihat kinerja Pejabat - Pejabat Provinsi Lampung. Dengan kedatangan Pak Joko Widodo menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat khususnya provinsi lampung.

Namun, sayangnya para pejabat provinsi lampung memperbaiki infrastruktur yang ada di provinsi lampung karena adanya kritikan yang ada disosial media dan karena akan kedatangan Presiden Indonesia.

Menurut Pendapat saya, Harusnya para Pejabat Seperti Gubernur, Walikota, dan Bupati lebih memperhatikan lagi kondisi seperti ini, jangan lebih mengeluarkan banyak pendapatan daerah hanya untuk belanja pegawai.

Nama: Yolanda Natsya
NPM: 2216041033
Kelas: REG A

Sebagai seorang pemimpin negara, tindakan Presiden Joko Widodo dalam mengunjungi Lampung untuk memeriksa jalan yang rusak menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki infrastruktur yang ada di Indonesia. Infrastruktur yang baik dan lancar akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperbaiki dan memperbarui infrastruktur menjadi sangat penting bagi kemajuan Indonesia.



Selain itu, tindakan Presiden Joko Widodo juga menunjukkan bahwa beliau memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah yang terdampak jalan rusak, dan berusaha mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kehadiran beliau di lapangan juga bisa memotivasi instansi terkait untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kondisi jalan yang rusak.

Namun, perlu diingat bahwa perbaikan infrastruktur tidak bisa hanya dilakukan sekali saja. Diperlukan komitmen dan konsistensi dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan infrastruktur yang sudah diperbaiki, serta terus melakukan perbaikan dan perawatan agar infrastruktur tersebut tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki infrastruktur harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik oleh seluruh pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan begitu, Indonesia dapat membangun infrastruktur yang kokoh dan berkesinambungan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

TUGAS MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI

Nama: Yolanda Natsya
NPM: 2216041033
Kelas: Reg A

Analisis yang saya dapat dari masalah tersebut:

Menko Polkuham Mahfud MD berharap Komisi III DPR RI yang lantang soal transaksi janggal Rp 349 triliun. Beliau dianggap tidak berhak menyampaikan kasus transaksi di Kemenkeu oleh Komisi Hukum.
Menurut pendapat saya, sudah seharusnya tindakan beliau di laksanakan supaya kebenaran segera terungkap dan beliau berhak mengungkap kasus ini karena beliau sudah pernah terjun dalam dunia DPR, menjadi Ketua MK.