NAMA: Gasylla Valen
NPM: 2215012030
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
NPM: 2215012030
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
Posts made by Gasylla valen
Nama: Gasylla Valen
Kelas: B
NPM: 2215012030
Prodi: S1 arsitektur
Supremasi Hukum
Demokrasi dan Demokratisasi seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dengan cara perhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat dan institut menjadi semakin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, smua dihadapkan pada tantangan yang sama. Bhineka tunggal ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik baiknya. Dimasalalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. Maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tahta.
Usaha untuk Menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian suatu negara. untuk itu peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan adalah hal yang penting dan tidak dapat diabaikan. Hukum seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian bukan malah menghambat perekonomian.
"Pertahanan kita bukan alat alat perang, bukan sains, bukan pula tersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita Adalah hukum dan keteraturan." - Albert Einstein
Kelas: B
NPM: 2215012030
Prodi: S1 arsitektur
Supremasi Hukum
Demokrasi dan Demokratisasi seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dengan cara perhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat dan institut menjadi semakin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, smua dihadapkan pada tantangan yang sama. Bhineka tunggal ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik baiknya. Dimasalalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. Maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tahta.
Usaha untuk Menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian suatu negara. untuk itu peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan adalah hal yang penting dan tidak dapat diabaikan. Hukum seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian bukan malah menghambat perekonomian.
"Pertahanan kita bukan alat alat perang, bukan sains, bukan pula tersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita Adalah hukum dan keteraturan." - Albert Einstein
Nama: Gasylla Valen
Npm: 2215012030
Kelas: B
Jurnal penelitian politik
Dinamika sosial politik menjelang Pemilu serentak 2019.
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal.
Argumen Smith (1985) dan Arghiros (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik.
Npm: 2215012030
Kelas: B
Jurnal penelitian politik
Dinamika sosial politik menjelang Pemilu serentak 2019.
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal.
Argumen Smith (1985) dan Arghiros (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik.
Nama: Gasylla Valen
Npm: 2215012030
Kelas: B
Demokrasi itu Gaduh, tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara?
Demokrasi memfasilitasi Silang pendapat, juga menjamin kebebasan untuk berpendapat.
“ demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik, yang penting ributnya masih dalam konteks” -adi Prayitno (DEPP).
Negara yang sistem demokrasi nya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan Kemakmuran serta keamanan jangka panjang, demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan Kesetaraan mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Dari segi Ham misalny:
Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan ham Yang lebih tinggi. Warga di negara penganut demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Sejak akhir 1980 an, Negara yang menganut demokrasi meningkat pesat, sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Namun bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintah yang sempurna. Beberapa analisis mengatakan demokrasi kini berada dalam Fase krisis. Pada 2019, skor rata rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44 dan itu menjadi skor terburuk sejak 2006.
Npm: 2215012030
Kelas: B
Demokrasi itu Gaduh, tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara?
Demokrasi memfasilitasi Silang pendapat, juga menjamin kebebasan untuk berpendapat.
“ demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik, yang penting ributnya masih dalam konteks” -adi Prayitno (DEPP).
Negara yang sistem demokrasi nya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan Kemakmuran serta keamanan jangka panjang, demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan Kesetaraan mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Dari segi Ham misalny:
Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan ham Yang lebih tinggi. Warga di negara penganut demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Sejak akhir 1980 an, Negara yang menganut demokrasi meningkat pesat, sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Namun bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintah yang sempurna. Beberapa analisis mengatakan demokrasi kini berada dalam Fase krisis. Pada 2019, skor rata rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44 dan itu menjadi skor terburuk sejak 2006.