Nama : Iman Jaya Gea
NPM : 2211021138
Kelas : PKN B-Ekonomi Pembangunan
Judul Jurnal : DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA


Hasil analisis:
Dari jurnal menjelaskan bahwa Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila
keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila
dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.

Negara Republik Indonesia menganut
sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem
pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut
serta memerintah dengan perantara wakilnya
atau dapat artikan sebagai pemerintah sebagai rakyat.Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai dalam
Pemilihan Umum Daerah di Indonesia,Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan
fundamental dalam penyelengaraan negara.
Salah satu landasan pokok sebagai cerminan
penyelengaraan negara berupa pemilu
terdapat pada sila keempat dalam Pancasila
tersebut adalah nilai kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh
karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat
Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.
Menurut ahli yaitu Widodo, “Pilkada langsung
adalah wujud nyata dari pembentukan
demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah
bisa dilakukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang memiliki kursi
di DPRD dengan persyaratan tertentu
dan/atau dari calon perseorangan dengan
persyaratan tertentu pula.


Ketika kita menelaah kembali bahwa menurut ahli Widodo, “arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut: 1.Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2.Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan
kebikjasanaan. 3. Melaksanakan keputusan
berdasarkan kejujuran. Keputusan secara
bulat sehingga membawa konsekuensi
kejujuran bersama. Nilai identitas adalah
permusyawaratan. 5. Terkandung asas
kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap
rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat,
dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas
musyawarah untuk mufakat, yaitu yang
memperhatikan dan menghargai aspirasi
seluruh rakyat melalui forum
permusyawaratan, menghargai perbedaan,
mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa
dan negara.Parameter sila keempat sebagai
sumber nilai yaitu termaktub dalam UUD
1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal
22E, didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan pemilihan umum yang mengandung tata nilai pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standart pemilihan umum kepala daerah di
Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dijabarkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah merupakan entery point perubahan
mendasar dalam persoalan kewenangan
yang diberikan kepala daerah. Pemilihan
umum daerah merupakan pemilihan umum
yang diselenggaran disetiap daerah
Indonesia dalam rangka memilih pemimpin
daerah yang sesuai dengan amanat rakyat.


Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut
sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga
melindungi sesuatu yang menyandang status
minoritas, minoritas dalam hal ini adalah
calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila.

Nama: Iman Jaya Gea
Npm. : 2211021138
Kelas : PKN B (EP)

Nama : Iman Jaya Gea
Npm. : 2211021138
Kelas. : EP pendidikan kewernegaraan ( B)

Nama : Iman Jaya Gea
Npm. : 2211021138
Kelas. : PKN (B)

Jawaban:
1.tanggapqm saya terhadap berita diatas menurut saya ada benarnya karena emang benar apa yang disampaikan oleh ibu Risma,sebaiknya dalam aksi demo tidak perlu dilakukan dengan kerusuhan,kekerasan bahkan merusak fasilitas umum,serta melibatkan anak2 dibawah umur.
Hal positif nya: sebaiknya ketika melakukan aksi demo,dilakukan dengan baik dan damai serta tidak melibatkan anak dibawah umur untuk ikut demo,agar menjaga kondisi kota dan keselamatan kita sebagai orang yang menuntut hak kita.

2. Solusi dari saya sebaiknya aksi demo bisa dilakukan dengan aman dan damai dengan cara,tidak dilakukan demo tetapi mengutus beberapa orang kepercayaan untuk menghadap kepada instansi tujuan,agar memusyawarakan masalah ini baik baik,agar lebih kondusif.hal ini lebih baik dari pada melakukan kerusuhan saat demo,ataupun melakukan perusakan pada bwbeda fasilitas umum.

3.kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hal dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknyahak asasi manusia.kewajiban artinya wajib dilakukan tanpa harus melakukan perbedaan dan kewajiban dasar manusia itu tidak sama sekali membatasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia,sebab hak adalah sesuatu yang bersifat mutlak dalam pribadi manusia.

Iman Jaya Gea (2211021138)
Ekonomi pembangunan 

PKN B