Shinta Nurhaliza
2218011176
Genap

Berdasarkan artikel tersebut, dapat diketahui bahwa secara terminologi, voting adalah “proses memilih orang untuk diisiposisi politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tanpa paksaan) melalui retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi dan kegiatan lainnya. Pancasila, sebagai norma dasar negara dan ideologi nasional, menciptakan kesadaran bahwa ia mewakili nilai-nilai yang menjadi dasar utama administrasi negara. Salah satu fondasi penting yang mencerminkan administrasi negara, terutama dalam pemilihan umum, terdapat pada prinsip keempat Pancasila, yang menekankan nilai kedaulatan rakyat yang dipandu oleh musyawarah dan perwakilan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip keempat Pancasila adalah bentuk demokrasi. Pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun merupakan implementasi demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum di Indonesia merupakan refleksi dari sistem demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, sistem demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat..

Jika dibandingkan di negara lain ada suatu ketentuan apabila partai politik tidak mencerminkan nilai demokrasi maka partai politik tersebut harus dibubarkan. Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan keditaktoran dalam hal internal politiknya. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa

Shinta Nurhaliza
2218011176
Genap

Shinta Nurhaliza
2218011176

Jurnal tersebut membahas konsolidasi demokrasi pada pemilu presiden tahun 2019. Dalam jurnal ini, penulis membahas berbagai aspek yang terkait dengan sistem politik Indonesia, kebijakan demokrasi, serta peran masyarakat dan partai politik dalam pemilihan umum presiden. Salah satu aspek yang dibahas adalah tentang sistem politik Indonesia yang mengalami perkembangan pesat sejak era reformasi tahun 1998. Proses pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudanprinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih fluktuatif dan belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya karena pilar-pilar pentingnya masih belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Esai ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya berfungsi sebagai kendaraan bagi kepentingan elit pendukung dan oligarki dengan mengeksploitasi berbagai faktor secara pragmatis, termasuk identitas pragmatis, hubungan klientelist, prestasi, dan kepribadian kandidat, tetapi tidak menawarkan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik atau pendalaman demokrasi yang signifikan di Indonesia.

Pada artikel berikutnya, esai Dhuroruddin Mashad "Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren" dibahas. Artikel ini mengeksplorasi tradisi lisan pesantren, salah satunya Shalawat Badar, yang menunjukkan banyak ciri khas dan tampaknya berlapis-lapis dengan subteks politik. Santri sering dimobilisasi melalui penggunaan shalawat ini dalam berbagai kampanye politik