Nama : Nahdiyatul Mukarromah
NPM : 2211011170
Kelas : Manajemen Kelas A
NPM : 2211011170
Kelas : Manajemen Kelas A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Nahdiyatul Mukarromah
Nama : Nahdiyatul Mukarromah
NPM : 2211011170
Kelas : A
1. Hal positif yang saya dapatkan yaitu kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada transparansi dan partisipasi dalam pembuatan undang undang, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang turut dalam menolak undang-undang yang dirasa bertentangan dengan konstitusional di Indonesia. Hal yang harus dibenahi adalah pemerintas harus memastikan bahwa undang-undang yang dibuat selalu menghormati hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial serta sesuai dengan konstitusi. Jika ada peraturan atau undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi, maka harus dilakukan koreksi dan perbaikan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi di masa depan.
2. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Penting nya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Menurut saya perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah dengan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). pejabat yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman yang setimpal, pejabat tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya setelah ia telah menjalani hukumannya.
NPM : 2211011170
Kelas : A
1. Hal positif yang saya dapatkan yaitu kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada transparansi dan partisipasi dalam pembuatan undang undang, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang turut dalam menolak undang-undang yang dirasa bertentangan dengan konstitusional di Indonesia. Hal yang harus dibenahi adalah pemerintas harus memastikan bahwa undang-undang yang dibuat selalu menghormati hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial serta sesuai dengan konstitusi. Jika ada peraturan atau undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi, maka harus dilakukan koreksi dan perbaikan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi di masa depan.
2. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Penting nya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Menurut saya perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah dengan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). pejabat yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman yang setimpal, pejabat tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya setelah ia telah menjalani hukumannya.
Nama : Nahdiyatul Mukarromah
NPM : 2211011170
Kelas : A
A.) Menurut saya, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional.
Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum.(Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum) Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.
Menurut saya, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional.
B.) 1. Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999.
2. Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000.
3. Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001.
4. Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002
NPM : 2211011170
Kelas : A
A.) Menurut saya, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional.
Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum.(Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum) Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.
Menurut saya, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional.
B.) 1. Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999.
2. Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000.
3. Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001.
4. Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002
Nama : Nahdiyatul Mukarromah
NPM : 2211011170
kelas : Manajemen Kelas A
NPM : 2211011170
kelas : Manajemen Kelas A
1. Menurut saya, saya sangat setuju dengan pendapat bu Risma yang menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan bahan eksploitasi dalam aksi demo. Karena belum tentu mereka ini tau apa tujuan dari aksi yang mereka lakukan sendiri. Dan takutnya mereka mudah terpengaruh oleh idealisme lain sehingga menimbulkan kericuhan
Hal positif yang dapat di ambil adalah sikap bu Risma yang cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan ternyata pejabat saat ini juga masih memikirkan kepentingan dan kenyamanan masyarakat
2. Yang pasti harus dipikirkan terlebih dahulu apa pendapat yang ingin di sampaikan, lalu disampaikan dengan tutur kata yang sopan, berpikir secara rasional, tidak mengandung SARA dan mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi
3. a.) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
b.) Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat di pisahkan
Hal positif yang dapat di ambil adalah sikap bu Risma yang cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan ternyata pejabat saat ini juga masih memikirkan kepentingan dan kenyamanan masyarakat
2. Yang pasti harus dipikirkan terlebih dahulu apa pendapat yang ingin di sampaikan, lalu disampaikan dengan tutur kata yang sopan, berpikir secara rasional, tidak mengandung SARA dan mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi
3. a.) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
b.) Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat di pisahkan