Nama: Andi Kurniawan
NPM: 2215012066
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur

Supremasi hukum adalah prinsip untuk menempatkan hukum pada posisi tertinggi diatas semua orang, termasuk pemerintah, harus mengikuti hukum yang sama. Di Indonesia, supremasi hukum terdapat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang semakin memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan tugas yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan hukum masa lalu dibawah kekuasaan otoriter dan sektaristik.

Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut dalam mewujudkan dengan sebaik-baiknya, tetapi sentralisme dan otoriter pada masa lalu menenggelamkan kebhinekaan tersebut. Untuk itu peranan hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak bisa diabaikan sama sekali. Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung, agar hukum dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi para investor

Nama: Andi Kurniawan
NPM: 2215012066
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur

NAMA : ANDI KURNIAWAN
NPM : 2215012066
KELAS : B

NAMA : ANDI KURNIAWAN
NPM : 2215012066
KELAS : B

Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Tetapi dalam mewujudkan nya tidak mudah karena demokrasi memiliki proses panjang dan tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap prinsip-prinsip permainan demokrasi. Proses demokrasi relatif dinamis, terutama sejak pemilihan umum tahun 1999. Dinamika ini semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakan nya pemilihan presiden langsung sejak tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005.

Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara dan juga dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi bisa berarti, pengembangan kelembagaan mekanisme, membangun kepercayaan dari semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (aparatur negara). Pengembangan kapasitas pembangunan administrasi teknokratis yang menyertai kelembagaan telah terbentuk. Sedangkan dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi mengacu pada kelembagaan penguatan peran dan masyarakat dalam kegiatan politik formal ditingkat lokal.

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Midgal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Contohnya pemilu dalam konteks demokrasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pemilu adalah politisi birokrasi. Birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia

NAMA : ANDI KURNIAWAN
NPM : 2215012066
KELAS : B

Sistem demokrasi adalah sistem untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.oleh karena itu sistem pemerintahan demokrasi banyak di anut oleh beberapa negara. Negara dengan sistem demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran dalam jangka panjang. Contoh nya dari sistem HAM, negara yang menganut sistem demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang tinggi.
Tapi bukan berarti demokrasi pemerintahan yang terbaik