Nama: Arya Maysa Pratama
2217011150
Kelas: C
2217011150
Kelas: C
Posts made by Arya Maysa Pratama
Nama: Arya Maysa Pratama
NPM: 2217011150
Kelas: C
Pengertian identitas nasional yaitu berasal dari bahasa Yunani. Identitas nasionalnya secara harfiah merupakan ciri-ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik maupun budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.
Menurut Robert De Vos, ada beberapa teori yang muncul tentang identitas nasional. Ada teori yang menyatakan faktor primer, yaitu adalah faktor yang mencakup entitas dari tutorial, bahasa, agama, dan juga sejenisnya. Sedangkan faktor yang kedua itu adalah faktor pendorong yang terdiri dari bangunan komunikasi dan teknologi. Ada faktor penarik, yaitu adalah kodifikasi bahasa, gramatik yang resmi, pertumbuhan birokrasi, dan juga adalah penataan sistem pendidikan. Kemudian ada faktor reaktif, ini merupakan faktor penindasan, dominasi, pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif.
NPM: 2217011150
Kelas: C
Pengertian identitas nasional yaitu berasal dari bahasa Yunani. Identitas nasionalnya secara harfiah merupakan ciri-ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik maupun budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.
Menurut Robert De Vos, ada beberapa teori yang muncul tentang identitas nasional. Ada teori yang menyatakan faktor primer, yaitu adalah faktor yang mencakup entitas dari tutorial, bahasa, agama, dan juga sejenisnya. Sedangkan faktor yang kedua itu adalah faktor pendorong yang terdiri dari bangunan komunikasi dan teknologi. Ada faktor penarik, yaitu adalah kodifikasi bahasa, gramatik yang resmi, pertumbuhan birokrasi, dan juga adalah penataan sistem pendidikan. Kemudian ada faktor reaktif, ini merupakan faktor penindasan, dominasi, pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif.
Nama: Arya Maysa Pratama
NPM: 2217011150
Kelas: C
Jurnal ini membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter
bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi
merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21
Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru
berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat
masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan
kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang
diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi
transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang
demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok
gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic
Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang
berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai
pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Jurnal mencakup berbagai aspek seperti demokrasi, HAM, dan masyarakat madani secara mendalam. Penulis menghubungkan teori global dengan kondisi spesifik Indonesia, terutama pasca-reformasi. Menggunakan referensi dari ahli hukum, politik, dan pendidikan, serta dokumen resmi seperti UU No. 39/1999 tentang HAM.
NPM: 2217011150
Kelas: C
Jurnal ini membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter
bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi
merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21
Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru
berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat
masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan
kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang
diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi
transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang
demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok
gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic
Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang
berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai
pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Jurnal mencakup berbagai aspek seperti demokrasi, HAM, dan masyarakat madani secara mendalam. Penulis menghubungkan teori global dengan kondisi spesifik Indonesia, terutama pasca-reformasi. Menggunakan referensi dari ahli hukum, politik, dan pendidikan, serta dokumen resmi seperti UU No. 39/1999 tentang HAM.
Nama: Arya Maysa Pratama
NPM: 2217011150
Kelas: C
Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik yang cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila. Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila, pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, UU No. 20 Tahun 1982, UU No. 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI No. 43 Tahun 2006.
Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa. Masa depan Pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
NPM: 2217011150
Kelas: C
Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik yang cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila. Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila, pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, UU No. 20 Tahun 1982, UU No. 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI No. 43 Tahun 2006.
Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa. Masa depan Pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi bangsa dan negara Indonesia.