NAMA : ZETIRA MARSHANDA PUTRI
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
Kiriman dibuat oleh ZETIRA MARSHANDA PUTRI
MKU PKN Genap 2023 -> PRETEST
oleh ZETIRA MARSHANDA PUTRI -
NAMA : ZETIRA MARSHANDA PUTRI
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
Saya sangat setuju dengan tindakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya,
yaitu ibu Tri Rismaharini, karena hal tersebut dilakukan untuk melindungi anak-anak dan menghormati hak-hak mereka sebagai anak-anak sesuai dengan perundang-undangan.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah pentingnya peran orang dewasa dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan anak-anak. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di kota Surabaya, pernyataan Risma dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi yang berpotensi membahayakan mereka. Dengan cara ini, kita dapat memberikan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
dan Manfaat atau hal positif lain yang dapat diambil yaitu, kita belajar menerapkan sistem demokrasi yang benar, mendorong kembali pemerintah untuk meninjau kebijakan yang merugikan rakyat, menyadarkan masyarakat lokal akan isu yang terjadi, serta menambah solidaritas .
2. - Menghindari penggunaan tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap lawan bicara atau pihak yang tidak setuju dengan pendapat atau aspirasi yang disampaikan.
- Menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan besar dalam aksi.
- Mengajak para peserta aksi untuk mematuhi peraturan yang berlaku, seperti tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum.
- Menghindari melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi.
- dan Saat menyampaikan aspirasi dan pendapat didepan umum sebaiknya dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku tanpa membuat kericuhan dan aksi anarkis.
3. Kewajiban dasar manusia merupakan kewajiban-kewajiban yang dan mendasar bagi setiap manusia, yang tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Kewajiban dasar manusia ini diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dan dianggap sebagai fondasi hak asasi manusia.
hal tersebut seperti:
1. Kewajiban untuk menghormati kebebasan berpendapat orang lain.
2. Kewajiban untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara atau masyarakat tertentu.
3. Kewajiban untuk menghargai keberagaman budaya dan keyakinan orang lain.
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
Saya sangat setuju dengan tindakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya,
yaitu ibu Tri Rismaharini, karena hal tersebut dilakukan untuk melindungi anak-anak dan menghormati hak-hak mereka sebagai anak-anak sesuai dengan perundang-undangan.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah pentingnya peran orang dewasa dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan anak-anak. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di kota Surabaya, pernyataan Risma dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi yang berpotensi membahayakan mereka. Dengan cara ini, kita dapat memberikan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
dan Manfaat atau hal positif lain yang dapat diambil yaitu, kita belajar menerapkan sistem demokrasi yang benar, mendorong kembali pemerintah untuk meninjau kebijakan yang merugikan rakyat, menyadarkan masyarakat lokal akan isu yang terjadi, serta menambah solidaritas .
2. - Menghindari penggunaan tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap lawan bicara atau pihak yang tidak setuju dengan pendapat atau aspirasi yang disampaikan.
- Menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan besar dalam aksi.
- Mengajak para peserta aksi untuk mematuhi peraturan yang berlaku, seperti tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum.
- Menghindari melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi.
- dan Saat menyampaikan aspirasi dan pendapat didepan umum sebaiknya dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku tanpa membuat kericuhan dan aksi anarkis.
3. Kewajiban dasar manusia merupakan kewajiban-kewajiban yang dan mendasar bagi setiap manusia, yang tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Kewajiban dasar manusia ini diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dan dianggap sebagai fondasi hak asasi manusia.
hal tersebut seperti:
1. Kewajiban untuk menghormati kebebasan berpendapat orang lain.
2. Kewajiban untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara atau masyarakat tertentu.
3. Kewajiban untuk menghargai keberagaman budaya dan keyakinan orang lain.
NAMA : ZETIRA MARSHANDA PUTRI
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
NAMA : ZETIRA MARSHANDA PUTRI
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
MKU PKN Genap 2023 -> TUGAS
oleh ZETIRA MARSHANDA PUTRI -
NAMA : ZETIRA MARSHANDA PUTRI
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dikarenakan Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap UUD 1945
Beberapa perubahan yang terjadi seperti berikut:
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
NPM : 2261011002
KELAS : PKN B
Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dikarenakan Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap UUD 1945
Beberapa perubahan yang terjadi seperti berikut:
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.