NAMA : Muhamad Ariq Angkasa
NPM : 2215011099
KELAS : Teknik Sipil B
PRODI : S1 Teknik Sipil
NPM : 2215011099
KELAS : Teknik Sipil B
PRODI : S1 Teknik Sipil
Posts made by Muhamad Ariq Angkasa
NAMA : MUHAMAD ARIQ ANGKASA
NPM : 2215011099
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
Ada beberapa teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli seperti : B. Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. . Aparat penegak hukum adalah mereka yang menegakkan hukum, secara sempit berarti hanya polisi dan kejaksaan, yang kemudian diperluas mencakup hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Hukum adalah aturan umum atau peraturan dalam kehidupan bersama:
semua aturan perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan hukuman (Sudikno, 1999:
40). Penegakan hukum adalah upaya suatu pemerintah atau instansi untuk menjamin rasa keadilan dan ketertiban masyarakat melalui penggunaan berbagai instrumen atau perangkat kekuasaan negara dan berupa undang-undang melalui aparat penegak hukum, antara lain polisi dan hakim. , jaksa dan pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Selain itu, masyarakat sangat tertarik dengan pelaksanaannya. Pengertian penuntutan juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, makna juga mencakup makna luas dan sempit. Lebih luas lagi, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suara aturan-aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam pengertian yang lebih sempit, penuntutan pidana hanya menyangkut penegakan perintah formal dan tertulis. Oleh karena itu, terjemahan kata “penegakan hukum” dalam bahasa Indonesia menggunakan kata “penegakan hukum” dalam arti luas, dan istilah “penegakan aturan” dapat juga digunakan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas norma hukum tertulis dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya muncul bahkan dalam bahasa Inggris sendiri ketika ungkapan "legislasi" dikembangkan melawan "keadaan hukum yang adil" atau dengan ungkapan "the rule of law". ". the rule of law and not man”. Istilah “rule of law” seperti yang digunakan dalam hukum meliputi pemerintahan, tetapi tidak dalam arti formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang melekat di dalamnya, oleh karena itu digunakan istilah “aturan yang adil”. hukum". Ungkapan “supremasi hukum dan bukan manusia” bertujuan untuk menekankan bahwa negara hukum modern pada dasarnya diatur oleh hukum dan bukan oleh manusia. Lawan istilahnya adalah “legislasi”, artinya pemerintahan rakyat yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan belaka.
NPM : 2215011099
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
Ada beberapa teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli seperti : B. Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. . Aparat penegak hukum adalah mereka yang menegakkan hukum, secara sempit berarti hanya polisi dan kejaksaan, yang kemudian diperluas mencakup hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Hukum adalah aturan umum atau peraturan dalam kehidupan bersama:
semua aturan perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan hukuman (Sudikno, 1999:
40). Penegakan hukum adalah upaya suatu pemerintah atau instansi untuk menjamin rasa keadilan dan ketertiban masyarakat melalui penggunaan berbagai instrumen atau perangkat kekuasaan negara dan berupa undang-undang melalui aparat penegak hukum, antara lain polisi dan hakim. , jaksa dan pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Selain itu, masyarakat sangat tertarik dengan pelaksanaannya. Pengertian penuntutan juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, makna juga mencakup makna luas dan sempit. Lebih luas lagi, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suara aturan-aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam pengertian yang lebih sempit, penuntutan pidana hanya menyangkut penegakan perintah formal dan tertulis. Oleh karena itu, terjemahan kata “penegakan hukum” dalam bahasa Indonesia menggunakan kata “penegakan hukum” dalam arti luas, dan istilah “penegakan aturan” dapat juga digunakan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas norma hukum tertulis dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya muncul bahkan dalam bahasa Inggris sendiri ketika ungkapan "legislasi" dikembangkan melawan "keadaan hukum yang adil" atau dengan ungkapan "the rule of law". ". the rule of law and not man”. Istilah “rule of law” seperti yang digunakan dalam hukum meliputi pemerintahan, tetapi tidak dalam arti formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang melekat di dalamnya, oleh karena itu digunakan istilah “aturan yang adil”. hukum". Ungkapan “supremasi hukum dan bukan manusia” bertujuan untuk menekankan bahwa negara hukum modern pada dasarnya diatur oleh hukum dan bukan oleh manusia. Lawan istilahnya adalah “legislasi”, artinya pemerintahan rakyat yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan belaka.
NAMA : MUHAMAD ARIQ ANGKASA
NPM : 2215011099
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Di zaman yang semakin kompleks saat ini, supremasi hukum semakin dibutuhkan karena permasalahan yang muncul di masyarakat semakin kompleks dan sistem alam yang sederhana semakin lemah untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
Negara hukum sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara hukum merupakan asas fundamental dari hukum dan sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat.
Untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara adil, konsisten dan transparan. Negara juga harus memastikan bahwa semua individu dan institusi memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan terjaminnya supremasi hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Karena di Indonesia tidak akan ada pemerintah yang bisa bermain hukum dengan bantuan oknum pengacara.
Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan penyebaran berbagai informasi, penyebaran informasi secara massal dapat menjadi peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita bohong dan juga berita sensasional untuk menyembunyikan berita penting. itu benar-benar mempengaruhi seluruh masyarakat. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan agar dapat diselesaikan dan penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
NPM : 2215011099
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Di zaman yang semakin kompleks saat ini, supremasi hukum semakin dibutuhkan karena permasalahan yang muncul di masyarakat semakin kompleks dan sistem alam yang sederhana semakin lemah untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
Negara hukum sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara hukum merupakan asas fundamental dari hukum dan sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat.
Untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara adil, konsisten dan transparan. Negara juga harus memastikan bahwa semua individu dan institusi memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan terjaminnya supremasi hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Karena di Indonesia tidak akan ada pemerintah yang bisa bermain hukum dengan bantuan oknum pengacara.
Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan penyebaran berbagai informasi, penyebaran informasi secara massal dapat menjadi peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita bohong dan juga berita sensasional untuk menyembunyikan berita penting. itu benar-benar mempengaruhi seluruh masyarakat. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan agar dapat diselesaikan dan penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
NAMA : Muhamad Ariq Angkasa
NPM : 2215011099
KELAS : Teknik Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
NPM : 2215011099
KELAS : Teknik Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
NAMA : MUHAMAD ARIQ ANGKASA
NPM. : 2215011099
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Hukum dianggap sebagai lembaga yang mungkin mengatur dan menyelenggarakan negara dan rakyatnya. Jika kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka masyarakat modern yang kompleks dan masyarakat tidak lagi tunduk pada hukum adat/hukum interaksi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kita harus mengembangkan negara hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia. Cara penerapan hukum yang salah dapat membahayakan pemerintahan yang sakit, pemerintah menjadi otoriter dan menggunakan hukum sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, puncaknya pada era reformasi tahun 1998 yang mengantarkan era baru penerapan hukum di Indonesia dengan slogan-slogan . seperti demokratisasi dan desentralisasi.
NPM. : 2215011099
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Hukum dianggap sebagai lembaga yang mungkin mengatur dan menyelenggarakan negara dan rakyatnya. Jika kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka masyarakat modern yang kompleks dan masyarakat tidak lagi tunduk pada hukum adat/hukum interaksi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kita harus mengembangkan negara hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia. Cara penerapan hukum yang salah dapat membahayakan pemerintahan yang sakit, pemerintah menjadi otoriter dan menggunakan hukum sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, puncaknya pada era reformasi tahun 1998 yang mengantarkan era baru penerapan hukum di Indonesia dengan slogan-slogan . seperti demokratisasi dan desentralisasi.