Kiriman dibuat oleh Cahya Kinasih 2211031151

Akuntansi MKU PKN Genap 2023 -> PRETEST

oleh Cahya Kinasih 2211031151 -
Nama : Cahya Kinasih
Npm : 2211031151
Kelas : B
1. Hal positif yang dapat diambil adalah niat baik upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebarluasan pandemi covid 19 yang di mana upaya tersebut harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar konstitusi negara dalam prolognya "melindungi segenap bangsa Indonesia" itu dapat terwujud
Tidak ada konstitusi yang dilanggar karena pemerintah sedang mengamanatkan konstitusi negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dengan cara seharusnya sebelum melakukan tindakan, sebaiknya terlebih dahulu melakukan adanya edukasi terkait dampak baik dari psbb yang diterapkan agar tidak terjadinya pelanggaran HAM.
2. Kita tahu bahwa konstitusi adalah pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara dimana jika tidak adanya konstitusi sebuah negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat dan tanpa konstitusi juga tidak ada yang mengatur hak asasi warga negara yang menyebabkan terjadinya banyak konflik serta sistem pemerintah dan kehidupan negara akan berantakan sehingga menyebabkan negara tersebut hancur.
Konstitusi sangat efektif untuk mengatur kehidupan sebuah negara karena konstitusi merupakan sebuah jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia negara tidak dilanggar. Konstitusi juga sangat penting bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan yang tidak adil dalam suatu negara.
3. Contohnya yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kurang merata dan kurang tepat sasaran dalam memberi bantuan sosial. Hal ini perlu diantisipasi karena untuk mendukung kemajuan suatu bangsa dapat dinilai dari kesejahteraan masyarakatnya. masyarakat yang cukup secara ekonomi membuktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang maju. Telah disebutkan juga melalui pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam undang-undang 1945 pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
Sebenerya pasal-pasal yang ada dalam UUD sudah mampu menyelesaikan masalah tersebut hanya saja ada beberapa orang atau oknum yang tidak mengindahkan pasal tersebut.
4. Tidak ada perlu yang diperbaiki kenapa karena persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia agar terhindar dari konflik dan dapat hidup berdampingan terkait dengan keyakinan, budaya,ras, suku dan bangsa yang beragam
Nama : Cahya Kinasih
NPM : 2211031151
Kelas : B

Yang dapat saya pelajari adalah
sesudah reformasi saat ini dokumen yang kita pakai adalah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, dan perubahan 4 sesuai dengan kesepakatan tahun 1999 dimana yang telah disetujui bersama diadakannya perubahan undang-undang dasar dengan catatan mengadakan perubahan dengan metode addendum. Dan untuk memudahkan membaca MPR membentuk naskah tersebut menjadi satu kesatuan.
Yang dimana sebelumnya telah dijelaskan dalam video tersebut, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :
1.Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)